BLITAR - 28 Agustus 2025 – Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, menegaskan pentingnya komunikasi publik dalam mengelola pengaduan masyarakat. Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi Manajemen Pengelolaan Pengaduan yang digelar Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Kamis (28/8).
Menurut Harison, pengaduan yang masuk ke kementerian ATR/BPN sebagian besar berkaitan dengan masalah administrasi dan birokrasi. Untuk itu, perlu strategi komunikasi yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun pemahaman dan kepercayaan masyarakat.
“Dari banyaknya aduan yang kita kelola, posisi pertama itu masalah administrasi dan birokrasi. Pendekatan yang harus dilakukan adalah membuat masyarakat lebih mudah memahami alur layanan. Kalau informasi jelas, masyarakat tidak bingung dan tidak merasa dipersulit,” jelas Harison.
Informasi Harus Dikemas Menarik
Harison menilai, salah satu strategi efektif adalah mengemas informasi dalam bentuk kampanye layanan yang menarik dan mudah dipahami. Konten bisa berupa visual, media sosial, hingga sosialisasi langsung oleh kantor pertanahan.
“Kalau informasi sudah lengkap, masyarakat akan datang dengan dokumen yang siap. Proses lebih cepat, layanan lebih lancar, dan keluhan bisa ditekan,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa komunikasi publik bukan sekadar menyampaikan pesan satu arah. Lebih dari itu, komunikasi adalah upaya membangun interaksi, hubungan baik, serta rasa saling percaya antara lembaga dengan masyarakat.
“Kita sering merasa sudah cukup menyampaikan informasi lewat media sosial atau rilis. Tapi, apakah itu membangun pemahaman dan kepercayaan? Belum tentu. Kalau masyarakat benar-benar paham, mereka akan ikut berpartisipasi, bahkan membela kita,” tegas Harison.
Empat Pilar Komunikasi Publik
Lebih lanjut, Harison menyampaikan empat pilar komunikasi yang perlu diperkuat dalam layanan publik. Pertama, masyarakat sebagai penerima layanan. Kedua, mitra strategis, seperti NGO dan akademisi. Ketiga, koordinasi antar instansi pemerintah. Keempat, penggunaan media sebagai sarana edukasi dan kontrol publik.
Ia menekankan, komunikasi harus hadir bahkan sebelum masyarakat bertemu petugas. “Mulai dari ruang tunggu, loket, hingga suasana pelayanan, semuanya harus bisa ‘berbicara’. Kalau dari awal sudah terasa ramah, hangat, dan jelas, kepercayaan itu langsung tumbuh,” paparnya.
Baca Juga: AI Jadi Partner Lifelong Learning untuk Raih Beasiswa Kuliah Luar Negeri
Dukungan dari Kanwil BPN Jawa Barat
Sementara itu, Plh. Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Andi Kadandio Alepuddin, sependapat bahwa komunikasi publik adalah kunci perbaikan layanan. Menurutnya, perubahan pelayanan harus dimulai dari pimpinan yang memberi teladan.
“Kalau Kepala Kantor baik, stafnya akan mengikuti. Budaya pelayanan akan terbentuk dari nilai-nilai yang dibawa pimpinan. Itulah yang akan menentukan kualitas layanan di mata masyarakat,” ujar Andi.
Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri oleh Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat, Adhi Maskawan; Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol, Samudra Ivan Supratikno; Kepala Subbagian Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Tegar Gallantry; para Kepala Kantor Pertanahan se-Jawa Barat; serta jajaran Kanwil BPN Jawa Barat.
Dengan penguatan komunikasi publik, diharapkan seluruh jajaran kementerian ATR/BPN dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, menekan jumlah pengaduan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan.
Editor : Anggi Septian A.P.