BLITAR-Isu bansos yang diduga dipakai untuk judi online kian memanas. Tak hanya membuat ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) terancam dicoret, kasus ini juga menyeret dinamika politik.
Publik menilai bansos selama ini bukan sekadar program sosial, melainkan juga instrumen politik yang kerap dipakai pemerintah untuk menjaga citra dan dukungan. Maka tak heran, tudingan penyalahgunaan bansos langsung menjadi isu sensitif yang ramai diperdebatkan.
Bansos, Antara Sosial dan Politik
Bantuan sosial sejatinya dirancang untuk melindungi masyarakat miskin. Namun, di lapangan, program ini kerap dipersepsikan punya muatan politik. Setiap kali ada masalah dalam penyalurannya, sorotan publik langsung mengarah pada pemerintah.
Isu judi online menambah daftar panjang polemik bansos. Sejumlah politisi oposisi menuding pemerintah gagal melakukan pengawasan. “Kalau sampai ada bansos dipakai judi online, ini bukti pengawasan lemah. Padahal anggarannya triliunan,” kata seorang anggota DPR RI dalam rapat komisi sosial.
Respon Publik di Lapangan
Masyarakat pun ikut bereaksi keras. Di media sosial, warganet ramai mengomentari kebijakan pencoretan KPM. Sebagian mendukung, tapi tidak sedikit yang khawatir banyak warga miskin jadi korban salah deteksi sistem.
“Kalau ada yang judi online, wajar dicoret. Tapi kalau salah data, siapa yang tanggung jawab?” tulis seorang pengguna X (Twitter).
BBaca Juga: Pemerintah Siapkan Rp13,8 Triliun untuk Bansos Beras 10 Kg September–Desember 2025
Di sisi lain, ada pula yang menyindir isu ini sarat kepentingan politik. “Bansos selalu jadi jualan politik. Kalau ada masalah, rakyat lagi yang jadi korban,” tulis komentar lain.
Aktivis Desak Transparansi
Aktivis sosial menekankan pentingnya keterbukaan data. Mereka khawatir isu judi online dijadikan alasan untuk mengurangi jumlah penerima bansos tanpa verifikasi lapangan.
“Bansos itu hak rakyat miskin. Kalau ada pencoretan massal, harus jelas datanya. Jangan sampai ini jadi kebijakan politis yang menekan masyarakat,” ujar seorang aktivis di Surabaya.
Bansos Menjelang Tahun Politik
Tak bisa dipungkiri, isu bansos selalu sensitif di tahun politik. Meski Pemilu 2024 sudah lewat, efeknya masih terasa. Bansos sering dikaitkan dengan upaya mempertahankan loyalitas politik di daerah.
Pengamat politik menilai, kontroversi judi online dalam bansos berpotensi dipakai sebagai senjata untuk menyerang lawan politik. “Setiap masalah bansos pasti punya dampak elektoral. Jadi wajar kalau isu ini cepat sekali dipolitisasi,” ujar seorang analis dari Universitas Indonesia.
Pemerintah Minta Jangan Diseret ke Politik
Menanggapi kritik tersebut, pemerintah menegaskan pencoretan bansos murni soal ketertiban administrasi dan ketepatan sasaran, bukan agenda politik.
“Kami pastikan semua kebijakan ini berbasis data, bukan politik. Kalau ada pelanggaran, ya harus diproses sesuai aturan,” kata pejabat Kemensos.
Namun, publik tampaknya masih belum sepenuhnya percaya. Kecurigaan bahwa bansos sering dipakai sebagai alat politik membuat isu ini dipastikan akan terus bergulir.
Harapan Masyarakat
Di tengah hiruk pikuk politik, warga miskin hanya berharap bansos tetap berjalan. Mereka meminta pemerintah lebih teliti agar tidak ada warga yang benar-benar membutuhkan justru jadi korban pencoretan.
“Jangan tarik-tarik bansos ke politik. Kami ini cuma butuh makan, sekolah, dan hidup layak,” kata Siti, warga Blitar yang bansosnya ikut dicoret.
Editor : Anggi Septian A.P.