BLITAR - Dalam sistem kepegawaian modern, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bukan lagi sekadar dokumen yang diisi untuk formalitas semata. Bagi CPNS 2025 yang akan segera memasuki dunia kerja di instansi pemerintah, khususnya di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag), memahami esensi penyusunan SKP menjadi sangat penting.
Dengan bergesernya paradigma manajemen kinerja ASN dari model administratif ke model kolaboratif, dialog kinerja antara ASN dan atasan langsung kini menjadi tahap krusial dalam penyusunan SKP. Proses ini bukan hanya mendengarkan instruksi atasan, tetapi menjadi forum dua arah yang menggambarkan pemahaman pegawai terhadap target organisasi, sekaligus menyelaraskan kontribusi pribadi terhadap pencapaian tersebut.
Menurut laman Sahabat Kepegawaian, CPNS 2025 perlu memahami bahwa penyusunan SKP tidak bisa dilakukan asal-asalan. Tanpa dialog kinerja yang bermutu, SKP berisiko tidak mencerminkan target riil, yang akhirnya berdampak pada penilaian kerja. “ASN tidak bisa lagi sekadar ‘copy-paste’ SKP rekan kerja atau dokumen tahun lalu. Ini soal akuntabilitas personal,” tegas narasumber dari Biro Kepegawaian Kemenag.
Baca Juga: Jenis-Jenis Kebaya Nusantara: Tiap Daerah, Tiap Cerita
SKP: Instrumen Strategis, Bukan Beban Administratif
SKP yang baik menjadi alat ukur kinerja yang tidak hanya objektif tetapi juga relevan. Dalam sistem ASN Digital saat ini, SKP menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan karier ASN—mulai dari naik pangkat, mutasi, hingga insentif kinerja.
Dialog kinerja juga memungkinkan adanya fleksibilitas. Misalnya, saat kondisi lapangan mengalami perubahan, seperti bencana alam atau pergeseran kebijakan nasional, pegawai dapat berdiskusi dengan atasan untuk menyesuaikan indikator-indikator kerja dalam SKP.
“Inilah nilai plusnya. SKP sekarang bisa lebih adaptif dan realistis, bukan kaku,” ujar Fadli, ASN Kemenag yang juga menjadi mentor CPNS 2023.
Baca Juga: Jalur Berkelok di Desa Sidodadi Garum Blitar Ini Bahayakan Pengendara
CPNS 2025: Wajib Siap dengan Soft Skill Komunikasi
Banyak CPNS 2025 merasa gugup ketika harus melakukan dialog kinerja karena belum terbiasa menyampaikan ide atau inisiatif di hadapan atasan. Padahal, ini adalah momen penting untuk menunjukkan pemahaman atas tugas dan fungsi jabatan.
Maka dari itu, pemahaman terhadap Rencana Hasil Kerja (RHK), indikator keberhasilan, hingga target tahunan menjadi kunci.
Kemenag bahkan menyarankan agar para CPNS atau PPPK baru membiasakan diri menyusun draft SKP pribadi lebih dulu, lalu meminta masukan dari mentor atau pejabat struktural. “Kalau dari awal sudah siap, dialognya jadi lebih terarah dan profesional,” terang Devi dari Tim SDM Kemenag RI.
Baca Juga: Dispenduk capil Kota Blitar Ungkap Ada Sejumlah Warga Penganut Aliran Kepercayaan, Segini Jumlahnya
Catatan Bagi Instansi: Bangun Budaya Kinerja Kolaboratif
Tak hanya ASN, pimpinan juga dituntut aktif membina dialog kinerja. Kemenag menyarankan agar instansi membuka ruang diskusi terbuka menjelang masa input SKP, dengan pendekatan partisipatif, bukan top-down. Hal ini akan memperkuat rasa kepemilikan ASN terhadap kinerjanya.
Dengan begitu, penyusunan SKP bukan hanya tugas tahunan, tetapi menjadi budaya kerja berkelanjutan yang menumbuhkan sinergi antar lini organisasi.
Apalagi di lembaga-lembaga keagamaan, prinsip dialog, saling menghormati, dan akuntabilitas menjadi nilai dasar pelayanan publik yang berkualitas.
Baca Juga: Tak Bisa Jahit, Tapi Jadi Bos Butik: Renatadi Rekrut Ahli dan Buka Sekolah Fashion di Blitar
Kesimpulan:
Untuk CPNS 2025 yang tengah bersiap memasuki dunia ASN, jangan remehkan penyusunan SKP. Dialog kinerja bukan sekadar prosedur, melainkan strategi utama agar performa Anda terlihat dan tercatat secara sah. Pahami target, kuasai komunikasi, dan siapkan SKP Anda dengan matang. Jangan sampai gagal paham, lalu gagal naik pangkat!
Editor : Anggi Septian A.P.