BLITAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar dituntut tetap serius dalam menangani kasus stunting, meski anggaran tahun ini merosot tajam imbas efisiensi. Dari sebelumnya Rp 347 miliar pada 2023, kini hanya tersisa Rp 92 miliar.
Kondisi ini jangan sampai membuat langkah Pemkab loyo. Justru menjadi pemacu untuk tetap menurunkan prevalensi stunting menjadi 14,65 persen tahun ini.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Litbang Kabupaten Blitar, Lila Erayunia mengatakan, pemangkasan anggaran merupakan dampak dari efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat.
Selain itu, hasil evaluasi dari BPKP juga membuat beberapa kegiatan yang tidak langsung menyasar anak stunting tak lagi diakui dalam perhitungan program.
"Kalau dulu ada 58 subkegiatan yang mendukung penanganan stunting, kini tinggal 40 yang diakui," terangnya, Kamis (12/6/2025).
Penurunan paling terasa juga dialami Dinas Kesehatan. Dari Rp 62 miliar tahun lalu, kini hanya Rp 45,5 miliar. Meski begitu, program penting tetap berjalan. Seperti pemenuhan gizi ibu hamil, pemberian tablet tambah darah, dan edukasi keluarga oleh DP3APPKB.
"Kegiatan seperti Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH), pembinaan TPPS, serta pencegahan pernikahan anak tetap kita jalankan karena langsung menyasar sasaran," imbuhnya.
Target penurunan dari 17,8 persen menjadi 14,65 persen dianggap realistis. Namun, Pemkab tetap membawa semangat menuju zero stunting. (jar/ynu)
Editor : M. Subchan Abdullah