BLITAR – Pakar cyber asal Indonesia, Yohanes Nugroho, mengungkap pemerintah menolak bantuan sukarela dalam upaya pemulihan data Pusat Data Nasional (PDN) yang diretas. Kasus ini memicu sorotan publik karena memperlihatkan birokrasi yang dinilai menghambat penyelesaian masalah.
Menurut Yohanes, ia hanya membutuhkan satu file sampel dari PDN untuk menganalisis kemungkinan pemulihan data. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh pihak terkait. "Saya cuma butuh satu file sampel untuk dianalisis. Dengan itu, saya bisa coba kembalikan sebagian data. Tapi permintaan itu tidak dipenuhi," ujar Yohanes dalam sebuah diskusi daring yang viral di media sosial.
Insiden peretasan PDN sendiri sempat melumpuhkan sejumlah layanan publik, mulai dari imigrasi hingga pelayanan rumah sakit. Kehadiran ahli cyber seperti Yohanes yang bersedia membantu secara cuma-cuma seharusnya menjadi angin segar, namun justru tidak difasilitasi.
Para praktisi keamanan siber menilai, penolakan ini menunjukkan lemahnya koordinasi pemerintah dalam menghadapi serangan siber. Padahal, menurut Yohanes, sistem keamanan negara seharusnya dilengkapi dengan pemantauan 24 jam dan respons cepat ketika terjadi insiden.
"Software untuk monitoring itu ada. Pemerintah juga rajin belanja software, tapi yang disayangkan tidak digunakan secara optimal," tegas Yohanes.
Kondisi ini dikhawatirkan membuat insiden serupa dapat terulang. Dalam diskusi tersebut, para pakar sepakat bahwa serangan ke PDN bisa terjadi setiap hari jika celah keamanan tidak segera ditutup.
Selain itu, peretasan PDN juga memunculkan spekulasi mengenai motif di balik serangan. Sebab, kelompok peretas sempat mengembalikan kunci enkripsi data (decryption key) tanpa menerima uang tebusan, sesuatu yang tidak biasa dalam kasus ransomware.
Pengamat menilai hal ini bisa menandakan lemahnya infrastruktur keamanan digital pemerintah. Jika dibiarkan, dampaknya bisa meluas ke sektor lain. Data pribadi masyarakat seperti NIK, nomor rekening, hingga alamat rumah berisiko disalahgunakan untuk penipuan atau kejahatan digital lainnya.
"Kasus kebocoran data ini bisa meningkatkan serangan penipuan berbasis data pribadi. Pelaku tidak lagi menargetkan korban secara acak, tapi sudah menyebut nama dan informasi pribadi dengan tepat," kata Yohanes.
Kritik juga datang dari komunitas praktisi IT yang menilai pemerintah terlalu birokratis saat menerima bantuan eksternal. Sikap seperti ini, menurut mereka, membuat para profesional enggan terlibat.
"Orang-orang profesional malas ikut membantu kalau dipersulit seperti ini. Padahal, yang dipertaruhkan adalah data seluruh rakyat," tambahnya.
Publik kini mendesak pemerintah untuk lebih transparan terkait langkah penanganan serangan siber dan membuka ruang kolaborasi dengan komunitas ahli. Tanpa sinergi, kasus serupa bisa terulang dan menimbulkan kerugian yang lebih besar.
Selain memperbaiki koordinasi, pemerintah juga diharapkan segera meningkatkan kualitas infrastruktur keamanan siber. Termasuk membangun pusat komando keamanan (security command center) yang siaga 24 jam.
Sejumlah pihak mendesak Kominfo dan lembaga terkait memberikan akses terbatas kepada pakar independen yang ingin membantu. Hal ini penting agar data yang masih bisa diselamatkan tidak terbuang percuma.
Masyarakat berharap insiden ini menjadi momentum evaluasi besar-besaran atas tata kelola data nasional. Sebab, data digital kini menjadi aset strategis yang harus dilindungi seperti halnya aset negara lainnya.
Editor : Anggi Septian A.P.