Jakarta – Di era media sosial saat ini, informasi fiktif kerap beredar luas di masyarakat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN untuk aktif menyampaikan informasi yang faktual kepada masyarakat.
“Bapak Ibu sekalian, saya minta staf di Kanwil (Kantor Wilayah) maupun Kantah (Kantor Pertanahan) untuk aktif menyebarkan informasi yang faktual. Satu klik untuk menanggapi komentar itu penting dalam membangun persepsi di masyarakat,” kata Menteri Nusron saat memimpin Rapat Pimpinan di Aula Prona, Kantor Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Senin (13/01/2025).
Ia menekankan, bahwa penyebaran informasi negatif yang berulang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian ATR/BPN. “Saat ini, sumber informasi bukan lagi koran saja. Kita harus siap berperang opini di media sosial,” tambahnya.
Baca Juga: Dukung Pembangunan Infrastruktur, Wamen ATR/Waka BPN: Ada Instrumen Kebijakan untuk Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana dalam Penata
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Karo Humas), Harison Mocodompis, mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN menjadi salah satu kementerian yang paling sering diberitakan media pada tahun 2024.
“Tahun lalu, kita disebutkan media sebanyak 151.288 kali. Tone pemberitaannya 56 persen positif, 42 persen netral, dan hanya dua persen negatif. Peringkat pertama ditempati Kementerian Agama, dan peringkat ketiga Kementerian Keuangan,” jelas Harison Mocodompis.
Selain membahas kehumasan, rapat yang berlangsung secara daring dan luring ini juga membahas berbagai isu strategis lainnya, seperti penyusunan aturan baru yang dipaparkan oleh Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana; penataan pegawai oleh Kepala Biro Kepegawaian, Elijas B. Tjahajadi; serapan anggaran oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Dony Erwan; serta rencana renovasi dan pembangunan kantor baru yang dipaparkan Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Awaludin.
Baca Juga: Koordinasi Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian HAM, Bahas Legalisasi Tanah yang Memiliki Dampak Terhadap HAM
Rapat ini dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; serta Kepala Kanwil BPN Provinsi beserta jajaran di seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring. (JM/YZ/RM)