BLITAR-Pencairan PKH dan BPNT tahap 3 September 2025 mulai dilakukan sejak dini hari, Selasa (9/9). Sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) sudah bisa mengecek saldo di Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mereka, terutama yang diterbitkan Bank Mandiri.
Namun, di balik kabar gembira itu, masih banyak KPM yang mengaku belum menerima pencairan. Proses distribusi yang dilakukan secara bertahap membuat sebagian penerima bantuan sosial harus bersabar lebih lama.
“Memang benar pencairan sudah berjalan. Tapi tidak semua KPM bisa langsung cair di hari yang sama. Ada yang datanya siap lebih dulu, ada yang menunggu instruksi berikutnya dari Kemensos,” ujar pengelola kanal YouTube Diari Bansos dalam laporannya.
Baca Juga: “Dari Desa ke PTN Impian: Kisah Pelajar yang Terbantu KIP Kuliah 2025”
PKH dan BPNT merupakan bantuan sosial reguler yang diberikan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat prasejahtera. Untuk tahap 3 ini, alokasi mencakup periode Juli, Agustus, dan September 2025.
Pencairan dilakukan melalui empat bank Himbara, yakni BRI, BNI, Mandiri, dan BSI. Meski demikian, banyak penerima mengeluh karena saldonya belum juga masuk. Kondisi ini kerap menimbulkan spekulasi di masyarakat bahwa bantuan tidak merata.
Salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan adalah status data KPM. Jika data penerima sudah valid dan siap, maka pencairan bisa langsung diproses. Sebaliknya, KPM dengan data yang masih bermasalah atau dalam tahap peralihan kartu harus menunggu lebih lama.
Baca Juga: Jangan Salah Alur! Pendaftaran KIP Kuliah Bisa Gagal Kalau Lewat Sedikit Saja
Selain PKH, bantuan pangan non tunai (BPNT) senilai Rp600 ribu juga sudah mulai dicairkan. Sama halnya dengan PKH, bantuan ini juga belum sepenuhnya diterima semua KPM.
“Pencairan memang belum 100 persen. Terutama bagi mereka yang masih menunggu kartu KKS baru atau peralihan dari pos. Jadi wajar bila ada KPM yang merasa belum cair,” kata narasumber yang sama.
KPM bisa mengecek saldo bantuan melalui aplikasi Livin’ by Mandiri, mesin ATM, atau agen bank terdekat. Namun, pihak bank menyarankan agar pengecekan tidak dilakukan terlalu sering.
Baca Juga: “Server Penuh, Foto Gagal Upload: Masalah Kecil Bisa Bikin KIP Kuliah 2025 Gagal”
Kartu KKS mayoritas masih menggunakan teknologi pita hitam yang rentan rusak bila terlalu sering digesek di mesin ATM. Jika pita hitam terkelupas, kartu bisa gagal terbaca dan membuat KPM kesulitan mencairkan dana.
Selain itu, KPM juga diingatkan agar lebih bijak dalam menarik dana bantuan. Jika dilakukan di ATM Mandiri atau ATM Link, transaksi tidak dikenai biaya. Tetapi jika melalui agen bank atau ATM bank lain, biasanya dikenakan biaya tambahan Rp5.000–Rp10.000.
Bagi penerima yang belum cair hingga pertengahan September, disarankan segera mengecek status bantuan melalui pendamping sosial atau operator desa. Bisa jadi, ada perubahan status data yang menyebabkan KPM tidak lagi masuk daftar penerima.
Baca Juga: Rahasia Kuah Soto Ayam Super Gurih, Ternyata Ada di Rebusan Pertama!
Faktor “exclude” atau pencoretan penerima bansos memang semakin ketat. Beberapa alasan umum antara lain perubahan tingkat kesejahteraan keluarga, kepemilikan saldo tabungan di atas Rp5 juta, hingga aktivitas terlarang seperti judi online.
Kondisi ini menimbulkan keresahan tersendiri. Sebagian KPM merasa takut sewaktu-waktu bantuan mereka dihentikan karena kebijakan baru. Namun pemerintah menegaskan, program bansos kini diarahkan agar penerima tidak terus bergantung pada bantuan, melainkan mulai berdaya dengan usaha mandiri.
Di luar PKH dan BPNT, masih ada beberapa jenis bantuan lain yang juga dicairkan pada September ini. Di antaranya bantuan atensi yatim piatu sebesar Rp600 ribu, bantuan penebalan BPNT Rp400 ribu, serta BLT Dana Desa Rp300 ribu per bulan.
Baca Juga: Kisah Ahmad Nasa’i, CEO Mitraku yang Pernah Dicap Gelandangan Sebelum Sukses
Program Indonesia Pintar (PIP) juga terus berjalan, khususnya bagi siswa yang sudah mengaktifkan rekening SimPel. Bantuan ini diharapkan bisa meringankan biaya sekolah anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Meski pencairan bansos kerap menimbulkan protes karena tidak serentak, keberadaan program ini tetap menjadi penopang utama ekonomi keluarga prasejahtera. Pemerintah melalui Kemensos dan bank penyalur diharapkan dapat mempercepat proses distribusi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Editor : Anggi Septian A.P.