BLITAR– Fenomena bendera One Piece yang dikibarkan berdampingan dengan Merah Putih di sejumlah titik di Blitar menjadi sorotan nasional. Simbol bajak laut dari serial anime Jepang ini tiba-tiba berubah menjadi media perlawanan masyarakat kecil, khususnya generasi muda, terhadap ketidakadilan ekonomi dan stagnasi politik. Namun, respons aparat yang cenderung represif menuai kritik keras dari berbagai pihak.
Dalam tayangan KompasTV Pontianak, terlihat momen aparat TNI menertibkan mural dan bendera One Piece yang dianggap mengganggu ketertiban. Namun, langkah ini dinilai berlebihan oleh sejumlah aktivis dan pengamat. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan bahwa pemerintah seharusnya lebih cerdas membaca pesan di balik fenomena ini, bukan malah buru-buru merespons dengan pendekatan represif.
“Simbol-simbol seperti bendera One Piece adalah cara masyarakat kecil, terutama anak muda, menyampaikan keresahan mereka. Ini bukan soal makar atau penghinaan lambang negara. Ini soal bagaimana kanal formal aspirasi rakyat sudah tidak efektif, sehingga mereka memilih media pop culture untuk bicara,” ujar Usman.
Seiring dengan viralnya fenomena ini, publik pun dihadapkan pada pertanyaan besar: mengapa simbol bajak laut dari sebuah anime bisa menjadi ikon perlawanan sosial? Bagi sebagian masyarakat, bendera One Piece merepresentasikan perasaan tertindas oleh sistem yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil. Mereka meminjam simbol dari dunia fiksi untuk mengungkapkan kenyataan pahit di dunia nyata.
Hendarsam Marantoko, politisi Partai Gerindra, mengingatkan agar semua pihak tetap menjaga kesakralan bendera Merah Putih. Namun, ia juga mengakui bahwa fenomena ini tak bisa semata-mata dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum. “Saya yakin Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan kritik. Tapi cara penyampaian kritik ini memang harus dikemas dengan cara yang santun. Di sisi lain, pemerintah juga perlu memahami bahwa keresahan rakyat harus direspons dengan bijak, bukan dengan tekanan aparat,” ujarnya.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang wilayahnya juga sempat mengalami fenomena serupa, mengambil langkah moderat. Ia menyatakan tidak ada larangan pasti bagi warganya untuk mengibarkan bendera anime, selama tidak dilakukan di bulan Agustus yang sarat dengan momen sakral kemerdekaan. “Silakan berekspresi, tapi mari kita hormati bulan kemerdekaan dengan mengutamakan Merah Putih,” kata Eri.
Baca Juga: Heboh! Bendera Bajak Laut One Piece Dikibarkan Jelang HUT ke-80 RI, Pemerintah Angkat Bicara
Namun, akar persoalan yang lebih mendalam adalah kegagalan pemerintah membuka ruang dialog yang konstruktif dengan generasi muda. Pengamat komunikasi politik, Effendi Gazali, menilai fenomena bendera One Piece ini sebagai “sinyal darurat” yang menandakan adanya jurang komunikasi antara pemerintah dan rakyat. “Ini bukan soal anime-nya. Ini soal keresahan yang tak tersalurkan. Kalau terus dibiarkan, pendekatan represif hanya akan memperlebar jarak antara negara dan warganya,” tegas Effendi.
Seruan agar pemerintah lebih merangkul anak muda pun semakin nyaring. Bagi generasi Z, menyampaikan aspirasi melalui media sosial, meme, hingga simbol pop culture, dianggap lebih efektif ketimbang mengikuti jalur formal yang mereka anggap penuh birokrasi. “Kalau ngomong panjang-panjang soal ketidakadilan, siapa yang dengar? Lewat simbol bajak laut ini, kami mau tunjukkan bahwa kami ada, dan kami resah,” ujar seorang pemuda Blitar yang terlibat dalam aksi mural.
Usman Hamid menilai fenomena ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintahan Prabowo untuk membuktikan komitmennya pada demokrasi yang terbuka. “Presiden Prabowo sempat bicara soal ‘serakahnomics’ dalam pidatonya. Fenomena One Piece ini sejalan dengan kritik itu. Harusnya ini dilihat sebagai peluang untuk membangun dialog kreatif dengan rakyat, bukan malah dicurigai sebagai ancaman negara,” katanya.
Baca Juga: Megawati Kritik KPK ‘Kehilangan Arah’, Sindir Amnesti Prabowo untuk Hasto
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam pernyataannya menegaskan pentingnya menjaga kesakralan Merah Putih. Namun, ia juga mengimbau agar masyarakat tidak terjebak dalam polemik yang kontraproduktif. “Kita harus bijak. Jangan sampai niat baik menyuarakan aspirasi justru mencederai semangat kemerdekaan yang kita perjuangkan bersama,” tuturnya.
Fenomena bendera One Piece ini membuka mata banyak pihak tentang pentingnya negara hadir sebagai pendengar, bukan hanya sebagai pengatur. Dalam konteks ini, budaya populer menjadi jembatan komunikasi yang efektif di tengah formalitas politik yang kian membosankan bagi generasi muda.
Alih-alih mempermasalahkan soal bentuk bendera, para pengamat menyarankan agar pemerintah lebih fokus mengatasi substansi masalah yang disuarakan, seperti birokrasi yang korup, ketimpangan ekonomi, dan stagnasi kebijakan publik. “Jangan sampai negara kehilangan legitimasi di mata rakyat kecil hanya karena gagal memahami bahasa baru mereka,” tegas Effendi Gazali.
Baca Juga: Data Penerima PIP Diambil dari 3 Sumber: Ini Cara Agar Namamu Masuk!
Pada akhirnya, perdebatan soal bendera One Piece ini adalah refleksi dari sebuah bangsa yang tengah mencari cara baru untuk berdialog. Pemerintah ditantang untuk merespons dengan cerdas: apakah memilih jalan represif, atau membuka ruang diskusi yang egaliter dengan masyarakat.
Editor : Anggi Septian A.P.