BLITAR – Ketika Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan garis kemiskinan nasional sebesar Rp595.000 per bulan atau setara dengan Rp20.000 per hari, banyak pihak mempertanyakan apakah angka tersebut benar-benar mencerminkan kenyataan hidup masyarakat Indonesia, khususnya di perkotaan.
Diana, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Tambora, Jakarta Barat, menjadi contoh nyata ketimpangan antara angka statistik dan fakta di lapangan.
Ia menjadi tulang punggung keluarga, menghidupi ibu, nenek, dan anaknya yang berkebutuhan khusus.
“Kalau sehari Rp20.000 itu enggak mungkin banget. Buat makan saja sudah enggak cukup, apalagi kalau harus ke rumah sakit, bayar ongkos, atau beli kebutuhan anak,” ungkap Diana.
Meski menggunakan fasilitas BPJS untuk kontrol rutin anaknya, Diana tetap harus mengeluarkan uang untuk transportasi, jajan, dan kebutuhan mendadak.
Ia menegaskan, nominal Rp20.000 tidak memiliki daya beli yang cukup di Jakarta. Bahkan menurutnya, sekalipun untuk satu orang saja, angka itu sudah tidak masuk akal.
Garis kemiskinan versi BPS ditetapkan berdasarkan kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Untuk makanan, BPS menetapkan standar minimal 2.100 kilokalori per orang per hari dari 52 jenis komoditas, termasuk beras, lauk, hingga rokok kretek filter.
Sementara komponen non-makanan mencakup biaya tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
Namun angka ini bersifat rata-rata nasional dan tidak memperhitungkan variasi biaya hidup antardaerah.
Sebaliknya, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan sebesar Rp49.000 per hari, berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) untuk negara berpendapatan menengah atas seperti Indonesia.
Ini menciptakan jurang perbedaan besar dengan standar nasional.
Kritik publik terhadap batas Rp20.000 pun kian menguat, terutama di media sosial.
Banyak yang menilai bahwa angka ini tak manusiawi dan tidak bisa mewakili kehidupan layak, terlebih di kota-kota besar.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, mengungkap bahwa pemerintah tengah menyiapkan revisi garis kemiskinan nasional.
BPS sendiri juga sedang mengkaji metode baru agar lebih mencerminkan realitas.
Namun pada akhirnya, sebagaimana ditekankan oleh berbagai pihak, kemiskinan bukan hanya soal angka.
Ia adalah pengalaman hidup yang nyata. Maka pertanyaannya bukan hanya apakah Rp20.000 cukup, tetapi apakah negara mampu melihat dan merespons kehidupan warganya secara manusiawi?
Editor : M. Subchan Abdullah