BLITAR – Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk bulan Juli 2025. Bantuan senilai Rp300 ribu per bulan ini ditujukan bagi warga kategori miskin ekstrem yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan PKH atau BNPNT.
Program ini menjadi penopang penting di tengah proses perbaikan data dan penyaluran bansos berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Sosial Nasional (DSN).
Berbeda dari bantuan PKH dan BNPNT yang menargetkan kelompok rentan seperti ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga dengan anak sekolah, BLT desa yang belum pernah mendapat bantuan apapun, meskipun secara kondisi sosial ekonomi mereka sangat membutuhkan.
Baca Juga: Belum Lama Dilaunching, Mobil Aksi Milik Dispendik Kota Blitar Sudah Jemput Dua Anak Malas Sekolah
Menurut data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Blitar, lebih dari 4.500 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah terdaftar sebagai penerima BLT Dana Desa untuk triwulan ketiga tahun 2025. Data ini dikumpulkan dari musyawarah desa dan validasi ulang oleh perangkat serta pendamping lokal.
Bukan Penerima PKH atau BNPNT, Tapi Masih Butuh Bantuan
Program ini muncul sebagai bentuk afirmasi terhadap warga yang luput dari bantuan PKH dan BNPNT karena keterbatasan kuota nasional atau tidak masuk dalam kategori prioritas seperti desil 1–5. Di lapangan, masih banyak warga miskin ekstrem yang tidak terakomodasi oleh bantuan sosial reguler, padahal mereka hidup dalam keterbatasan ekonomi yang nyata.
“Bantuan PKH dan BNPNT memang penting, tapi data mereka juga terbatas. Nah, BLT Dana Desa ini jadi solusi bagi warga miskin ekstrem yang belum tersentuh bansos pusat,” ujar Sri Wahyuni, Kepala Desa Nglegok, Kabupaten Blitar.
Sri menjelaskan, seleksi penerima dilakukan melalui musyawarah desa khusus (musdesus), kemudian diverifikasi bersama BPD, RT/RW, dan pendamping desa. Hasilnya dilaporkan ke Dinas PMD dan diteruskan ke Kemendes untuk pencairan anggaran.
Baca Juga: DPR Ingatkan Kementerian: Jangan Sampai WFE ASN Ganggu Layanan Publik Menjelang CPNS 2025
Cair Tunai, Rp300 Ribu per Bulan, Bisa untuk Modal atau Konsumsi
BLT Dana Desa Juli 2025 ini dicairkan secara tunai melalui balai desa atau langsung ke rumah KPM dalam kondisi tertentu. Setiap KPM menerima Rp300.000 per bulan dan penyaluran dilakukan minimal untuk tiga bulan sekaligus, yaitu Juli–September, demi efisiensi pelaporan.
Uang bantuan bisa digunakan untuk kebutuhan harian, pendidikan anak, hingga modal usaha kecil. Namun, sejumlah desa di Blitar mulai mengedukasi warganya agar dana bantuan tidak digunakan untuk konsumsi instan semata.
“Beberapa warga kami gunakan untuk beli benih sayur dan alat pertanian kecil. Meski cuma Rp300 ribu, tapi sangat berarti bagi yang benar-benar butuh,” tutur Warsito, pendamping desa Kecamatan Kademangan.
Desa yang Sudah Cair: Pandanarum, Ngadirenggo, dan Ponggok
Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah desa di wilayah Blitar seperti Pandanarum (Sanankulon), Ngadirenggo (Wlingi), dan Ponggok telah mencairkan BLT Dana Desa per 20 Juli 2025. Proses pencairan dilakukan secara transparan dan disaksikan oleh aparat desa serta perwakilan warga.
Warga penerima juga diminta menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dan membawa fotokopi KTP serta KK saat pengambilan dana. Langkah ini untuk menghindari tumpang tindih data dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Cara Cek Apakah Anda Penerima
Berbeda dengan bantuan PKH atau BNPNT yang bisa dicek melalui aplikasi Cekbansos Kemensos, penerima BLT Dana Desa hanya bisa diketahui melalui pengumuman resmi dari pihak desa. Oleh karena itu, warga diminta aktif menanyakan ke perangkat desa atau mengikuti musyawarah desa yang digelar secara berkala.
Jika belum terdata dan merasa layak, warga bisa mengajukan permohonan tertulis ke kepala desa untuk dipertimbangkan pada periode selanjutnya. Pendataan dilakukan secara terbuka dan dengan pendekatan partisipatif.
Sinkronisasi Data dengan Program Nasional
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyatakan bahwa BLT Dana Desa tetap dilanjutkan di 2025 sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan ekstrem.
Namun demikian, pemerintah mendorong agar penerima BLT ini nantinya dapat terintegrasi ke program nasional seperti PKH dan BNPNT, setelah data mereka masuk dalam DTKS atau DSN.
“BLT Dana Desa itu seperti jaring pengaman tambahan. Tapi kita tidak ingin mereka bergantung terus. Harapannya, mereka bisa naik kelas dan masuk ke sistem bantuan sosial nasional yang lebih besar dan terstruktur,” ujar Dr. Arif Nugroho, staf ahli Kemendes PDTT.
Editor : Anggi Septian A.P.