Jakarta – Platform Bhumi ATR/BPN yang dikembangkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) semakin mendapat perhatian luas dari masyarakat.

Platform ini menawarkan akses data geospasial secara transparan dan baru-baru ini memperoleh penghargaan internasional dalam pertemuan ahli geospasial di Bali.

Bhumi ATR/BPN, yang mulai direncanakan sejak 2010 dan resmi diluncurkan pada 2012, menjadi bukti nyata implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan menyediakan peta interaktif, alat pencarian lokasi, serta informasi geospasial yang dapat diakses langsung oleh masyarakat, Bhumi ATR/BPN diharapkan dapat mempermudah layanan pertanahan secara digital.

Kemudahan Akses Informasi Tanah

Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Herjon Panggabean, menegaskan bahwa Bhumi ATR/BPN memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengecek posisi, bentuk, dan informasi tanah mereka berdasarkan sertipikat yang dimiliki.

“Jika ada perbedaan dengan data yang ada di Bhumi.atrbpn, masyarakat bisa langsung melapor ke Kantor Pertanahan setempat atau menyampaikan melalui #TanyaATRBPN,” ujarnya saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2025).

Selain menampilkan peta bidang tanah, platform ini juga menyediakan informasi Zona Nilai Tanah, yang memungkinkan masyarakat mengetahui rentang nilai tanah di lokasi mereka.

Fitur ini diharapkan dapat membantu dalam berbagai keperluan, termasuk perencanaan investasi dan penghitungan pajak.

Dukungan untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tak hanya masyarakat umum, Bhumi ATR/BPN juga memberikan manfaat bagi berbagai pihak, seperti profesional, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan akses data spasial yang lebih mudah, platform ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan Bhumi ATR/BPN dalam menetapkan pajak-pajak yang berkaitan dengan tanah, sehingga dapat meningkatkan efektivitas layanan publik.

“Bhumi ini sudah menjadi alat yang penting bagi kami untuk memantau dan menyalakan kinerja kami,” tambah Herjon Panggabean. Ia juga mengimbau pemilik sertipikat tanah untuk memastikan data mereka telah ter-ploting di Bhumi ATR/BPN dan melakukan pembaruan jika diperlukan.

Dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan, Bhumi ATR/BPN terus menjadi contoh nyata inovasi digital dalam pelayanan publik yang berbasis transparansi dan akuntabilitas.

Keberhasilan platform ini dalam mendapatkan apresiasi internasional menjadi bukti bahwa keterbukaan informasi publik di Indonesia semakin diakui di tingkat global.

Editor : Farra Adiba