BLITAR – Perbedaan angka kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia pada 2024 memunculkan diskursus tajam di ruang publik.
Kedua lembaga ini merilis data yang berbeda secara mencolok. BPS mencatat hanya 24 juta jiwa atau sekitar 8,57% dari total penduduk Indonesia tergolong miskin.
Sebaliknya, Bank Dunia menyebut jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 164 juta jiwa, setara dengan 68,2% populasi.
Perbedaan ini tergolong besar bukan karena kesalahan data, melainkan karena perbedaan metodologi penghitungan.
BPS mengacu pada metode kebutuhan dasar (cost of basic needs), dengan garis kemiskinan nasional ditetapkan sebesar Rp595.000 per bulan atau Rp20.000 per hari per orang.
Sementara Bank Dunia menggunakan pendekatan Purchasing Power Parity (PPP) sebesar US$3,65 PPP per hari jika dikonversi ke rupiah setara dengan Rp49.000 per hari atau Rp1,47 juta per bulan.
PPP merupakan standar global yang digunakan untuk mengukur daya beli di berbagai negara, termasuk kelompok negara berpenghasilan menengah atas seperti Indonesia.
Maka, seseorang dikategorikan miskin oleh Bank Dunia bila pengeluarannya di bawah Rp49.000 per hari, jauh di atas patokan versi BPS.
Peneliti Break Institute, Muhammad Andri Perdana, menyatakan bahwa keduanya bisa digunakan secara berdampingan karena memiliki konteks dan tujuan berbeda.
Namun, ia juga mengkritisi standar BPS yang dinilai terlalu rendah untuk mencerminkan kualitas hidup riil masyarakat saat ini.
Pendapat senada disampaikan warga seperti Diana, seorang ibu yang tinggal di Tambora, Jakarta Barat. “Rp20.000 per hari itu enggak mungkin. Buat makan dan ongkos aja enggak cukup,” katanya.
Menyikapi polemik ini, pemerintah melalui Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan bahwa standar garis kemiskinan nasional memang tengah disiapkan untuk direvisi.
BPS pun sedang melakukan kajian dan dialog teknis dengan berbagai pihak untuk menyempurnakan metode penghitungan kemiskinan yang lebih adaptif terhadap kondisi riil masyarakat.
Namun pada akhirnya, perdebatan ini menyoroti satu hal penting, kemiskinan bukan hanya soal angka, tetapi realitas hidup yang dialami jutaan rakyat setiap hari.
Maka, seberapa serius negara menangani kemiskinan tak hanya dilihat dari statistik, tetapi dari keberpihakan pada yang paling rentan dan sering kali tak terlihat oleh data.
Editor : M. Subchan Abdullah