Jakarta – Memasuki hari ke-74 menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menegaskan pentingnya percepatan pendaftaran tanah wakaf di Indonesia, terutama di Provinsi Sulawesi Selatan dan Gorontalo.

“Untuk Sulawesi Selatan dan Gorontalo, ini kan daerah keagamaan. Kalau sudah memasuki dua daerah itu, ada banyak masjid dan musala di sana, tapi wakafnya sedikit. Tolong ditingkatkan itu,” ujar Menteri Nusron dalam arahannya, Jumat (03/04/2025).

Target Pendaftaran Tanah Wakaf

Berdasarkan Catatan Akhir Tahun Kementerian ATR/BPN, hingga 2024, sebanyak 655.238 benda tanah wakaf telah terdaftar secara nasional, atau sekitar 41% dari total yang ada.

Dengan jumlah yang masih tergolong rendah, Menteri Nusron menekankan perlunya percepatan dalam pendaftaran tanah wakaf, khususnya untuk rumah ibadah dan fasilitas keagamaan lainnya.

Sebagai langkah konkret, Menteri Nusron mendorong seluruh satuan kerja di ATR/BPN untuk meningkatkan kinerja dalam pendataan dan sertifikasi tanah wakaf.

Bahkan, ia mengusulkan adanya kompetisi di tingkat daerah sebagai bentuk apresiasi bagi kantor-kantor pertanahan yang berhasil mencapai target pendaftaran tanah wakaf.

“Kalau perlu kita adakan lomba di tingkat daerah, untuk mengapresiasi Kantor-kantor Pertanahan,” tambahnya.

Dukungan dari Kanwil BPN Sulawesi Selatan dan Gorontalo

Dalam pertemuan yang dipandu oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis, turut disampaikan capaian kinerja oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Tri Wibisono, dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo, Muhammad Naim.

 Baca Juga: Rakor dengan Lembaga dan Organisasi Keagamaan Islam, Menteri Nusron Komitmen Percepat Sertipikasi Tanah Wakaf

Arahan Menteri Nusron juga didengarkan langsung oleh seluruh Kepala Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dan Gorontalo.

Diharapkan dengan adanya dorongan ini, pendaftaran tanah wakaf di kedua provinsi tersebut dapat meningkat secara signifikan, sejalan dengan upaya pemerintah dalam menata aset tanah wakaf agar lebih tertib administrasi dan memiliki kepastian hukum.

Dengan langkah ini, pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung percepatan sertifikasi tanah wakaf di seluruh Indonesia, guna memastikan tanah yang diwakafkan dapat terkelola dengan baik dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

(GE/RT)

Editor : Farra Adiba