BLITAR – Suara dentuman bass, lampu kelap-kelip, dan panggung yang penuh warna kini bukan hanya jadi hiburan semata, tapi simbol budaya rakyat. Fenomena Sound Horek atau sound horeg, yang marak di berbagai pelosok desa di Blitar dan sekitarnya, kini berada di persimpangan: antara dianggap sebagai bentuk seni dan kearifan lokal, atau sekadar sumber kebisingan yang harus dibatasi.
Dalam beberapa tahun terakhir, sound horek menjelma menjadi wadah ekspresi anak-anak muda desa. Mulai dari DJ lokal, operator sound system, hingga pemilik lighting kreatif, semua berkolaborasi untuk menciptakan hiburan meriah yang bisa dinikmati warga tanpa harus ke kota. Tapi di balik popularitasnya, muncul pula kontroversi budaya. Sebagian pihak menganggap sound horeg sebagai ancaman terhadap ketertiban umum dan nilai-nilai religius.
Padahal, menurut beberapa budayawan, keberadaan sound horek justru merupakan refleksi dari transformasi kearifan lokal. “Kita sering lupa, bahwa rakyat punya cara sendiri dalam mengekspresikan kebudayaan. Sound horek ini bukan cuma hura-hura, tapi juga bentuk kebersamaan, kreativitas, bahkan ekonomi,” ujar Budiman Arif, peneliti budaya dari Universitas Negeri Malang, dalam wawancaranya dengan tvOneNews.
Baca Juga: Founder Indonesia Bebas Bully: Dari Korban Fitnah hingga Bangkit Lawan Kekerasan Psikis
Meriah, Murah, dan Menghidupi Banyak Pihak
Satu event sound horek bisa menghidupi belasan hingga puluhan orang. Dari tukang parkir, pedagang kaki lima, kru sound, MC, hingga warga yang menyewakan lahan. Dengan biaya yang dikeluarkan secara gotong-royong atau patungan warga, acara seperti ini bisa digelar untuk memperingati HUT RI, tasyakuran desa, hingga sunatan.
“Biasanya iuran warga sekitar Rp10.000 – Rp20.000 per rumah. Tapi hasilnya luar biasa. Warga senang, ekonomi lokal bergerak, anak muda bisa tampil,” kata Bambang, salah satu tokoh pemuda di Kecamatan Wlingi.
Namun seiring maraknya aduan terkait kebisingan, sejumlah daerah mulai membatasi jam tayang atau bahkan melarang kegiatan sound horeg. Larangan ini memicu diskusi panjang soal batas antara ketertiban dan kebebasan berekspresi budaya rakyat.
Baca Juga: Dari Luka Jadi Gerakan: Andrea Nesia Ajak 58 Pelajar dari Seluruh Indonesia Perangi Bullying
Antara Toleransi dan Rezim Kebisingan
Beberapa tokoh masyarakat melihat adanya standar ganda dalam perlakuan terhadap kebisingan. “Kalau ceramah pakai TOA subuh-subuh tidak dilarang, kenapa sound horeg dibubarkan padahal izinnya lengkap dan acaranya siang?” kata Ahmadin, warga Srengat, menyentil kebijakan yang dinilai diskriminatif.
Sementara itu, forum pemuda di beberapa desa menggalang petisi agar sound horeg tetap diperbolehkan dengan pembatasan volume dan durasi yang wajar. Mereka berargumen bahwa regulasi seharusnya membina, bukan mematikan ekspresi seni rakyat.
Wacana Pelestarian: Budaya Pop Desa yang Diakui
Meski terkesan “liar” dan tidak formal, sound horek kini mulai dipertimbangkan sebagai bagian dari budaya pop desa yang layak dilestarikan. Dinas Kebudayaan di beberapa daerah mulai melakukan pendataan dan memberikan ruang pada pelaku sound horeg untuk tampil dalam event resmi.
“Kita ingin ada pembinaan, bukan pelarangan. Ini warisan budaya kontemporer yang lahir dari bawah. Harus dirangkul, bukan dijauhi,” ujar Ardi Prasetya, Kepala Bidang Seni dan Budaya Disparbud Blitar.
Dengan pendekatan yang inklusif dan pembinaan yang tepat, sound horek bisa menjadi wajah baru kearifan lokal yang hidup di era modern. Bukan sekadar panggung hura-hura, tapi panggung ekspresi, ekonomi, dan identitas rakyat.
Baca Juga: Kurikulum Bermasalah, Bagaimana Kondisi Pendidikan Indonesia Saat Ini?
Editor : Anggi Septian A.P.