BLITAR – Ramai di media sosial, warga penerima manfaat mengaku bingung dengan pencairan bansos sebesar Rp600 ribu yang baru saja masuk. Banyak yang mempertanyakan, apakah dana tersebut berasal dari PKH atau program BPNT, sebab informasi yang beredar di lapangan masih simpang siur.
Kebingungan ini muncul karena jumlah pencairan yang diterima tidak sesuai dengan pola pencairan reguler yang biasa diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sejumlah netizen pun mengeluhkan minimnya sosialisasi dari pemerintah, sehingga muncul banyak spekulasi mengenai sumber bansos tersebut.
“Biasanya PKH cair per tahap sesuai komponen, sementara BPNT berupa saldo sembako. Tapi kali ini saya dapat Rp600 ribu, entah dari bansos apa. Tidak ada informasi resmi, hanya tahu-tahu masuk,” tulis salah satu KPM dalam unggahan yang viral di Facebook.
Fenomena ini bukan hanya terjadi di satu daerah. Dari laporan warganet, kasus serupa ditemukan di berbagai wilayah, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Sulawesi. Banyak yang akhirnya menanyakan langsung ke bank penyalur atau kantor desa, tetapi jawaban yang didapat juga masih berbeda-beda.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) sejatinya sudah memiliki beberapa skema bantuan sosial. Ada PKH (Program Keluarga Harapan) yang ditujukan untuk keluarga dengan komponen pendidikan, kesehatan, hingga lansia. Ada pula BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang biasanya diberikan dalam bentuk saldo untuk pembelian bahan pokok di e-warong.
Namun, yang membuat warga bingung kali ini adalah jumlah Rp600 ribu yang cair sekaligus. Menurut beberapa pendamping bansos, dana tersebut bisa jadi merupakan akumulasi pencairan BPNT beberapa bulan yang tertunda, atau bantuan tambahan dari program lain. Sayangnya, kepastian mengenai hal ini belum dijelaskan secara detail.
Kebingungan ini membuat banyak KPM merasa seolah dipermainkan. “Kalau jelas dari awal ini PKH tahap berapa, atau BPNT bulan apa, pasti masyarakat tidak heboh. Yang bikin masalah, tidak ada sosialisasi, tidak ada surat resmi. Padahal kami sangat bergantung pada bansos,” kata Lina, seorang penerima manfaat asal Blitar.
Di media sosial, topik ini pun sempat menjadi perbincangan hangat. Tagar #BansosRp600Ribu masuk trending di Twitter (X). Banyak netizen menandai akun resmi Kemensos agar segera memberikan penjelasan terbuka.
Sejumlah pemerhati kebijakan sosial menilai, kerancuan seperti ini menunjukkan lemahnya komunikasi publik pemerintah dalam menyalurkan bantuan. Padahal, bansos menyangkut hajat hidup masyarakat kecil yang sensitif terhadap informasi. Transparansi mutlak diperlukan agar kepercayaan publik tidak luntur.
PKH, BPNT, atau Atensi API? Ini Bedanya Tiga Bansos Senilai Rp600 Ribu
BlitarKawentar – Ramai soal pencairan bansos Rp600 ribu membuat banyak warganet bingung. Sebagian mengira dana tersebut dari PKH, ada pula yang menyebut itu BPNT, bahkan ada yang menduga dari program Atensi API. Keresahan muncul karena informasi yang beredar di lapangan tidak seragam, sehingga penerima manfaat kesulitan membedakan sumber bantuannya.
Dalam beberapa unggahan di media sosial, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengaku hanya menerima transfer tanpa penjelasan tertulis. “Uang Rp600 ribu cair, tapi dari bansos apa? Apakah PKH, BPNT, atau Atensi? Tidak ada keterangan. Kami jadi bingung,” tulis salah satu KPM asal Jawa Timur.
Kebingungan ini wajar, sebab tiga program bantuan sosial memang memiliki skema dan tujuan berbeda. Namun, karena nilai yang diterima masyarakat kadang sama—seperti Rp600 ribu—banyak yang akhirnya menyamakan. Lalu, apa sebenarnya perbedaan PKH, BPNT, dan Atensi API?
