BLITAR-Pemerintah kembali menegaskan komitmennya menanggung beban subsidi energi untuk menjaga daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari harga Pertalite yang dijual di SPBU saat ini, jauh lebih murah dibandingkan harga keekonomiannya.
Menteri Keuangan menjelaskan, selama ini pemerintah menutup selisih antara harga keekonomian dengan harga yang dibayar masyarakat melalui subsidi dan kompensasi, baik di sektor energi maupun non-energi.
“Misalnya, untuk Pertalite masyarakat hanya membayar Rp10.000 per liter dari harga keekonomian Rp11.700 per liter,” ujarnya dalam sebuah paparan resmi.
Artinya, ada selisih sekitar Rp1.700 per liter yang harus ditanggung negara. Jumlah ini setara dengan sekitar 15 persen dari harga keekonomian. Beban tersebut masuk dalam skema kompensasi APBN.
Pemerintah menegaskan, kebijakan subsidi ini penting agar harga BBM tetap terjangkau, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Tanpa subsidi, harga BBM bisa melonjak mengikuti fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.
“APBN harus menanggung Rp1.700 per liter. Kalau kita kalikan dengan volume konsumsi Pertalite yang sangat besar, angka kompensasinya bisa mencapai triliunan rupiah,” jelasnya.
Kebijakan subsidi BBM seperti Pertalite memang kerap menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, subsidi dianggap sebagai instrumen penting untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi. Namun di sisi lain, beban subsidi yang besar bisa membatasi ruang fiskal pemerintah untuk pembangunan sektor lain.
Sebagai gambaran, subsidi energi dalam APBN 2025 diproyeksikan masih cukup besar. Selain BBM, pemerintah juga memberikan subsidi pada listrik dan LPG 3 kg. Semua itu bertujuan menjaga agar masyarakat tidak terbebani lonjakan harga kebutuhan pokok.
Ekonom menilai, subsidi BBM seperti Pertalite memiliki efek langsung terhadap daya beli. Jika harga Pertalite mengikuti keekonomian Rp11.700, biaya transportasi akan naik, harga barang pokok ikut terdorong, dan inflasi bisa meningkat tajam.
Namun tantangan lain muncul, karena subsidi juga berpotensi tidak tepat sasaran. Pasalnya, Pertalite tidak hanya dikonsumsi masyarakat berpenghasilan rendah, tapi juga oleh kalangan menengah hingga atas.
Sejumlah pihak mendorong agar ke depan subsidi lebih diarahkan langsung kepada kelompok rentan, misalnya lewat subsidi tertarget berbasis data. Dengan begitu, APBN bisa lebih efisien dan tepat guna.
Meski begitu, pemerintah tetap menekankan bahwa subsidi saat ini masih menjadi pilihan realistis di tengah kondisi global yang tidak menentu. Fluktuasi harga minyak dunia, ketidakpastian geopolitik, dan pelemahan rupiah membuat kebijakan ini menjadi “bantalan” bagi ekonomi nasional.
Kebijakan subsidi BBM termasuk Pertalite juga sering menjadi isu politik. Pemerintah berusaha menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal dan kebutuhan masyarakat. Kenaikan harga BBM dianggap sensitif karena bisa memicu protes sosial.
Hingga kini, masyarakat masih bisa menikmati harga Pertalite Rp10.000 per liter berkat subsidi dan kompensasi APBN. Namun pertanyaan besar tetap mengemuka: sampai kapan APBN sanggup menanggung beban ini?
Jawabannya tentu bergantung pada kondisi fiskal, harga minyak dunia, serta arah kebijakan energi nasional. Publik pun menunggu apakah subsidi BBM akan tetap dipertahankan, dialihkan, atau dikurangi secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan.
Editor : Anggi Septian A.P.