BLITAR – Belakangan muncul anggapan di masyarakat bahwa penerima dana PIP (Program Indonesia Pintar) hanya mereka yang “dekat” dengan partai politik tertentu. Dugaan ini muncul karena sebagian siswa mengaku mendapat bantuan PIP melalui jalur usulan anggota dewan. Tapi benarkah karena faktor politik?
Dikutip dari kanal YouTube Gue Rahman, disebutkan bahwa jalur usulan anggota DPR memang ada, namun bukan berarti itu berhubungan langsung dengan partai politik atau keanggotaan partai. “Ini perlu diluruskan. Yang namanya usulan dari anggota DPR itu tidak serta-merta karena partai. Itu murni jalur pemangku kepentingan yang diberi kewenangan mengusulkan,” jelas Ogo Rahman, Senin (29/7/2025).
Dengan kata lain, siswa yang menerima dana PIP dari jalur usulan DPR tetap diverifikasi sesuai dengan aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bukan karena bendera partai atau afiliasi politik keluarga penerima.
Baca Juga: Impor Pejabat Sekda Kabupaten Blitar Potensi Timbulkan Konflik
Jalur Usulan DPR Itu Sah dan Diatur
Menurut penjelasan Ogo, dalam mekanisme PIP, selain jalur reguler melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), ada jalur usulan pemangku kepentingan, termasuk anggota DPR pusat dan daerah. Jalur ini sah, resmi, dan diawasi oleh sistem nasional.
“Misalnya ada siswa yang secara ekonomi layak tapi belum masuk Dapodik, bisa saja dia diusulkan melalui anggota dewan. Tapi tetap diverifikasi, nggak bisa asal tunjuk,” ujar Ogo.
Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu curiga atau merasa iri jika ada penerima yang tidak dikenal di lingkungan sekitar. Bisa jadi, mereka masuk dari jalur usulan—yang tetap melalui proses verifikasi dan dokumentasi ketat.
Baca Juga: Harga Beras di Pasar Tradisional Kota Blitar Cenderung Naik, Ini Penyebabnya
Bukan Karena Partai, Tapi Karena Kebutuhan
Isu ini mencuat karena sebagian orang salah kaprah dalam memahami istilah “usulan DPR”. Yang sering terjadi, bantuan pendidikan disangka sebagai “jatah politik”, padahal sebenarnya tidak.
“Yang mengusulkan memang anggota DPR, tapi bukan berarti karena kamu pendukung partai tertentu. PIP itu program negara, bukan program partai,” tegas Ogo.
Bahkan, anggota DPR yang mengusulkan juga tidak serta-merta bisa menentukan siapa yang layak menerima. “Usulan hanyalah pengantar. Penentu utama tetap Kemdikbud berdasarkan data dan kelayakan siswa,” katanya.
Baca Juga: Mengenal Konsep Ketuhanan Kepercayaan Kapitayan, Sang Hyang Taya
Prosesnya Tetap Sama, Tidak Ada Keistimewaan
Bagi penerima dari jalur usulan, proses tetap mengikuti alur pencairan reguler. Mereka tetap harus diverifikasi, masuk ke SK Pemberian, lalu dana disalurkan melalui rekening bank yang ditunjuk.
“Banyak juga yang kira, kalau dari DPR bisa cair duluan. Nggak juga. Prosesnya sama, dan seringkali justru lebih lama karena nunggu verifikasi tambahan,” ungkap Ogo.
Ia juga menambahkan bahwa masyarakat perlu lebih bijak dan berhati-hati dalam menerima informasi di media sosial. “Kalau kamu merasa nggak dapat karena nggak punya 'orang dalam', itu belum tentu benar. Bisa jadi datamu belum lengkap di Dapodik atau belum diusulkan siapa pun,” katanya.
Baca Juga: Alam Semesta Sebagai Acuan Spiritual Kapitayan di Nusantara, Mengupas Warisan Kepercayaan Nenek Moyang
Jangan Salah Paham: Semua Bisa Dapat, Asal Layak
Ogo Rahman menekankan bahwa dana PIP tidak eksklusif untuk kelompok tertentu. Semua siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin bisa mendapatkannya, asalkan memenuhi syarat dan masuk dalam sistem.
“Salah satu kunci agar bisa diusulkan, selain lewat sekolah, ya komunikasi. Kalau kamu butuh, tapi datamu nggak nyampe ke sekolah atau nggak ada yang usulkan, ya sistem nggak bisa proses,” jelasnya.
Itulah sebabnya penting bagi orang tua dan siswa untuk proaktif mengecek ke sekolah atau mengikuti info resmi dari pemerintah daerah. Termasuk update dari akun-akun yang terpercaya seperti Gue Rahman.
Baca Juga: Mengenal Ritual Kapitayan, Tradisi Leluhur untuk Penghormatan Sang Hyang Taya
Kesimpulan: PIP Bukan Soal Partai, Tapi Hak Pendidikan
Program Indonesia Pintar adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Tidak ada kaitan langsung dengan afiliasi politik.
“Mau lewat sekolah, Dapodik, atau usulan DPR—semua jalur itu valid, selama kamu memang layak menerima,” tutup Ogo.
Editor : Anggi Septian A.P.