BLITAR-Genap sebulan menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia, Prabowo Yudhoyono langsung tancap gas dengan serangkaian kebijakan yang mengubah arah fiskal nasional. Sejak dilantik Presiden Prabowo pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani, langkah-langkah Menkeu baru ini menjadi sorotan publik karena dinilai berani dan di luar pakem lama.
Salah satu gebrakan terbesar Prabowo Yudhoyono Menteri Keuangan adalah mengucurkan dana Rp200 triliun ke lima bank milik negara. Langkah itu disebut sebagai strategi menstabilkan likuiditas dan memperkuat pembiayaan dunia usaha di tengah perlambatan ekonomi global.
Selain itu, sederet kebijakan ekonomi populis pun langsung dijalankan. Pertama, tidak menaikkan tarif cukai rokok pada 2026 guna memulihkan industri tembakau yang tertekan selama tiga tahun terakhir. Kedua, pemerintah memberi diskon pajak berupa insentif PPh 21 ditanggung pemerintah untuk pekerja sektor padat karya dengan gaji hingga Rp10 juta.
Ketiga, kebijakan keringanan pajak 0,5% bagi UMKM diperpanjang hingga 2026, untuk menjaga daya saing usaha mikro yang mulai bangkit pascapandemi.
Gempuran Ekonomi dan Fenomena "Tahan Belanja"
Meski berbagai stimulus digulirkan, tantangan ekonomi nasional masih besar. Masyarakat kini lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang. Fenomena “tahan-tahan belanja” kian terasa di pusat perbelanjaan.
Harga kebutuhan pokok yang terus naik, cicilan bank, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) membuat warga menahan diri untuk konsumsi barang sekunder. Di beberapa kota besar, pedagang mengeluhkan omzet yang turun drastis akibat sepinya pengunjung.
“Pendapatan mentok, tapi pengeluaran makin tinggi. Jadi masyarakat memilih berhemat,” ujar seorang pedagang yang diwawancarai tim iNews.
Prabowo Optimistis Ekonomi Pulih
Meski situasi belum ideal, Prabowo Yudhoyono Menteri Keuangan tetap optimistis belanja masyarakat bisa pulih dengan kebijakan ekonomi yang berbeda dari era sebelumnya.
Menurutnya, strategi fiskal ke depan akan fokus pada tiga hal: penguatan daya beli, efisiensi belanja negara, dan pemerataan fiskal antarwilayah.
“Kita harus menjaga semangat bekerja dan berproduksi agar dapur masyarakat tetap ngebul,” tegas Prabowo dalam salah satu pernyataannya di Jakarta.
Kontroversi Dana Transfer Daerah
Namun, kebijakan Prabowo tidak lepas dari kontroversi. Rencana pemangkasan dana transfer ke daerah dalam APBN 2026 memicu gelombang protes dari 18 gubernur se-Indonesia. Mereka menilai kebijakan itu mengancam pembangunan di wilayah masing-masing.
Salah satu dampak langsung terlihat di DKI Jakarta.
APBD 2026 yang sebelumnya mencapai Rp95 triliun turun menjadi Rp79 triliun karena dana bagi hasil (DBH) dari pusat dipangkas Rp15 triliun.
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku kini harus mengkaji ulang sejumlah subsidi publik, termasuk tarif TransJakarta yang selama ini hanya Rp3.500 berkat subsidi Rp10–15 ribu per penumpang.
“Kalau subsidi dikurangi, kemungkinan tarif TransJakarta bisa naik. Tapi belum tentu dinaikkan. Kami masih hitung dampaknya,” ujarnya.
Pemotongan dana transfer juga dikeluhkan berbagai daerah lain. Para gubernur menilai kebijakan ini membuat dana untuk infrastruktur jalan, jembatan, hingga pelayanan publik berkurang drastis.
“Kami hanya ingin tidak ada pemotongan. Anggaran itu penting untuk kegiatan rutin dan infrastruktur,” kata Gubernur Aceh mewakili rekan-rekannya.
Fokus Reformasi Fiskal
Meski menuai kritik, kubu Kementerian Keuangan menilai langkah ini perlu dilakukan untuk menata ulang aliran anggaran pusat-daerah agar lebih efisien dan tepat sasaran.
Selain itu, Prabowo Yudhoyono Menteri Keuangan juga menargetkan penagihan 200 wajib pajak besar dengan total tunggakan Rp50–60 triliun.
Ia juga mendorong pembentukan kawasan industri hasil tembakau (KIHT) bagi produsen rokok ilegal agar mudah melegalkan usahanya.
Berbagai langkah itu menandai arah baru kebijakan fiskal Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Yudhoyono. Ia berupaya menyeimbangkan antara stimulus ekonomi untuk rakyat kecil dan efisiensi anggaran negara, meski harus berhadapan dengan resistensi politik dari daerah.
Editor : Anggi Septian A.P.