BLITAR – APBN adalah wujud nyata dari kerja keras kita untuk kemajuan bangsa. Melalui pengelolaan anggaran yang bijak dan tepat sasaran, kita bersama-sama membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Realisasi postur APBN hingga akhir April 2025 masih selaras dengan target yang tertuang dalam UU No 62 Tahun 2024. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Blitar menunjukkan capaian yang positif. Kinerja positif ini mencerminkan peran APBN sebagai instrumen utama dalam pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan Blitar Raya.
Sebagai wujud dari sinergi dan kolaborasi yang kuat, unit Kementerian Keuangan regional Blitar dan Tulungagung menyampaikan perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Konferensi Pers Kinerja “APBN Kita” edisi Mei 2025. Realisasi pendapatan APBN di wilayah Blitar dan Tulungagung sampai dengan akhir April 2025 mencapai sebesar Rp653,52 miliar, sedangkan realisasi belanja APBN tercatat sebesar Rp2,04 triliun atau sebesar 35,40%dari pagu belanja.
“APBN tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mendorong transformasi menuju Indonesia yang lebih adil, tangguh, dan sejahtera.” jelas Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar Arinto Sujatmono pada Konferensi Pers APBN Kita Regional Blitar Periode Data sampai dengan 30 April 2025 di Blitar, Selasa (27/05/2025).
Kinerja Pendapatan
Kinerja pendapatan APBN di wilayah Blitar dan Tulungagung sampai dengan 30 April 2025 terus menunjukkan nilai yang positif. Realisasi pendapatan negara di wilayah pembayaran KPPN Blitar sebesar Rp653,52 miliar. Komponen pendapatan tersebut berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp532,39 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp121,13 miliar.
Penerimaan Perpajakan yang bersumber dari penerimaan Pajak terdiri dari pajak dalam negeri sebesar Rp518,88 miliar dan pajak perdagangan internasional sebesar Rp13,51 miliar. Pajak dalam negeri terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar Rp138,8 miliar, Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp100,33 miliar, Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp226 juta, Pajak Lainnya Rp56,5 miliar dan setoran Cukai sebesar Rp223,02 miliar. Sedangkan untuk Pajak Perdagangan Internasional terdiri dari Bea Masuk sebesar Rp13,51 miliar.
Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri dari PNBP Lainnya sebesar Rp44 miliar dan Pendapatan Badan Layanan Umum sebesar Rp77,13 miliar.
Kinerja Belanja
Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 April 2025 mencapai Rp2,04 triliun atau sebesar 35,4% dari pagu belanja, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yaitu sebesar 35,37%. Realisasi tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp355,87 miliar atau 29,38% dari pagu alokasi anggaran, dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp1,68 triliun atau 37% dari pagu alokasi anggaran.
Realisasi BPP terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp243,56 miliar atau 37,36% dari alokasi anggaran, realisasi belanja barang sebesar Rp93,98 miliar atau 23,98% dari alokasi anggaran, belanja modal sebesar Rp5,47 miliar atau 3,86% dari alokasi anggaran serta belanja bantuan sosial sebesar Rp12,86 miliar atau 49,72% dari alokasi anggaran.
Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdiri dari dana bagi hasil sebesar Rp63,69 miliar atau 22,24% dari alokasi anggaran, dana alokasi umum sebesar Rp1,09 triliun atau 38,37% dari alokasi anggaran, dana transfer khusus sebesar Rp249,55 miliar atau 27,41% dari alokasi anggaran, dana desa sebesar Rp278,96 miliar atau 56,39% dari alokasi anggaran sedangkan dana insentif fiskal masih belum menunjukkan realisasinya.
Kementerian Keuangan selaku pengelola keuangan negara memastikan penggunaan APBN sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sinergi pengawasan bersama terhadap keuangan negara menjadi hal yang penting demi menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran. Dalam menjaga APBN, Kementerian Keuangan juga terus aktif membangun budaya antikorupsi dan semangat integritas.
Selanjutnya kami tegaskan kembali dalam rangka menjaga Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, KPPN Blitar berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan memberikan pelayanan secara SEJATI: Simpel, Empati, Jelas, All out, Tanggap, dan Improvement. (*)
Editor : M. Subchan Abdullah