BLITAR-Ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) terancam dicoret dari daftar penerima bansos. Penyebabnya cukup mengejutkan, karena data menunjukkan ada indikasi bantuan sosial dipakai untuk judi online.
Informasi ini mencuat dari kanal YouTube Diari Bansos yang rutin mengulas perkembangan program bantuan pemerintah. Dalam video terbaru, sang kreator mengungkap fakta bahwa sejumlah KPM kini tercatat dengan status exclude. Artinya, bantuan mereka dihentikan sementara hingga ada klarifikasi.
“Banyak yang kaget ketika dicek statusnya di view DTC muncul keterangannya exclude. Alasannya macam-macam, ada yang disebut bansos tidak digunakan sesuai peruntukan, bahkan ada yang terindikasi dipakai untuk judi online,” ungkap narator dalam tayangan tersebut.
Dugaan Penyalahgunaan Bansos
Kementerian Sosial melalui data terpadu kesejahteraan (DTC) mencatat beberapa kasus penyalahgunaan. Beberapa penerima diduga menggunakan bantuan pangan non-tunai (BPNT) maupun program keluarga harapan (PKH) bukan untuk kebutuhan dasar, melainkan aktivitas lain yang dilarang.
Bansos semestinya digunakan untuk membeli kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial lansia dan disabilitas. Namun, ada laporan bantuan dipinjam anggota keluarga lalu dipakai top up judi online.
Sistem perbankan yang terhubung dengan nomor induk kependudukan (NIK) menjadi salah satu cara pemerintah mendeteksi aliran transaksi mencurigakan. “Kalau bansosnya dipakai hal-hal terlarang, cepat atau lambat akan terdeteksi,” jelas narator Diari Bansos.
Banyak KPM Mengaku Difitnah
Meski begitu, tidak sedikit KPM yang merasa dirugikan. Mereka menegaskan tidak pernah melakukan transaksi judi online, namun tetap muncul status exclude. Kondisi ini menimbulkan keresahan karena bantuan sangat dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari.
Beberapa KPM bahkan mengaku masih menunggu kejelasan proses klarifikasi. “Kami tidak pernah main judi online. Tapi di aplikasi keluar keterangan terindikasi. Bagaimana ini bisa terjadi?” keluh seorang warga yang ditayangkan dalam komentar video tersebut.
Reaktivasi Lewat Dinas Sosial
Bagi KPM yang terkena status exclude, masih ada peluang untuk mengajukan klarifikasi. Mekanismenya dilakukan melalui Dinas Sosial setempat dengan pendamping sosial PKH.
Proses ini disebut reaktivasi bansos, di mana penerima harus menandatangani berita acara klarifikasi. Dalam dokumen tersebut, mereka menyatakan tidak pernah menyalahgunakan bantuan. Selanjutnya, data akan diverifikasi oleh pihak dinas hingga ke Kementerian Sosial.
“Namun, harus dipahami, walaupun sudah mengajukan klarifikasi, tidak ada jaminan bansos langsung kembali. Semua tergantung hasil verifikasi dan pengecekan ulang,” tegas narator Diari Bansos.
Potensi Blacklist Permanen
Jika hasil investigasi membuktikan bansos benar-benar disalahgunakan, nama KPM bisa masuk daftar hitam. Artinya, bantuan tidak akan disalurkan lagi di periode berikutnya.
Selain judi online, alasan lain yang membuat KPM dicoret adalah memiliki pekerjaan yang dianggap tidak layak menerima bantuan. Misalnya ASN, TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMD, tenaga kesehatan, hingga guru bersertifikasi. Bahkan, data terbaru menyebut wiraswasta tertentu juga bisa terkena imbas pencoretan.
Pemerintah beralasan bansos ditujukan untuk warga miskin dan rentan, sehingga penerima dengan penghasilan tetap tidak boleh mendapatkannya.
Publik Minta Transparansi
Isu ini pun menimbulkan pro-kontra. Di satu sisi, publik mendukung langkah pemerintah menertibkan bansos agar tepat sasaran. Di sisi lain, muncul kekhawatiran banyak warga miskin terzalimi akibat kesalahan data atau tuduhan yang tidak benar.
Aktivis sosial mendesak pemerintah lebih transparan. “Kalau memang ada KPM yang terbukti judi online, tunjukkan buktinya. Jangan sampai warga miskin jadi korban salah deteksi sistem,” kata salah satu penggiat bantuan sosial di Jawa Timur.
Harapan KPM
Sementara itu, sebagian penerima berharap kasus ini segera tuntas. Mereka meminta pemerintah mempercepat mekanisme klarifikasi agar bansos kembali bisa dicairkan.
Bagi keluarga miskin, bantuan pangan dan tunai bukan sekadar angka. Bansos menjadi penopang kebutuhan sehari-hari, terutama di tengah harga kebutuhan pokok yang terus naik.
Kontroversi bansos dipakai judi online ini dipastikan akan terus jadi sorotan publik. Pemerintah diharapkan bisa menemukan keseimbangan antara menindak penyalahgunaan dan melindungi warga miskin yang memang berhak menerima bantuan.
Editor : Anggi Septian A.P.