BLITAR - Menjelang pencairan bantuan sosial (bansos) tahap 3 periode Juli–September 2025, kekhawatiran mulai melanda banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pasalnya, meski sebagian sudah menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), masih ada yang mengaku saldo di rekening tetap kosong.
Fenomena KKS kosong ini bukan kali pertama terjadi. Namun, karena informasi yang simpang siur di lapangan, banyak warga resah. Mereka takut bansos yang sangat ditunggu justru tidak cair.
“Katanya tahap 3 cair Juli, tapi sampai sekarang saldo KKS saya kosong. Jadi bingung, harus nunggu sampai kapan,” ujar seorang ibu rumah tangga di Tulungagung.
KKS Bukan Jaminan Cair
Salah satu penyebab keresahan adalah masih banyak KPM yang salah paham. Mereka mengira bahwa menerima KKS otomatis berarti dapat bansos.
Padahal, pemerintah sudah menegaskan bahwa kartu hanyalah alat untuk menyalurkan bantuan. Sementara penentu utama adalah hasil seleksi dan ground check dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Jika nama tidak masuk final closing BPS, maka meski sudah pegang kartu, saldo akan tetap nol.
Final Closing Jadi Penentu
Kemensos melalui pendamping PKH menjelaskan bahwa bansos tahap 3 akan cair hanya bagi mereka yang lolos final closing. Artinya, daftar penerima sudah dikunci setelah proses verifikasi lapangan.
“Jadi jangan heran kalau ada KKS baru tapi tidak ada saldo. Itu artinya tidak masuk final closing,” jelas salah satu pendamping PKH di Blitar.
Proses final closing ini dilakukan agar bantuan tidak salah sasaran, sekaligus menyingkirkan penerima yang dianggap sudah tidak layak.
Baca Juga: Gedung DPRD Kabupaten Blitar Dibakar Perusuh, Bupati Rijanto: Perbaikan Gunakan Anggaran PAK
Harapan Tinggi, Rasa Cemas Ikut Membayangi
Bagi banyak keluarga miskin, bansos adalah tumpuan harapan. Uang PKH untuk anak sekolah, bantuan sembako dari BPNT, semua dianggap penting untuk meringankan beban ekonomi.
Namun, ketika pencairan tertunda atau saldo tidak masuk, rasa cemas pun meningkat. Banyak yang khawatir bantuan dicoret tanpa pemberitahuan jelas.
“Kalau memang tidak dapat, ya diberi tahu. Jangan bikin masyarakat bingung,” kata seorang bapak penerima BPNT di Blitar.
Fenomena Saldo Kosong
Kasus saldo kosong sebenarnya bukan hal baru. Di tahap sebelumnya, juga banyak laporan serupa. Namun, yang membuat resah adalah minimnya sosialisasi di tingkat bawah.
Banyak warga tidak paham bahwa bansos sangat tergantung pada hasil verifikasi terbaru. Akibatnya, muncul anggapan pemerintah pilih kasih atau tidak adil.
Padahal, saldo kosong umumnya karena data penerima tidak lolos verifikasi BPS.
Peran Pendamping PKH
Di tengah keresahan masyarakat, pendamping PKH menjadi ujung tombak penjelasan. Mereka harus menjawab pertanyaan berulang dari KPM, mulai dari “kapan cair” hingga “kenapa saldo kosong”.
Meski begitu, tidak semua warga puas dengan jawaban yang diberikan. Ada yang menuntut transparansi lebih detail terkait alasan pencoretan nama dari daftar.
Pendamping pun mengakui, sosialisasi harus lebih ditingkatkan agar tidak menimbulkan salah paham.
Baca Juga: Tokoh Lintas Agama di Blitar Serukan Tolak Kekerasan dan Provokasi, Apa Langkah Pencegahannya?
Data Cepat Berubah
Salah satu tantangan dalam bansos adalah kondisi data yang sangat dinamis. Ekonomi keluarga bisa berubah cepat, sehingga BPS harus sering memperbarui hasil verifikasi.
Misalnya, keluarga yang dulunya miskin bisa jadi sudah lebih mampu. Atau sebaliknya, keluarga yang dulu dianggap mampu kini terpuruk.
Situasi ini membuat daftar penerima bansos tidak bisa statis. Akibatnya, wajar jika ada penerima baru masuk, sementara yang lama dicoret.
Transparansi Jadi Tuntutan
Warga berharap pemerintah lebih transparan. Bukan hanya sekadar mengumumkan siapa penerima bansos, tapi juga alasan kenapa ada nama yang hilang.
“Kalau jelas alasannya, masyarakat bisa terima. Tapi kalau tiba-tiba kosong, tentu bikin curiga,” kata seorang tokoh masyarakat di Tulungagung.
Keterbukaan dianggap sebagai kunci agar program bansos tidak menimbulkan konflik sosial di bawah.
Solusi untuk Mengurangi Kekhawatiran
Pemerintah pusat menjanjikan peningkatan sistem pengecekan online bansos. Masyarakat bisa memantau status mereka langsung melalui situs resmi Kemensos.
Selain itu, keterlibatan aparat desa dalam menjelaskan data bansos juga diharapkan bisa meredam keresahan. Dengan komunikasi yang jelas, KPM tidak akan merasa dipermainkan.
Kekhawatiran KPM soal bansos tahap 3 sangat wajar, mengingat bantuan ini menjadi penopang hidup banyak keluarga. Namun, masyarakat perlu memahami bahwa KKS bukan jaminan cairnya bantuan.
Baca Juga: Microsoft AI Skills Navigator Jadi GPS Belajar Raih Beasiswa Kuliah Luar Negeri
Hasil seleksi dan ground check BPS menjadi kunci. Jika tidak masuk final closing, saldo akan tetap kosong meski kartu sudah di tangan.
Karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperkuat sosialisasi dan transparansi. Dengan begitu, keresahan bisa ditekan, dan bansos benar-benar dirasakan sebagai bentuk keadilan sosial.
Editor : Anggi Septian A.P.