BLITAR KAWENTAR – Kebijakan baru terkait pajak kendaraan listrik kembali menjadi sorotan publik. Setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 yang menghapus status bebas pajak kendaraan listrik, berbagai pihak mulai mempertanyakan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong percepatan elektrifikasi transportasi nasional.
Perdebatan muncul karena di satu sisi pemerintah berupaya meningkatkan penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari target transisi energi dan pengurangan emisi. Namun di sisi lain, aturan baru tersebut membuka peluang pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan listrik yang sebelumnya mendapatkan berbagai insentif.
Isu pajak kendaraan listrik ini menjadi perhatian industri otomotif maupun komunitas pengguna kendaraan listrik. Keduanya sepakat bahwa yang paling dibutuhkan saat ini adalah kepastian dan konsistensi regulasi.
Gaikindo Soroti Kepastian Kebijakan
Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Kukuh Kumara, menilai pengenaan pajak terhadap kendaraan listrik sebenarnya dapat dipahami dari sisi keadilan karena seluruh kendaraan menggunakan fasilitas jalan yang sama.
Menurutnya, kendaraan listrik juga memanfaatkan infrastruktur publik sehingga wajar jika dikenakan pajak kendaraan bermotor. Namun ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus memiliki dasar yang jelas dan konsisten.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia sebelumnya telah menerapkan konsep pengenaan pajak berdasarkan emisi gas buang. Dalam skema tersebut, kendaraan dengan emisi lebih rendah mendapatkan keringanan pajak dibanding kendaraan dengan emisi lebih tinggi.
Kukuh juga mengingatkan bahwa pengembangan kendaraan ramah lingkungan di Indonesia tidak hanya berfokus pada mobil listrik berbasis baterai, tetapi juga kendaraan hybrid, plug-in hybrid, biofuel, serta berbagai teknologi energi terbarukan lainnya.
Industri Khawatir Konsumen Menunda Pembelian
Menurut Gaikindo, perubahan kebijakan yang mendadak berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat. Ketidakjelasan mengenai besaran pajak dan insentif yang akan diberikan pemerintah daerah dapat membuat calon konsumen memilih menunda pembelian kendaraan.
Kondisi tersebut dinilai berisiko mengganggu tren pertumbuhan kendaraan listrik yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan.
Kukuh menegaskan bahwa industri otomotif membutuhkan kebijakan jangka panjang yang stabil karena investasi di sektor kendaraan bermotor bernilai sangat besar. Ia mengingatkan bahwa perubahan regulasi yang terlalu cepat dapat mengurangi kepercayaan investor dan berdampak pada industri yang menyerap jutaan tenaga kerja.
Menurutnya, Indonesia seharusnya menjaga daya saing industri otomotif nasional agar tetap menjadi salah satu yang terbesar di kawasan Asia Tenggara.
Komunitas EV Minta Pemerintah Konsisten
Sementara itu, Ketua Umum Komunitas Mobil Elektrik Indonesia, Arwani Hidayat, menilai polemik yang terjadi saat ini disebabkan oleh ketidakkonsistenan kebijakan pemerintah.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah sebenarnya telah memiliki peta jalan elektrifikasi kendaraan yang tertuang dalam berbagai regulasi nasional, termasuk target menuju net zero emission dan pengembangan transportasi ramah lingkungan.
Menurut Arwani, insentif pajak kendaraan listrik merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan berbasis listrik.
Ia menilai perubahan aturan yang menimbulkan multitafsir justru dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program elektrifikasi yang selama ini didorong pemerintah.
Pemda Jadi Penentu Insentif
Dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2026, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menentukan apakah kendaraan listrik tetap memperoleh pembebasan atau pengurangan pajak.
Kebijakan tersebut membuat setiap daerah berpotensi menerapkan skema yang berbeda-beda. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena dapat memunculkan ketimpangan kebijakan antarwilayah.
Baik pelaku industri maupun komunitas kendaraan listrik berharap pemerintah pusat dan daerah dapat menyusun kebijakan yang lebih terintegrasi. Mereka menilai kepastian aturan menjadi faktor penting agar pertumbuhan kendaraan listrik tetap terjaga dan target transisi energi nasional dapat tercapai.
Hingga kini, berbagai daerah masih mengkaji bentuk insentif yang akan diberikan kepada pemilik kendaraan listrik. Masyarakat pun menunggu keputusan final yang akan menentukan arah perkembangan pasar kendaraan listrik di Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.
Editor : Gita Dwi Nuraini