BLITAR – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) terus berinovasi dalam mendorong transparansi layanan publik. Terbaru, masyarakat kini bisa mengakses peta dasar pertanahan secara langsung melalui aplikasi berbasis web Geoportal Bhumi.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, menyebutkan bahwa langkah ini diambil agar publik dapat ikut berperan dalam pengawasan tata kelola pertanahan.
“Masyarakat bisa ikut menjadi mata bagi kerja-kerja pemerintah. Di Kementerian ATR/BPN ada satu peta yang open access. Itu diberikan kepada masyarakat lewat portal bhumi.atrbpn.go.id,” terang Harison dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).
Data Pertanahan Terbuka untuk Semua
Melalui aplikasi Bhumi, publik dapat melihat peta seluruh wilayah Indonesia secara spasial. Informasi yang tersedia mencakup bidang tanah yang sudah memiliki hak dan mana yang belum. Seluruh data bidang tanah yang telah dipetakan kini dirilis secara terbuka.
Inisiatif ini bukan hanya sebatas penyediaan data, tetapi juga bentuk edukasi kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat ikut aktif mengawasi, memahami, serta terlibat dalam tata kelola pertanahan.
“Dengan data terbuka ini, masyarakat bisa tahu secara detail bagaimana kondisi pertanahan di lingkungannya. Transparansi ini tentu mendukung partisipasi publik dalam menjaga tata kelola,” tambah Harison.
Fitur Lengkap di Aplikasi Bhumi
Aplikasi Bhumi tidak hanya menampilkan peta biasa. Pengguna juga bisa menikmati berbagai fitur yang memudahkan pencarian dan pemantauan informasi pertanahan. Beberapa fitur yang tersedia antara lain:
Peta Interaktif untuk melihat wilayah secara detail
Alat Pencarian Lokasi sesuai kebutuhan masyarakat
Informasi Bidang Tanah Terpetakan
Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT)
Informasi Geospasial Lainnya
Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan teknologi mutakhir. Misalnya, visualisasi data 3D dari format Building Information Modeling (BIM), analisis spasial on screen dengan standar terbuka, serta sistem free and open source yang mudah diakses siapa saja.
Kolaborasi Jadi Kunci Sukses
Menurut Harison, keberhasilan aplikasi Bhumi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga dukungan lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai instansi menjadi kunci utama agar pemanfaatan data pertanahan benar-benar optimal.
“Tidak hanya Kementerian ATR/BPN yang bisa memikirkan. Saya rasa perlu kolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait agar tata kelola pertanahan lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Dorongan Transparansi dan Akuntabilitas
Langkah Kementerian ATR/BPN membuka akses data pertanahan ini sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat transparansi publik. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, diharapkan terjadi peningkatan kepercayaan terhadap layanan pertanahan sekaligus mencegah potensi konflik agraria.
Akses data melalui Bhumi juga diharapkan mempermudah perencanaan pembangunan di daerah. Dengan ketersediaan data spasial yang akurat, pemerintah daerah maupun investor dapat mengambil keputusan yang lebih tepat sasaran.
Ke depan, Kementerian ATR/BPN berkomitmen terus menyempurnakan aplikasi Bhumi agar semakin bermanfaat. Langkah ini menjadi bagian penting dalam modernisasi layanan pertanahan di Indonesia.
Editor : Anggi Septian A.P.