BLITAR-Masalah pasokan bensin di SPBU swasta seperti Shell belum juga selesai, meski minyak mentah impor atau base fuel Pertamina sudah tiba di Indonesia. Kondisi ini membuat masyarakat resah karena banyak pom bensin non-Pertamina masih kosong hingga pekan ini.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia turun tangan. Ia meminta Pertamina meningkatkan mutu sekaligus membantu suplai bahan bakar untuk SPBU swasta. Menurutnya, langkah ini penting agar kepercayaan publik terhadap BBM lokal tetap terjaga.
“Saya sudah meminta kepada Pak Simon agar memperbaiki kualitas pelayanan dan meningkatkan mutu. Pertamina juga harus kompetitif dengan swasta lain,” kata Bahlil.
Di lapangan, jurnalis Kompas TV melaporkan kondisi di SPBU Shell MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur. Meski sudah lebih dari sepekan sejak pembicaraan antara pemerintah dan SPBU swasta, stok bensin V-Power dengan RON 95 masih kosong.
Bahlil memberikan analogi sederhana soal keterbatasan impor swasta. “SPBU swasta ini ibarat mau melewati jalan tol dengan saldo uang elektronik Rp100 ribu. Di tengah jalan saldo habis, sementara mereka tidak bisa top up sendiri. Jadi solusinya, pemerintah menawarkan agar SPBU swasta bisa membeli base fuel dari Pertamina,” jelasnya.
Artinya, kuota impor swasta yang biasanya cukup sepanjang tahun ternyata habis lebih cepat pada 2025. Situasi ini disebut sebagai puncak musim konsumsi atau peak season. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kali ini cadangan mereka menipis lebih cepat.
Secara kualitas, BBM di SPBU swasta memang menjadi daya tarik tersendiri. Shell misalnya, menawarkan bensin V-Power dengan RON 95 dan kandungan sulfur rendah sesuai standar internasional Euro Emission Standards. Tak heran, konsumen banyak yang beralih ke SPBU swasta karena kualitasnya dinilai lebih baik.
Namun persoalan muncul ketika kuota impor habis dan pasokan belum bisa diperbarui. Pemerintah tidak serta merta menambah kuota. Swasta harus mengurus perizinan impor ke Kementerian ESDM, yang biasanya memakan waktu sekitar 7 hari kerja. Setelah izin keluar, masih ada proses pengiriman dengan kapal khusus ke Indonesia.
“Cadangan BBM nasional kita aman 18 sampai 21 hari. Jadi tidak ada masalah. Yang menipis hanya di SPBU swasta, karena mekanisme impornya berbeda,” tegas Bahlil.
Perbedaan sistem distribusi menjadi tantangan tersendiri. Pertamina memiliki trading arm sendiri melalui PT Perta Trading International, sementara SPBU swasta seperti Shell menggunakan Siatco. Mekanisme inilah yang membuat proses impor mereka lebih panjang.
Ekonom energi Fahmi Radi menilai, perubahan tata niaga impor BBM ini bisa menjadi sentimen negatif bagi iklim investasi. Jika masalah berulang, bukan tidak mungkin SPBU swasta memilih hengkang dari Indonesia. “Pemerintah harus memberi solusi terbaik. Jangan sampai masalah energi merembet ke sektor lain,” ujarnya.
Kondisi ini juga bisa memengaruhi iklim persaingan. Jika SPBU swasta kesulitan mendapatkan suplai, masyarakat akan kembali bergantung penuh pada Pertamina. Padahal kehadiran swasta di sektor hilir BBM dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan dan memberi pilihan lebih banyak bagi konsumen.
Untuk sementara, pemerintah sudah menyepakati agar SPBU swasta bisa membeli base fuel melalui Pertamina. Skema teknisnya sedang dibahas lebih lanjut, dengan target dalam tujuh hari ke depan pasokan sudah kembali normal.
Meski pemerintah meyakinkan bahwa cadangan nasional aman, konsumen tetap berharap agar masalah ini segera terselesaikan. Apalagi, kebutuhan BBM terus meningkat seiring aktivitas ekonomi yang kian pulih.
Kelangkaan di SPBU swasta seperti Shell jadi pengingat bahwa tata kelola energi perlu diperbaiki agar masyarakat tidak lagi resah. Publik kini menunggu, apakah solusi kolaborasi dengan Pertamina benar-benar bisa mengatasi krisis pasokan dalam waktu dekat.
Editor : Anggi Septian A.P.