BLITAR - Fenomena rendahnya kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (calistung) kembali menjadi sorotan publik setelah ratusan siswa SMP di Kabupaten Buleleng, Bali, terungkap tidak bisa baca tulis. Temuan ini bukan kasus tunggal, melainkan cerminan persoalan fundamental dalam dunia pendidikan Indonesia.
Masalah ini mengonfirmasi berbagai studi internasional, termasuk data Programme for International Student Assessment (PISA), yang sejak lama menempatkan kemampuan literasi siswa Indonesia di bawah rata-rata dunia.
Bahkan, penelitian pernah menunjukkan bahwa kemampuan baca lulusan sarjana di Jakarta masih berada di bawah siswa SMP di Denmark. Fakta ini memperlihatkan bahwa rendahnya literasi bukan sekadar persoalan individu, tetapi masalah sistemik yang mengancam kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Pertanyaan pentingnya: mengapa persoalan ini bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya?
Pertama, akar masalah bukan pada anak-anak, melainkan pada sistem pendidikan yang seharusnya menjamin pemerataan kemampuan dasar. Pendidikan adalah tanggung jawab negara, namun butuh dukungan publik agar kebijakan yang diambil berbasis data dan sesuai konteks.
Mengutip hasil penelitian McKinsey, negara-negara yang berhasil meningkatkan kualitas pendidikan seperti Singapura dan Korea Selatan selalu menyesuaikan metode pengajaran dengan kondisi level pendidikan mereka.
Indonesia saat ini berada di level dasar (level 1/“poor”) dalam hal kualitas pendidikan. Artinya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperkuat pondasi: kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan literasi numerasi. Bukan sekadar meniru sistem negara maju seperti Finlandia atau Jepang yang sudah berada di level lebih tinggi. Mengadopsi sistem ujian atau kurikulum negara lain tanpa menyesuaikan kondisi sama halnya dengan memasang genteng di rumah yang pondasinya belum berdiri.
Ada dua titik tumpu penting untuk membenahi masalah ini:
-
Kompetensi Guru.
Kesejahteraan guru memang penting, tetapi kompetensi dasar dan kemampuan mengajar jauh lebih mendesak. Kolaborasi dengan platform pembelajaran daring seperti Zenius, Ruangguru, atau Pahamify bisa menjadi solusi untuk menyediakan materi ajar berkualitas yang menjangkau lebih luas. Negara hanya perlu memastikan dukungan infrastruktur digital dan akses internet merata. -
Sistem Evaluasi dan Penegakan Standar.
Dibutuhkan asesmen nasional terstandar yang benar-benar mengukur capaian belajar anak sejak dini. Sistem ini mencegah akumulasi masalah dari SD hingga SMA. Selain itu, transparansi data hasil belajar harus dibuka ke publik agar penggunaan anggaran pendidikan dapat dipertanggungjawabkan.
Jika kedua titik tumpu ini dijalankan konsisten, Indonesia bisa bergerak dari level 1 ke level 2, yakni dari “poor” menjadi “fair”. Dari fondasi inilah peningkatan kualitas pendidikan jangka panjang bisa dibangun.Pendidikan tidak boleh hanya mengejar segelintir siswa berprestasi di olimpiade atau lomba internasional. Tanggung jawab utama pendidikan publik adalah memastikan semua anak Indonesia memiliki kemampuan dasar yang kuat.
Tanpa pondasi itu, program sebesar apa pun akan runtuh. Maka, memperbaiki literasi dasar bukan hanya isu teknis, melainkan strategi nasional. Jika gagal, Indonesia akan menghadapi krisis SDM yang berimbas pada demokrasi, ekonomi, dan daya saing bangsa di masa depan.
Editor : M. Subchan Abdullah