BLITAR – Kritik tajam terhadap sistem hukum Indonesia kembali mencuat. Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ganjar Laksmana, menyoroti ketimpangan mencolok antara kecepatan hukuman bagi perusuh dan lambatnya penyelidikan kasus kematian rakyat.
“Perusuh bisa langsung dijatuhi hukuman, tapi penyelidikan kematian warga bisa berlarut-larut tanpa kepastian. Ini jelas tidak adil!” tegas Ganjar dalam podcast bersama Andovi Da Lopez dan Jufidah Lopez.
Pernyataan ini langsung menyedot perhatian warganet. Banyak yang mengaitkan kritik Ganjar dengan kasus kematian Afan yang hingga kini belum tuntas. Kasus tersebut memicu gelombang kemarahan publik karena dianggap menunjukkan wajah asli penegakan hukum di negeri ini.
Ganjar menjelaskan, penangkapan yang tidak sah sama saja dengan penculikan. Penyitaan yang dilakukan tanpa dasar hukum juga bisa dikategorikan sebagai penggelapan. “Kita harus berani bicara apa adanya. Hukum itu bukan alat kekuasaan, tapi pelindung rakyat,” ujarnya.
Kritik pedas ini datang di tengah kondisi sosial-politik yang memanas menjelang pemilu. Publik semakin frustrasi melihat ketidakadilan, mulai dari pajak tinggi hingga fasilitas mewah pejabat yang seolah tak pernah berhenti bertambah.
Ganjar, yang datang bersepeda ke studio sebagai simbol kesederhanaan, menyoroti kontras mencolok antara rakyat dan pejabat. “Kesederhanaan itu hidup sesuai kemampuan. Tapi sekarang, banyak pejabat yang hidup seolah-olah di atas rakyatnya sendiri,” ucapnya.
Ia juga menyentil kebiasaan pejabat menggunakan mobil dinas di jalanan sepi, yang dianggap mengganggu dan pamer status. Kritik ini semakin panas ketika dikaitkan dengan jarangnya pejabat turun langsung mendengar aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
“Rakyat bosan. Mereka ingin wakilnya benar-benar hadir, bukan hanya datang waktu kampanye lalu menghilang,” tambah Ganjar.
Fenomena ini diperparah oleh media sosial. Konten-konten yang memperlihatkan gaya hidup mewah pejabat viral dengan cepat dan membuat masyarakat semakin geram. Namun, tidak semua orang memiliki saluran formal untuk menyuarakan ketidakpuasan, sehingga protes seringkali tumpah ke jalan.
Ganjar mendesak agar DPR dan pemerintah benar-benar melakukan reformasi hukum. Menurutnya, pertemuan dengan konstituen harus menjadi forum serius menyerap aspirasi, bukan sekadar acara foto bersama.
Kematian Afan disebut sebagai alarm keras. “Jika kematian warga saja tidak diusut dengan serius, bagaimana rakyat bisa percaya pada hukum?” tegas Ganjar.
Podcast ini menutup diskusi dengan seruan agar masyarakat tidak diam. Ganjar mengajak publik ikut mengawal proses hukum, mendesak transparansi, dan menolak ketidakadilan yang dibiarkan terjadi.
Kritik Ganjar ini sontak jadi bahan perbincangan hangat di media sosial. Banyak netizen yang membagikan potongan videonya dengan tagar #ReformasiHukum dan #KeadilanUntukAfan.
Editor : Anggi Septian A.P.