BLITAR – Kasus keracunan makanan dalam program Makanan Penunjang Gizi (MPG) kembali menyita perhatian publik. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh untuk mencegah peristiwa serupa berulang.
Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menegaskan kasus keracunan yang dialami anak-anak, termasuk kelompok pendidikan anak usia dini (PAUD), sudah tidak bisa ditoleransi. Ia menilai program yang seharusnya menyehatkan justru bisa menjadi ancaman jika tidak diawasi dengan ketat.
“Keracunan yang menimpa anak-anak, apalagi usia PAUD, sangat mengkhawatirkan. Pemerintah harus lebih peka terhadap kondisi kesehatan mereka,” ujar Jasra dalam keterangan resminya, Senin (23/9).
Usulan Hentikan Sementara Program MPG
KPAI mengusulkan penghentian sementara program MPG hingga pemerintah benar-benar memastikan instrumen pengawasan berjalan efektif. Menurut Jasra, kesehatan anak usia dini lebih rentan dibanding orang dewasa sehingga standar keamanan pangan tidak boleh ditawar.
“Standar keamanan pangan yang terukur harus dipastikan. Jika perlu, hentikan dulu program ini sampai semua sistem pengawasan siap,” tegas Jasra.
Ia juga menyarankan agar ada petugas khusus yang ditugaskan memantau keamanan makanan yang dibagikan di setiap lokasi. Langkah itu diyakini bisa memperkecil potensi terulangnya kasus keracunan.
Fokus pada Higienitas Makanan
Selain pengawasan, KPAI juga menekankan pentingnya higienitas makanan mulai dari pemilihan bahan, proses memasak, hingga penyajian kepada anak-anak. Jasra menyebut rantai distribusi makanan kerap menjadi titik rawan kontaminasi jika tidak dikelola secara benar.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa dari hulu ke hilir, mulai bahan baku hingga makanan siap saji, semuanya memenuhi standar higienitas,” katanya.
Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat juga sangat penting. KPAI mendorong adanya mekanisme pengaduan dan evaluasi langsung agar suara orang tua dan warga sekitar bisa terdengar dan ditindaklanjuti cepat.
Baca Juga: Perjuangan 7 Pahlawan Revolusi dalam Tragedi G30S 1965 dari Lubang Buaya ke Kalibata
Kasus Keracunan Bukan Pertama Kali
Program MPG sebelumnya menuai kritik karena beberapa kali dikaitkan dengan kasus keracunan makanan di berbagai daerah. Anak-anak yang menjadi korban harus mendapatkan perawatan intensif di puskesmas maupun rumah sakit.
Meski jumlah kasus tidak selalu besar, setiap kejadian menimbulkan kekhawatiran mendalam di kalangan orang tua. Mereka mempertanyakan efektivitas pengawasan pemerintah dan kualitas makanan yang dibagikan.
“Setiap kali ada kasus, orang tua jadi resah. Padahal niat program ini baik, yaitu mendukung tumbuh kembang anak,” ujar salah satu orang tua murid di Jakarta yang anaknya sempat mengikuti program tersebut.
Perlunya Standar Nasional Keamanan Pangan Anak
Menurut KPAI, pemerintah sebaiknya segera menyusun standar nasional keamanan pangan khusus untuk anak usia dini. Standar ini harus mencakup pedoman teknis mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, distribusi, hingga pengawasan lapangan.
Jika standar tersebut ditegakkan, kasus keracunan dapat diminimalkan bahkan dicegah. KPAI berharap pemerintah tidak menganggap enteng persoalan ini, mengingat masa depan anak sangat bergantung pada kondisi kesehatan mereka saat ini.
Menanti Tindakan Nyata Pemerintah
Kasus keracunan akibat program MPG menambah daftar panjang masalah yang menuntut perhatian serius pemerintah. Banyak pihak menilai kebijakan yang menyangkut kesehatan anak harus selalu ditempatkan sebagai prioritas utama.
Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah, apakah akan menghentikan sementara program MPG sesuai usulan KPAI atau memperkuat pengawasan tanpa menghentikannya. Kejelasan arah kebijakan akan sangat menentukan kepercayaan masyarakat terhadap program ini.
Kesehatan anak-anak adalah investasi bangsa. Karena itu, setiap kebijakan harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab. Masyarakat masih menunggu, apakah pemerintah benar-benar akan mendengar suara KPAI dan para orang tua.
Editor : Anggi Septian A.P.