BLITAR – Program pembangunan rumah subsidi oleh pemerintah terus digenjot dari tahun ke tahun. Jutaan unit rumah murah dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Namun, sebagian besar rumah subsidi tersebut dibangun di lokasi yang sangat jauh dari pusat aktivitas masyarakat, khususnya tempat kerja mereka di perkotaan.
Jarak tempuh dua jam atau lebih untuk menuju kantor bukanlah hal langka bagi penghuni rumah subsidi.
Kondisi ini menciptakan efek domino kelelahan fisik, penurunan produktivitas kerja, hingga potensi kecelakaan kerja akibat keletihan.
Masalah ini diperparah dengan ketidaksesuaian antara desain kebijakan dan realitas sosial masyarakat urban.
Kaum urban muda, misalnya, membutuhkan hunian yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga dekat dengan titik-titik produktif seperti kantor, kampus, atau pusat industri kreatif.
Namun yang terjadi, rumah subsidi justru dibangun jauh dari pusat kota, bahkan di pinggiran wilayah yang belum terintegrasi dengan transportasi massal memadai.
Akibatnya, banyak generasi muda dan pekerja sektor informal memilih opsi lain dengan menyewa rumah, meski lebih kecil dan mahal.
Alasannya sederhana, mereka tidak sanggup kehilangan waktu dan energi untuk perjalanan jauh setiap hari.
Selain itu, rumah sewa memberi fleksibilitas mobilitas yang tidak bisa ditawarkan oleh rumah subsidi yang letaknya terpencil.
Pemerintah sering melihat backlog perumahan secara angka, tanpa mempertimbangkan konteks spasial dan sosial-ekonomi para penerima manfaat.
Baca Juga: BPBD Kota Blitar Mulai Waspada Kekeringan, Tunggu Laporan Masyarakat Kesulitan Air
Jika tidak ada pergeseran kebijakan ke pendekatan demand side, yaitu memperhatikan kebutuhan lokasi, akses, dan gaya hidup masyarakat urban, maka program rumah subsidi akan terus kehilangan relevansi.
Pada akhirnya, rumah subsidi hanya menjadi angka dalam laporan, tanpa benar-benar menjadi tempat tinggal yang layak dan dihuni.
Sudah saatnya pemerintah berhenti mengejar kuantitas dan mulai membangun kualitas.
Editor : M. Subchan Abdullah