BLITAR – Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar yang berada di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) turut menghadiri seminar bertema “Tanggung Jawab PPAT dalam Mengimplementasikan Pelayanan Hak Atas Tanah secara Elektronik (Pengecekan, SKPT, Roya, HT, Peralihan, dan Pendaftaran Hak), Blokir dan Sita, serta Mitigasi dalam Pelaksanaan Jabatan”.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah (PW) Jawa Timur Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) pada Senin, 22 September 2025, bertempat di Dyandra Convention Center, Surabaya. Acara dimulai pukul 08.30 WIB dan menghadirkan narasumber dari berbagai instansi terkait, termasuk perwakilan dari Kementerian ATR/BPN, akademisi, dan praktisi hukum pertanahan.
Seminar ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam mendukung transformasi layanan pertanahan berbasis elektronik. Topik yang diangkat meliputi berbagai aspek teknis, seperti pengecekan data tanah, penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), pencatatan roya, pembebanan Hak Tanggungan (HT), peralihan hak, hingga pendaftaran hak elektronik.
Selain itu, peserta juga mendapatkan materi mengenai pengelolaan blokir dan sita sebagai bagian dari mitigasi risiko hukum yang sering dihadapi PPAT dalam menjalankan tugas jabatan.
Perwakilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar menyampaikan bahwa transformasi layanan elektronik menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pertanahan yang cepat, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan arahan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat digitalisasi layanan publik.
“PPAT memiliki peran penting sebagai mitra strategis dalam setiap tahapan pelayanan pertanahan. Dengan sistem elektronik, proses menjadi lebih efisien, sekaligus meminimalkan potensi sengketa dan kesalahan administratif,” ujar perwakilan Kantah Blitar.
Baca Juga: Mau Jadi Dokter Butuh 11 Tahun! Dokter Tirta Bongkar Beratnya Perjalanan Jadi Tenaga Medis
Forum ini juga menjadi ajang kolaborasi lintas sektor antara Kementerian ATR/BPN, PPAT, dan para pemangku kepentingan lainnya. Melalui sinergi ini, diharapkan tercipta tata kelola pertanahan yang modern, efektif, dan berintegritas, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan nasional.
Ketua PW IPPAT Jawa Timur dalam sambutannya menegaskan pentingnya adaptasi PPAT terhadap regulasi baru dan sistem digital. Menurutnya, profesionalisme dan integritas menjadi kunci dalam menghadapi perubahan paradigma layanan yang kini berorientasi pada pelayanan berbasis elektronik (digital land services).
“Transformasi digital bukan sekadar perubahan sistem, tetapi perubahan budaya kerja. PPAT dan BPN harus berjalan beriringan dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkeadilan dan transparan,” tegasnya.
Baca Juga: Skandal Data Bocor Rp12,9 Miliar, Hacker Bilang Bisa Diulang Tiap Hari!
Dengan terselenggaranya seminar ini, Kementerian ATR/BPN Blitar berharap sinergi dengan PPAT semakin kuat, guna mempercepat implementasi layanan pertanahan elektronik dan mendukung terwujudnya reforma agraria digital di Indonesia.
