BLITAR– Fenomena bendera One Piece yang berkibar di jalanan Blitar dan sejumlah daerah lain mendadak menjadi sorotan politik nasional. Simbol bajak laut dari serial anime Jepang yang dulu dipopulerkan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai bagian dari humor dan gaya komunikasi kekinian, kini justru dicap sebagai simbol makar oleh sebagian pihak. Ironi ini memunculkan pertanyaan: bagaimana sebuah simbol pop culture bisa bergeser dari identitas “fun” menjadi ikon perlawanan sosial?
Dalam sebuah wawancara di masa kampanye Pilpres 2024, Gibran sempat menyebut One Piece saat menjawab pertanyaan tentang gaya kepemimpinan dan anak muda. “Kalau di One Piece, Luffy itu kapten yang memimpin dengan hati, bukan dengan otot. Kita butuh lebih banyak pemimpin yang seperti itu di Indonesia,” ujarnya kala itu. Ucapan tersebut mendapat sambutan hangat dari generasi muda yang menggemari anime.
Namun, beberapa bulan setelah Prabowo-Gibran resmi dilantik, situasi menjadi kontras. Di Blitar, bendera bajak laut One Piece dikibarkan oleh kelompok pemuda dan para supir truk sebagai simbol kritik terhadap ketimpangan sosial dan ketidakadilan ekonomi. Aksi ini memicu respons keras dari aparat yang menurunkan bendera dan menghapus mural, dengan dalih menjaga kehormatan bendera Merah Putih di bulan kemerdekaan.
Baca Juga: Umroh Rasa Stand Up: Antara Koper, Rokok, Logo HUT, dan Sound Horeg di Terminal Jeddah
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai bahwa perubahan makna dari simbol One Piece ini bukanlah hal yang mengejutkan. “Simbol-simbol budaya populer itu hidup dan dinamis. Yang awalnya sekadar lelucon, bisa berubah menjadi alat komunikasi politik ketika kanal formal aspirasi rakyat tidak berjalan,” ujarnya dalam dialog di KompasTV Pontianak.
Polemik semakin memanas ketika seorang pejabat menyebut pengibaran bendera One Piece berdampingan dengan Merah Putih sebagai bentuk makar. Pernyataan ini menuai kritik tajam dari para pengamat dan aktivis. “Menyandingkan bendera bajak laut dengan Merah Putih bukan serta-merta tindakan pidana. Ini adalah bentuk metafora sosial yang harusnya dibaca secara cerdas oleh pemerintah,” tegas Usman.
Ironi semakin kentara jika melihat bagaimana Gibran, yang dahulu mengutip One Piece untuk merangkul pemilih muda, kini berada di posisi pemerintahan yang aparatnya bersikap represif terhadap simbol yang sama. Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, menyebut fenomena ini sebagai ujian awal bagi konsistensi narasi Prabowo-Gibran. “Apakah mereka akan tetap membuka ruang dialog seperti saat kampanye, atau justru ikut terjebak dalam logika kekuasaan yang defensif?” ujarnya.
Baca Juga: Tantangan Bagi Para Pengusaha di Indonesia, Ahok Ungkap Indonesia Tidak Ramah untuk Berbisnis
Hendarsam Marantoko, politisi Partai Gerindra, mengakui bahwa pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjaga kebebasan berekspresi. Namun, ia juga mengingatkan agar kebebasan itu tetap menghormati simbol negara. “Saya percaya Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sangat terbuka terhadap kritik. Tapi tentu, ada batasan-batasan etika yang harus dijaga, terutama menyangkut Merah Putih sebagai lambang persatuan bangsa,” jelas Hendarsam.
Di sisi lain, fenomena bendera One Piece ini juga dinilai sebagai refleksi kegagalan sistem politik dalam menyediakan ruang aspirasi yang sehat. Bagi para supir truk dan masyarakat akar rumput, mengibarkan bendera bajak laut adalah cara mereka menyampaikan pesan tanpa harus berpanjang-panjang di forum resmi yang mereka anggap jauh dari realitas hidup mereka. “Lewat simbol ini, kami ingin menunjukkan bahwa kami resah. Kami lelah dengan janji-janji kosong,” ujar seorang supir truk di Blitar.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mencoba meredam ketegangan dengan pendekatan yang lebih moderat. Ia menghimbau warganya untuk menghormati bulan Agustus dengan mengibarkan bendera Merah Putih, namun di luar itu, Eri tidak mempermasalahkan penggunaan simbol-simbol pop culture. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyuarakan imbauan serupa, dengan menegaskan bahwa Merah Putih adalah harga mati, namun tetap mengajak masyarakat untuk berdialog dengan santun.
Baca Juga: Penerima Dana PIP Wajib Tahu: Akses Hanya Bisa Dilakukan oleh Pihak Ini
Narasi politik di balik fenomena ini berpotensi berkembang menjadi isu yang lebih besar. Pengamat komunikasi politik, Effendi Gazali, memprediksi bahwa jika pemerintah tidak segera merespons dengan pendekatan dialog, bendera One Piece bisa menjadi simbol yang lebih masif dalam perlawanan sosial di masa depan. “Jangan anggap remeh kekuatan simbol. Di era digital, simbol bisa menjadi senjata paling tajam untuk melawan ketidakadilan,” tegasnya.
Effendi juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran harus konsisten dengan semangat keterbukaan yang mereka usung saat kampanye. “Ini saatnya mereka membuktikan bahwa mereka memang pemimpin yang siap mendengarkan rakyat kecil, bukan malah terjebak dalam paranoia simbolik,” katanya.
Polemik bendera One Piece ini menjadi cerminan bahwa dinamika politik di era Prabowo-Gibran tidak hanya akan diwarnai oleh adu argumen di Senayan, tetapi juga oleh suara-suara akar rumput yang kreatif dan tak terduga. Pemerintah ditantang untuk lebih adaptif dan sensitif membaca perubahan bahasa kritik di era pop culture dan media sosial.
Maka, pertanyaan yang tersisa adalah: akankah simbol bajak laut ini terus dianggap sebagai ancaman, atau justru menjadi jembatan baru antara pemerintah dan generasi muda?
Editor : Anggi Septian A.P.