BLITAR - Negara menegaskan perannya dalam melindungi hak rakyat atas tanah melalui penerapan sertifikat elektronik.
Dokumen digital ini bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi juga bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberi kepastian hukum kepada masyarakat.
Kepala Dirhumas Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Horison, menuturkan bahwa sertifikat elektronik hadir untuk menjawab keresahan publik terhadap sengketa tanah yang kerap terjadi.
“Negara tidak membiarkan masyarakatnya susah karena sertifikat rusak, hilang, atau dimainkan mafia tanah. Sertifikat elektronik adalah bukti negara hadir,” ujar Horison dalam tayangan Bingkai Tanahan.
Menurutnya, pemerintah ingin memberikan layanan pertanahan yang lebih transparan, akuntabel, dan pasti.
Dengan sistem digital, risiko kehilangan akibat bencana maupun manipulasi pihak tidak bertanggung jawab bisa diminimalisir.
Indonesia sebagai negara rawan bencana sering menghadapi masalah sertifikat tanah yang hilang, terbakar, atau rusak.
Hal ini membuka peluang konflik lahan, terutama karena mafia tanah memanfaatkan celah kelemahan dokumen fisik.
Sertifikat elektronik didesain untuk menutup celah itu.
Setiap dokumen dilengkapi barcode khusus dan tersimpan dalam sistem nasional yang memiliki pengamanan berlapis.
Proses administrasi pun dilakukan sepenuhnya berbasis digital, mulai dari pencatatan, pengecekan dengan perbankan, hingga interaksi dengan PPAT dan notaris.
Dengan begitu, masyarakat tidak perlu khawatir sertifikatnya disalahgunakan atau dipalsukan.
Horison menegaskan bahwa meski tidak ada sistem yang benar-benar aman, sertifikat elektronik tetap jauh lebih kuat dibanding analog.
“Kalau bicara aman seratus persen, di dunia ini tidak ada. Tapi sertifikat elektronik punya sekuritas berlapis, tidak gampang ditembus,” jelasnya.
Selain perlindungan dari mafia tanah, program ini juga memperkuat legitimasi negara di mata rakyat.
Dokumen tanah adalah salah satu bukti kepastian hukum yang paling dibutuhkan masyarakat.
Ketika negara mampu menjamin keamanan dokumen itu, rasa percaya publik pun meningkat.
“Kalau masyarakat ingin kepastian, sistemnya juga harus pasti. Sertifikat elektronik adalah bagian dari upaya memberi kepastian itu,” kata Horison.
Saat ini, target nasional penerbitan sertifikat elektronik mencapai lebih dari lima juta dokumen.
Namun realisasinya masih perlu dipacu. Di Jawa Barat saja, baru sekitar 900 ribu warga yang memiliki sertifikat digital.
Hal ini menunjukkan perlunya kerja sama semua pihak untuk mempercepat program, sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat.
Masyarakat yang masih terbiasa dengan sertifikat fisik tetap bisa meminta dokumen cetak satu lembar.
Baca Juga: Serbu! Ratusan Warganet Berebut Dana Kaget Rp2 Juta dari YouTuber Viral
Namun kekuatan utama tetap ada pada basis digital yang disimpan secara terpusat.
Negara, melalui kebijakan ini, ingin memastikan rakyatnya terlindungi tidak hanya dari bencana, tetapi juga dari praktik mafia tanah yang merugikan.
Sertifikat elektronik diharapkan menjadi pondasi baru pelayanan pertanahan yang lebih modern.
Tidak hanya soal efisiensi, tetapi juga sebagai wujud politik hukum yang menegaskan keberpihakan negara kepada masyarakat.
Ke depan, pemerintah terus mendorong seluruh lapisan masyarakat agar beralih ke sertifikat elektronik.
Dengan begitu, target nasional bisa tercapai sekaligus memperkuat legitimasi negara dalam menjamin hak atas tanah.
“Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal kepastian hukum. Negara hadir, melindungi, dan memastikan hak masyarakat terjamin,” pungkas Horison.
