BLITAR - Seleksi dan ground check yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) kini jadi sorotan. Pasalnya, hasil pendataan ini sangat menentukan apakah bantuan sosial (bansos) tahap 3 periode Juli–September 2025 bisa cair atau tidak.
Banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah pegang KKS baru, bahkan ada yang sudah terdaftar sebagai penerima, tetapi tetap was-was. Sebab, kalau nama mereka tidak masuk hasil finalisasi BPS, bantuan bisa gagal cair.
Kondisi ini membuat masyarakat semakin sadar bahwa bansos tidak sekadar soal kartu atau data lama. Ground check di lapangan yang dilakukan BPS menjadi penentu akhir siapa yang layak menerima bantuan.
Apa Itu Ground Check BPS?
Ground check adalah proses verifikasi langsung di lapangan oleh petugas BPS. Mereka mendatangi rumah tangga calon penerima bansos untuk memastikan kondisi sosial-ekonomi sesuai dengan kriteria penerima.
Langkah ini dilakukan untuk menghindari salah sasaran. Tidak jarang, masih ditemukan penerima bansos yang sebenarnya sudah tidak layak. Sebaliknya, ada keluarga miskin yang justru terlewat dari daftar.
Dengan adanya ground check, pemerintah berharap distribusi bansos lebih adil dan tepat sasaran.
Final Closing Bansos
Hasil dari seleksi dan ground check BPS akan digunakan sebagai bahan final closing. Final closing adalah tahap akhir penentuan daftar penerima bansos.
Jika nama seorang KPM tidak tercantum dalam final closing, maka meski ia sudah pegang KKS, bantuannya tidak akan cair. Hal ini berlaku baik untuk Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu mengecek status mereka melalui pendamping PKH atau pihak desa/kelurahan.
Baca Juga: Gedung DPRD Kabupaten Blitar Dibakar Perusuh, Bupati Rijanto: Perbaikan Gunakan Anggaran PAK
Banyak KPM Belum Paham
Di lapangan, tidak sedikit penerima yang kebingungan. Mereka mengira dengan menerima kartu KKS berarti otomatis dapat bansos. Padahal, kartu hanya salah satu syarat teknis.
Seorang warga di Tulungagung mengaku sudah menerima KKS, tetapi hingga kini belum ada saldo masuk. Setelah ditelusuri, namanya ternyata tidak lolos final closing.
“Katanya sudah dapat kartu, tapi ternyata kosong. Setelah dicek, nama saya tidak masuk,” ujar warga tersebut dengan nada kecewa.
Data Harus Update
Salah satu tantangan terbesar dalam pendataan bansos adalah data yang cepat berubah. Kondisi ekonomi masyarakat bisa berubah dalam hitungan bulan.
Misalnya, ada keluarga yang tadinya miskin tetapi kini sudah lebih sejahtera. Atau sebaliknya, keluarga yang tadinya mampu kini jatuh miskin.
Di sinilah pentingnya ground check. Petugas bisa melihat langsung kondisi terbaru, tidak hanya mengandalkan data lama yang seringkali tidak relevan.
Peran Pemerintah Daerah
Selain BPS, pemerintah daerah juga dilibatkan dalam proses verifikasi. Aparat desa, kelurahan, hingga kecamatan ikut memberikan masukan terkait siapa saja yang layak menerima bansos.
Koordinasi lintas lembaga ini diharapkan bisa menekan potensi salah sasaran. Namun, masyarakat tetap diminta aktif melapor jika ada ketidaksesuaian data.
“Kalau merasa layak tetapi belum masuk daftar, segera lapor ke aparat desa. Nanti akan dikomunikasikan ke BPS,” jelas seorang pendamping PKH di Blitar.
Baca Juga: Tokoh Lintas Agama di Blitar Serukan Tolak Kekerasan dan Provokasi, Apa Langkah Pencegahannya?
Kartu Tidak Menjamin Cair
Fenomena saldo kosong di KKS cukup banyak terjadi. Hal ini memicu keresahan di kalangan penerima.
Namun, pemerintah menegaskan bahwa KKS bukan jaminan bantuan pasti cair. Jika hasil seleksi BPS menyatakan tidak layak, maka kartu hanya menjadi alat tanpa fungsi.
Dengan demikian, masyarakat perlu memahami bahwa kunci utama tetap pada verifikasi data, bukan pada kepemilikan kartu semata.
Harapan Masyarakat
Banyak warga berharap proses seleksi dan ground check bisa lebih transparan. Mereka ingin tahu dengan jelas alasan kenapa ada nama yang dicoret, sementara ada yang masuk.
Keterbukaan informasi dianggap penting agar tidak menimbulkan kecurigaan atau anggapan pilih kasih.
“Kalau memang tidak layak, ya dijelaskan. Jangan sampai masyarakat bingung,” ujar salah satu tokoh masyarakat di Blitar.
Transparansi Jadi Kunci
Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) berjanji akan memperbaiki sistem bansos. Transparansi data penerima terus ditingkatkan, termasuk dengan membuka akses pengecekan online.
Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga diperluas. Dengan begitu, proses seleksi dan ground check BPS tidak hanya jadi urusan birokrasi, tetapi juga bisa diawasi publik.
Seleksi dan ground check BPS menjadi penentu utama pencairan bansos tahap 3. Meski sudah pegang KKS, bantuan tidak otomatis cair jika nama tidak lolos final closing.
Baca Juga: Microsoft AI Skills Navigator Jadi GPS Belajar Raih Beasiswa Kuliah Luar Negeri
Proses ini memang membuat sebagian masyarakat kecewa, terutama yang sudah berharap banyak. Namun, langkah ini penting agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Masyarakat diimbau untuk selalu aktif mengecek data dan berkomunikasi dengan pendamping PKH. Dengan begitu, hak mereka tidak terlewat, dan program bansos bisa berjalan lebih adil serta transparan.
Editor : Anggi Septian A.P.