BLITAR – Ketika pemerintah mengumumkan pembangunan jutaan rumah subsidi, publik dibuat terkejut. Secara statistik, ini adalah prestasi besar.
Tapi jika kita telusuri lebih dalam, banyak rumah subsidi yang justru terbengkalai, kosong, atau tidak dihuni sesuai sasaran. Mengapa hal ini terjadi demikian?
Salah satu jawabannya terletak pada pola pikir yang digunakan dalam perencanaan supply side mindset.
Pemerintah sering kali hanya melihat persoalan dari sisi ketersediaan (supply) berapa banyak rumah bisa dibangun, seberapa besar backlog perumahan yang harus dikurangi, berapa target tahunan yang bisa dicapai.
Semua hal itu berputar pada angka, bukan pada realitas hidup masyarakat.
Masalahnya, rumah bukan sekadar bangunan berdinding dan beratap. Rumah adalah bagian dari ekosistem kehidupan yang dekat dengan tempat kerja, terhubung dengan transportasi umum, memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ruang publik.
Jika semua itu diabaikan, maka rumah hanya akan menjadi struktur fisik yang tidak menarik bagi calon penghuni.
Akibat supply side thinking, kita menyaksikan rumah subsidi dibangun di lokasi yang sangat jauh dari pusat aktivitas warga.
Banyak dari rumah itu tidak memiliki transportasi memadai, jauh dari pusat ekonomi, dan tidak terintegrasi dalam rencana kota jangka panjang.
Alhasil, rumah-rumah itu tidak dihuni, masyarakat memilih tinggal di kontrakan.
Di sisi lain, masyarakat bergerak dengan logika demand side. Mereka mempertimbangkan kenyamanan, efisiensi waktu, biaya transportasi, dan kualitas hidup.
Ketika pemerintah tak mampu menyelaraskan pendekatannya dengan kebutuhan riil warga, maka program perumahan hanya akan menghasilkan data di atas kertas tanpa dampak nyata.
Kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi serius dalam desain kebijakan perumahan nasional.
Jika perumahan tidak dibangun untuk manusia, melainkan hanya untuk mencapai angka statistik, maka pembangunan hanyalah proyek kosong bukan bentuk peradaban.
Editor : M. Subchan Abdullah