BLITAR – Kementerian ATR/BPN terus berbenah dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa transformasi layanan pertanahan menjadi agenda utama di bawah kepemimpinannya. Hal itu ia sampaikan saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Dalam arahannya, Menteri Nusron menekankan bahwa pelayanan publik di bidang pertanahan harus terus disederhanakan agar masyarakat lebih mudah mengaksesnya. “Kita akan berfokus pada bagaimana transformasi dan percepatan pelayanan. Tugas pokok Kementerian ATR/BPN ini adalah memberikan layanan pertanahan. Maka, kepuasan masyarakat harus jadi prioritas utama,” ujarnya.
Salah satu langkah konkret yang ditekankan adalah memangkas birokrasi di setiap layanan. Nusron menilai, proses pelayanan selama ini masih terlalu panjang sehingga masyarakat sering merasa kesulitan. Dengan adanya penyederhanaan birokrasi, diharapkan pengurusan pertanahan bisa berjalan lebih cepat, efektif, dan efisien.
“Penyederhanaan birokrasi ini bukan berarti mengurangi standar layanan. Justru kita pastikan tetap ada akurasi, kehati-hatian, dan kepatuhan pada aturan. Transformasi ini harus dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” tegasnya.
Selain fokus pada pelayanan, Menteri Nusron juga menyoroti pentingnya perbaikan struktur organisasi di tingkat Kantor Wilayah (Kanwil) BPN maupun Kantor Pertanahan (Kantah). Menurutnya, efektivitas sumber daya manusia (SDM) harus menyesuaikan dengan beban layanan dan luas wilayah kerja masing-masing daerah. Dengan struktur yang lebih adaptif, pelayanan di lapangan diharapkan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Struktur organisasi di Kanwil dan Kantah akan kita sesuaikan dengan kondisi lapangan. Kalau wilayahnya luas dan bebannya tinggi, tentu butuh SDM lebih banyak. Jadi, kita akan atur agar pelayanan benar-benar optimal,” jelas Menteri Nusron.
Rapim kali ini diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN secara luring di Jakarta. Sementara itu, Kepala Kanwil BPN dan Kepala Kantah dari seluruh Indonesia hadir secara daring. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan visi sekaligus menyusun langkah bersama dalam transformasi layanan pertanahan.
Transformasi yang dicanangkan Menteri Nusron sejalan dengan agenda pemerintah untuk menghadirkan layanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Apalagi, pelayanan pertanahan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pendaftaran tanah, sertifikasi, hingga penyelesaian sengketa. Dengan perubahan yang sedang digagas, masyarakat diharapkan bisa merasakan pelayanan yang lebih sederhana tanpa mengorbankan aspek legalitas.
Komitmen kementerian ATR/BPN dalam melakukan transformasi layanan ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung peningkatan iklim investasi di Indonesia. Kepastian hukum pertanahan yang jelas dan proses yang cepat akan mendorong kemudahan berusaha, sekaligus memberikan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat.
“Pada akhirnya, semua transformasi ini kembali pada tujuan besar kita, yakni menghadirkan pelayanan pertanahan yang sederhana, cepat, tepat, dan terpercaya,” pungkas Nusron.
Dengan arahan langsung dari Menteri Nusron, kementerian ATR/BPN kini bergerak menuju tata kelola layanan yang lebih modern. Langkah ini diharapkan bukan hanya meningkatkan kepuasan masyarakat, tetapi juga memperkuat peran pertanahan dalam pembangunan nasional.
Sumber : Kementerian ATR/BPN