BLITAR – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pengamanan aset negara. Hal ini ditunjukkan dengan hadirnya perwakilan Kanwil BPN Jatim sebagai narasumber dalam Sarasehan Perwira Korps Hukum TNI Angkatan Laut (TNI AL) yang digelar di Hotel Mercure Surabaya, Kamis (18/9/2025).
Acara ini mengangkat tema “Optimalisasi Pengamanan Aset Tanah Barang Milik Negara (BMN) dalam Rangka Mendukung Tugas TNI Angkatan Laut.” Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk unsur TNI AL dan instansi pemerintah terkait.
Mewakili Kepala Kanwil BPN Jatim, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran, Yannis Harryzon Dethan, menegaskan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) siap berkolaborasi penuh dalam percepatan sertipikasi tanah milik negara, khususnya aset strategis TNI AL.
Percepatan Sertipikasi Aset TNI AL
Dalam paparannya, Yannis menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan sinkronisasi data secara berkala antara BPN, Kementerian Keuangan melalui SIMAK-BMN, dan TNI AL. Sinkronisasi ini diharapkan mampu mempercepat proses sertipikasi serta memastikan setiap bidang tanah tercatat secara resmi dalam sistem pertanahan nasional.
“Kami akan melaksanakan sinkronisasi data antara BPN, Kementerian Keuangan, dan TNI AL secara periodik. Prioritas percepatan ini dilakukan pada lokasi strategis dan peruntukan khusus kawasan militer,” ujarnya.
Menurut Yannis, langkah percepatan sertipikasi tanah BMN sangat penting, mengingat aset pertanahan TNI AL memiliki fungsi vital dalam mendukung pertahanan negara.
Inventarisasi dan Identifikasi Tanah BMN
Kanwil BPN Jatim juga telah menyiapkan langkah administratif berupa inventarisasi dan identifikasi tanah BMN. Proses ini dilakukan bersama satuan kerja (satker) pengguna aset TNI AL, baik untuk bidang tanah yang dapat disertipikatkan maupun yang memiliki kendala legal formal.
Melalui inventarisasi yang sistematis, setiap aset dapat dipetakan dengan jelas sehingga meminimalkan risiko klaim atau tumpang tindih kepemilikan.
Perlindungan Hukum dan Pencegahan Sengketa
BPN Jatim menegaskan bahwa pengamanan administrasi pertanahan yang optimal merupakan bentuk perlindungan hukum atas tanah BMN. Dengan adanya sertipikat resmi, aset negara akan terlindungi dari potensi klaim, sengketa, maupun penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Lebih jauh, Yannis menambahkan bahwa pengamanan aset tanah negara bukan hanya kepentingan TNI AL semata, melainkan juga kepentingan bangsa. Kepastian hukum atas tanah BMN akan mendukung kelancaran tugas pokok TNI AL dalam menjaga kedaulatan serta keamanan wilayah perairan Indonesia.
Sinergi untuk Kepastian Hukum
Kerja sama antara BPN, Kementerian Keuangan, dan TNI AL menjadi bagian dari upaya besar Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan pengelolaan pertanahan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. BPN Jatim menegaskan kesiapannya menjadi mitra strategis dalam menjaga aset negara, khususnya di Jawa Timur yang memiliki kawasan militer penting.
“BPN Jatim berkomitmen mendukung TNI AL dalam menjaga dan mengamankan aset tanah negara demi kepastian hukum serta kelancaran tugas pertahanan negara,” tegas Yannis.
Dengan langkah konkret ini, diharapkan seluruh tanah BMN TNI AL dapat segera tersertipikatkan sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan jangka panjang bagi aset pertahanan negara.
Editor : Anggi Septian A.P.