BLITAR – Menyongsong peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah pemberian kepastian hukum atas tanah bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Menurut Ossy, tanah bukan sekadar aset, tetapi juga menjadi sumber kehidupan dan kesejahteraan rakyat. “Ini adalah bukti nyata bahwa negara hadir untuk memberikan kepastian hukum atas tanah. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat memiliki pegangan yang jelas untuk mengelola dan memanfaatkan tanahnya,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Capaian Pendaftaran Tanah Nasional
Hingga Juli 2025, Kementerian ATR/BPN mencatat pendaftaran tanah di Indonesia sudah mencapai 122,7 juta bidang dari target nasional sebesar 126 juta bidang. Capaian ini disebut Ossy sebagai fondasi penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, mendorong pembangunan berkelanjutan, sekaligus memperkuat pemerataan ekonomi antardaerah.
Baca Juga: Tradisi Malam Jumat Legi di Gua Embultuk: Doa dan Sesajen di Perut Bumi Blitar
“Tanah yang terdaftar secara resmi memberi kepastian bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor. Inilah yang kemudian akan menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Wamen ATR/Waka BPN.
Sertipikasi Tanah Wakaf
Selain Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kementerian ATR/BPN juga fokus pada sertipikasi tanah wakaf. Hingga saat ini, sebanyak 272.237 bidang tanah wakaf di seluruh Indonesia telah berhasil disertipikasi.
Program ini, menurut Ossy, tidak hanya untuk kepentingan hukum, tetapi juga untuk mendukung pembangunan fasilitas umum. Tanah wakaf yang telah tersertipikasi bisa dimanfaatkan untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan, ruang terbuka hijau, hingga taman kota.
Baca Juga: Fenomena Mistis Gua Embultuk: Bisikan Leluhur di Perut Bumi Blitar
“Negara hadir untuk memberikan perlindungan hukum bagi aset wakaf. Dengan begitu, keberadaan rumah ibadah maupun fasilitas publik memiliki dasar hukum yang kuat dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas,” terangnya.
Selaras dengan Program Prioritas Pemerintah
Komitmen Presiden Prabowo dalam menyejahterakan rakyat tidak hanya terlihat dari sektor pertanahan. Sejumlah program prioritas juga digulirkan pemerintah, di antaranya:
-
Makan Bergizi Gratis (MBG) – telah menjangkau 7 juta anak sekolah untuk meningkatkan gizi dan tumbuh kembang generasi muda.
-
Cek Kesehatan Gratis (CKG) – melayani 7 juta orang sejak Februari 2025 serta membuka lebih dari 100 ribu lapangan kerja di sektor kesehatan.
-
Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah – sudah menyelesaikan 139 ribu unit sejak awal 2025, sebagai solusi krisis perumahan nasional.
-
Sekolah Rakyat – berhasil membangun 100 titik sekolah baru untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas.
-
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih – telah terbentuk lebih dari 80 ribu koperasi, mendukung pembiayaan usaha rakyat dan penyediaan infrastruktur dasar di desa maupun keluraha.
Sinergi Negara dan Rakyat
Ossy menegaskan, seluruh pencapaian ini tidak mungkin terwujud tanpa partisipasi aktif masyarakat. Menurutnya, sinergi antara negara dan rakyat menjadi energi besar dalam menggerakkan pembangunan bangsa.
“Kementerian ATR/BPN dan seluruh kementerian lainnya bekerja sejalan dengan visi Presiden Prabowo. Tujuannya jelas, untuk menyejahterakan rakyat. Kami berharap masyarakat terus mendukung sekaligus mengawal setiap program agar manfaatnya benar-benar terasa,” pungkasnya.
Editor : Anggi Septian A.P.