BlitarKawentar – Presiden Prabowo Subianto merespons keras berbagai kritik terhadap langkah pemerintah dalam negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat. Menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, Prabowo menegaskan bahwa semua kesepakatan yang diambil merupakan bentuk perlindungan terhadap buruh dan industri nasional.
Dalam pernyataan yang dikutip Official iNews, Presiden menyebut bahwa keputusan pemerintah dalam membuka ruang kerja sama—termasuk soal tarif impor, pengakuan standar produk, hingga isu transfer data pribadi—didasarkan pada kebutuhan untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional dan mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Jangan asal nyinyir. Kami bernegosiasi bukan untuk menyerah, tapi untuk bertahan dan melindungi para pekerja kita. Di usia ke-80 Republik ini, kita harus makin dewasa menyikapi tantangan global,” tegas Prabowo di hadapan wartawan usai menghadiri rapat kabinet di Jakarta, Selasa (29/7).
Baca Juga: Sosok Kepala DPMPTSP Kabupaten Blitar Ini Masuk Bursa Calon Sekda Definitif, Begini Responnya
Kritik Muncul dari Akademisi dan Pegiat HAM Digital
Sikap terbuka pemerintah dalam kerja sama ekonomi digital dan penghapusan tarif impor bagi 99% produk asal AS memang menimbulkan perdebatan. Sejumlah akademisi dan pegiat perlindungan data menilai, langkah tersebut terlalu kompromistis dan bisa berdampak pada kedaulatan ekonomi maupun digital Indonesia.
Kritik juga muncul atas poin kerja sama transfer data pribadi, yang dianggap berisiko terhadap perlindungan informasi warga. Namun Presiden Prabowo menegaskan bahwa semua kebijakan tetap berpijak pada UU Perlindungan Data Pribadi serta mekanisme pengawasan yang ketat. “Saya tidak akan korbankan rakyat saya untuk kesepakatan yang tidak adil,” katanya.
Ia menambahkan bahwa Indonesia saat ini berada dalam situasi global yang penuh tekanan, baik dari sisi geopolitik maupun ekonomi, sehingga negosiasi menjadi pilihan strategis agar Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara mitra.
Baca Juga: Korban Perundungan di SMPN Doko Blitar Minta Pindah Sekolah, Bupati Rijanto Kumpulkan Para Kepsek
Prabowo: Lindungi Pekerja, Bukan Isu Elitis
Menurut Presiden, fokus utama pemerintah dalam negosiasi dagang adalah melindungi lapangan kerja dan menjaga keberlanjutan industri nasional. Ia menyebut bahwa tanpa kerja sama perdagangan yang fleksibel, risiko PHK massal dan stagnasi investasi akan meningkat.
“Yang saya pikirkan itu buruh, pekerja lapangan, tukang las, tukang jahit, bukan sekadar kepentingan elit. Kalau kita kaku, industri bisa kolaps, siapa yang menanggung akibatnya? Rakyat kecil,” ujar Prabowo dengan nada tinggi.
Pernyataan ini merespons komentar dari sejumlah tokoh yang menyebut pemerintah terlalu "berkiblat ke luar" dalam menyusun kebijakan perdagangan. Namun di sisi lain, banyak pelaku industri yang justru mengapresiasi langkah presiden dalam menjaga akses pasar internasional bagi produk-produk Indonesia.
Baca Juga: Animisme dan Dinamisme, Mengenal Sistem Kepercayaan Kuno Warisan Para Leluhur Jawa Kuno
Diplomasi Perdagangan ala Prabowo
Langkah Prabowo dinilai sebagai bagian dari gaya diplomasi perdagangan yang realistis dan fokus pada hasil jangka panjang. Dalam beberapa bulan terakhir, Indonesia berhasil mengamankan keringanan tarif ekspor untuk 19% produknya ke pasar AS, termasuk tekstil, furnitur, dan hasil laut—sektor yang menyerap jutaan tenaga kerja.
Sebagai imbal balik, Indonesia memang harus membuka akses lebih besar bagi produk impor AS serta menyesuaikan diri dengan sejumlah standar dan sertifikasi internasional. Namun pemerintah memastikan akan melibatkan pengawasan domestik serta insentif bagi pelaku UMKM agar tetap kompetitif.
Ekonom senior dari Universitas Airlangga, Ratna Kartikasari, menilai bahwa pendekatan Prabowo adalah refleksi dari “diplomasi ekonomi pragmatis”. “Ini bukan soal tunduk atau tidak. Ini soal bagaimana kita bisa tetap berdiri di tengah dunia yang makin keras. Dan sejauh ini, langkah itu bisa dipahami,” ujarnya kepada iNews.
Baca Juga: Dari Doa Pertapa hingga Sumpah Palapa: Momen-Momen Sakral di Sekitar Candi Penataran
Momentum Konsolidasi di Usia 80 Tahun Republik
Peringatan HUT ke-80 RI menurut Prabowo harus dimaknai sebagai momentum konsolidasi nasional. Bukan hanya dalam bidang politik dan pertahanan, tapi juga dalam memperkuat posisi Indonesia di percaturan ekonomi dunia.
“Kita sedang berada dalam persimpangan besar. Dunia berubah cepat. Kita harus pintar-pintar memanfaatkan peluang, dan jangan saling menjatuhkan. Kritik boleh, tapi mari kita bangun bersama,” tutup Presiden.
Sejumlah program lanjutan akan diluncurkan pemerintah dalam beberapa pekan ke depan untuk menindaklanjuti hasil negosiasi perdagangan tersebut. Termasuk di antaranya adalah pelatihan tenaga kerja industri, insentif ekspor untuk UMKM, serta pendampingan sertifikasi produk lokal agar mampu bersaing di pasar internasional.
Editor : Anggi Septian A.P.