1. PKH (Program Keluarga Harapan)
PKH adalah program bansos reguler dari Kementerian Sosial yang ditujukan untuk keluarga miskin dengan kriteria tertentu. Bantuan ini diberikan setiap tahap, biasanya empat kali dalam setahun, dengan jumlah berbeda sesuai komponen.
Komponen PKH meliputi bantuan untuk ibu hamil, anak balita, anak sekolah (SD, SMP, SMA), penyandang disabilitas berat, dan lansia. Jumlah yang diterima bisa bervariasi, mulai dari Rp200 ribu hingga lebih dari Rp1 juta per tahap, tergantung banyaknya komponen dalam satu keluarga.
Meski begitu, pencairan PKH biasanya tidak langsung Rp600 ribu sekaligus, kecuali jika akumulasi dari beberapa komponen. Karena itulah, banyak yang keliru mengira pencairan Rp600 ribu tersebut adalah PKH, padahal belum tentu.
2. BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)
Berbeda dengan PKH, BPNT biasanya diberikan dalam bentuk saldo sebesar Rp200 ribu per bulan. Saldo tersebut bisa digunakan untuk membeli sembako di e-warong (warung mitra bansos) seperti beras, telur, hingga minyak goreng.
Namun, dalam praktiknya sering terjadi penundaan pencairan. Misalnya, jika dua hingga tiga bulan sekaligus baru dicairkan, maka jumlahnya bisa menjadi Rp400 ribu hingga Rp600 ribu. Kondisi inilah yang membuat banyak KPM mengira Rp600 ribu yang masuk ke rekening mereka adalah akumulasi BPNT.
Padahal, tanpa sosialisasi resmi, penerima tentu sulit memastikan. Apalagi beberapa daerah melaporkan saldo tersebut ditarik langsung dalam bentuk tunai, bukan belanja sembako.
3. Atensi API (Asistensi Rehabilitasi Sosial)
Selain PKH dan BPNT, ada pula program Atensi API (Asistensi Rehabilitasi Sosial – Asistensi Penerima Individu). Program ini khusus diberikan untuk kelompok rentan, seperti anak terlantar, penyandang disabilitas, lansia terlantar, hingga korban bencana.
Skema Atensi API berbeda dengan bansos reguler. Bantuan bisa berupa uang tunai, paket kebutuhan pokok, hingga dukungan akses layanan sosial. Besarannya juga tidak seragam, namun di beberapa daerah ditemukan pencairan tunai dengan nominal Rp600 ribu.
Karena sifatnya insidentil dan berbasis kebutuhan, Atensi API sering membuat masyarakat bertanya-tanya, apalagi jika tidak ada sosialisasi langsung di desa atau kelurahan.
Kenapa Masyarakat Bingung?
Pencairan bansos sering kali dilakukan serentak di bank penyalur, tetapi tanpa keterangan rinci mengenai jenis bantuan. Banyak KPM hanya diberi tahu saldo sudah masuk, tanpa ada surat resmi. Akibatnya, mereka hanya bisa menerka-nerka apakah itu PKH, BPNT, atau Atensi API.
Minimnya sosialisasi ini diperparah dengan keterbatasan akses digital. Memang, Kemensos memiliki aplikasi dan website Info Bansos untuk cek status bantuan. Namun, tidak semua masyarakat bisa menggunakannya.
“Orang desa tidak semuanya paham cara cek di HP. Akhirnya cuma bisa tanya tetangga atau perangkat desa. Kalau perangkat desa juga tidak tahu, ya tambah bingung,” ungkap seorang penerima manfaat dari Kabupaten Blitar.
Pemerintah Diminta Transparan
Kebingungan publik ini memunculkan tuntutan agar pemerintah lebih transparan. Sejumlah aktivis sosial menilai, bansos bukan sekadar soal uang cair, tapi juga soal kejelasan informasi.
“Kalau masyarakat tidak tahu bantuan apa yang cair, rawan terjadi salah tafsir. Bisa-bisa mereka dikira menerima dobel, padahal tidak. Jadi penting sekali ada sosialisasi yang jelas,” kata seorang pemerhati kebijakan sosial dari Malang.
Selain itu, pemerintah juga diminta meningkatkan integrasi data bansos. Dengan basis data tunggal dan pemberitahuan resmi ke setiap KPM, kebingungan seperti ini bisa diminimalisasi.
Editor : Anggi Septian A.P.