BLITAR – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak turut menyoroti kasus bullying yang terjadi di SMPN 3 Doko.
Dia mendukung penanganan bijak dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah ini.
Emil, sapaan akrabnya, saat kunjungannya ke Blitar telah berdiskusi dengan Bupati Blitar untuk menyikapi maraknya kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Dia tidak bisa merinci kasus per kasus.
Namun, dia menegaskan bahwa proses hukum tetap perlu dijalankan sesuai aturan yang berlaku.
“Saya percaya Pak Bupati sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan jajaran terkait. Kunci utamanya adalah memberikan rasa keadilan kepada semua pihak. Ini proses yang harus dijalankan dengan intensif. Tidak bisa diselesaikan hanya secara kekeluargaan saja, tapi juga tidak bisa dilakukan tanpa mempertimbangkan sisi kemanusiaan," katanya.
Mantan bupati Trenggalek itu menekankan pentingnya membangun sistem penanganan kasus anak yang tepat.
Menurutnya, status pelaku yang masih di bawah umur menjadi faktor penting dalam menentukan langkah penanganan.
Menurut Emil, apa pun yang dilakukan, mereka tetap anak-anak. Bahkan, banyak yang belum bisa dibawa ke pengadilan karena belum genap 14 tahun.
Maka sistemnya harus tepat, jangan sampai selesai begitu saja tanpa efek jera, atau malah menimbulkan dampak yang lebih besar.
“Kami sudah serahkan kasus ini kepada Pak Bupati dan jajaran forkopimda. Mereka tentu sudah tahu penanganannya yang lebih tepat,” ungkapnya.
Dia juga menyebut bahwa tidak semua kasus bisa disamaratakan. Tiap kasus memiliki latar belakang dan kekhususannya sendiri.
Baca Juga: Vietnam U23 Siapkan Serangan, Dengan Banyak Pemain Bernama “Nguyen” yang Bersinar
Namun, prinsip keadilan dan efek jera harus tetap menjadi pijakan utama dalam setiap penanganan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, lanjut Emil, akan terus memantau perkembangan kasus-kasus yang melibatkan anak, termasuk yang terjadi di Kabupaten Blitar ini. Serta mendukung langkah-langkah konkret yang diambil pemerintah daerah bersama forkopimda dalam penyelesaian secara komprehensif.
“Bahasa agamanya, semua bicara soal rasa keadilan. Tapi, rasa keadilan itu juga harus dibarengi dengan efek jera yang nyata. Ini penting agar kasus serupa tidak terulang,” pungkasnya. (jar/c1/ady)
Editor : M. Subchan Abdullah