BLITAR - Rencana pemerintah menaikkan gaji aparatur sipil negara (ASN), guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, TNI, hingga Polri menimbulkan perdebatan luas.
Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 ini di satu sisi membawa harapan bagi tenaga publik. Namun di sisi lain, pengamat memperingatkan risiko inflasi yang bisa menggerus daya beli masyarakat.
Pertanyaan besar pun muncul: apakah kenaikan gaji ASN akan benar-benar meningkatkan kesejahteraan, atau justru memicu masalah ekonomi baru?
Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Ator Subroto, menilai kenaikan gaji ASN berpotensi memicu inflasi. Tambahan uang di tangan ASN dan aparat bisa meningkatkan permintaan barang, yang akhirnya mendorong harga naik.
“Risiko terbesarnya adalah inflasi. Uang bertambah, tapi harga barang ikut naik. Jangan sampai daya beli masyarakat justru tergerus,” ujar Ator.
Ia menegaskan, tanpa pengendalian harga yang ketat, kenaikan gaji bisa menjadi bumerang bagi perekonomian.
Inflasi yang dipicu kenaikan gaji ASN tidak hanya dirasakan pegawai negeri, tapi juga pekerja swasta dan masyarakat kecil.
Dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kelompok yang tidak mendapat kenaikan pendapatan justru paling terdampak. “Mereka yang bekerja di sektor swasta bisa jadi korban. Harga naik, tapi gaji tidak ikut bertambah,” tambah Ator.
Hal ini berpotensi memperlebar kesenjangan sosial di tengah masyarakat.
Kepala Kantor Staf Presiden, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa rencana kenaikan gaji masih dalam pembahasan. Ia menyebut pengalaman kebijakan lain seperti cukai minuman berpemanis dan pajak karbon yang sempat ditunda karena kondisi ekonomi.
“Perencanaan negara itu fleksibel. Bisa jalan sesuai rencana, bisa juga ditunda, tergantung situasi dan kondisi,” kata Qodari.
Pernyataan ini menunjukkan pemerintah cukup berhati-hati agar kebijakan kenaikan gaji tidak memicu gejolak inflasi seperti yang dikhawatirkan publik.
Selain inflasi, banyak pihak juga meragukan apakah kenaikan gaji akan berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas ASN.
“Sering kali gaji naik tidak otomatis membuat layanan publik membaik. Kalau kualitas SDM tidak ditingkatkan, dampaknya akan terbatas,” jelas Ator.
Ia menekankan pentingnya kebijakan sistemik: peningkatan gaji harus diiringi dengan perbaikan pendidikan, kesehatan, serta pelatihan bagi ASN agar benar-benar bermanfaat.
Pemerintah ditantang untuk menjaga keseimbangan antara meningkatkan kesejahteraan ASN dan mengendalikan inflasi. Jika salah langkah, daya beli masyarakat bisa anjlok meski ASN menerima tambahan penghasilan.
Menurut Ator, strategi pengendalian harga pangan dan kebutuhan pokok harus menjadi prioritas. “Kalau harga bisa dijaga stabil, kenaikan gaji akan terasa manfaatnya. Tapi kalau harga melesat, itu justru jadi masalah baru,” tegasnya.
Hingga kini, belum ada kepastian kapan kenaikan gaji ASN dan aparat negara akan berlaku. Pemerintah masih menimbang kondisi fiskal dan potensi dampak terhadap ekonomi nasional.
Qodari menyebut, “Semua akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Jangan sampai kebijakan yang baik justru menimbulkan masalah lain.”
Dengan demikian, meski wacana kenaikan gaji ASN membawa angin segar, risiko inflasi tetap menjadi momok yang harus diantisipasi.
Editor : Anggi Septian A.P.