BLITAR – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) terus memperkuat komitmen dalam pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, membuka secara resmi kegiatan Kick Off Implementation Support Mission, dengan memaparkan lima langkah strategis percepatan dan peningkatan kinerja ILASPP.
Dalam sambutannya, Pudji menegaskan bahwa keberhasilan proyek ini tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran atau banyaknya kegiatan, melainkan oleh komitmen, sinergi, dan integritas seluruh pihak yang terlibat. “Keberhasilan ILASPP tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya anggaran atau banyaknya kegiatan, tetapi oleh cara kita menjaganya,” ujar Pudji Prasetijanto Hadi di Aula Prona, Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Pudji menjelaskan, ILASPP merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan memperkuat tata kelola pertanahan dan penataan ruang di Indonesia melalui dukungan pendanaan dari Bank Dunia. Program ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal kepastian hukum atas tanah, efisiensi tata ruang, serta peningkatan kapasitas kelembagaan pertanahan.
Baca Juga: Fenomena Kosongnya Kelas 5 Jutaan di Pasar Smartphone
Lima Langkah Strategis ILASPP
Dalam arahannya, Pudji memaparkan lima langkah utama yang harus segera dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan kinerja ILASPP.
Pertama, melakukan exercise potensi anggaran yang belum terserap dan mengoptimalkan anggaran melalui kegiatan potensial di Triwulan IV. Langkah ini menjadi penting agar seluruh dana dapat dimanfaatkan secara efektif untuk kegiatan prioritas.
Kedua, melaksanakan kajian dan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dengan melibatkan mitra terkait. SDM yang kompeten akan menjadi kunci utama dalam memastikan keberlanjutan program ILASPP di lapangan.
Baca Juga: Rahasia Analisis Bisnis: Cara Menilai Perusahaan Sebelum Investasi
Ketiga, memperkuat peran Steering Committee ILASPP agar arah kebijakan dan koordinasi antar instansi menjadi lebih terarah dan terintegrasi.
Keempat, melakukan percepatan proses pengadaan agar tidak menghambat pelaksanaan kegiatan dan target waktu program.
Kelima, menyusun Annual Work Plan (AWP) Tahun 2026 yang wajib diselesaikan serta dilaporkan ke Kementerian Keuangan pada November 2025, sesuai ketentuan dalam Loan Agreement bersama Bank Dunia.
Baca Juga: Konsep Dasar yang Wajib Dipahami Trader Pemula
Tekankan Akuntabilitas dan Integritas Pelaksanaan Program
Sekjen Kementerian ATR/BPN menekankan pentingnya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam setiap tahapan pelaksanaan ILASPP. “Mari kita pastikan program ini dijalankan secara akuntabel, terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Wujudkan hasil kerja yang reliable, dapat dipercaya, konsisten, dan sesuai standar yang kita sepakati,” tegas Pudji.
Ia mengingatkan seluruh pelaksana program agar menjauh dari sekat-sekat birokrasi serta menghindari penundaan pekerjaan. Pudji menegaskan bahwa ILASPP tidak boleh berhenti pada seremoni atau laporan administratif, melainkan harus berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
Baca Juga: Strategi Berisiko Tinggi yang Bisa Gandakan Modal dalam 10 Menit
“Jangan pernah puas hanya dengan seremonial atau angka-angka di atas kertas. Yang kita butuhkan adalah hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya menegaskan.
Proyek Strategis Nasional Bernilai Rp11,08 Triliun
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, menjelaskan bahwa ILASPP merupakan program strategis nasional yang dibiayai melalui pinjaman Bank Dunia senilai 653 juta dolar AS atau sekitar Rp11,08 triliun. Proyek ini akan berlangsung selama lima tahun (2025–2029), melibatkan tiga kementerian/lembaga utama, dan fokus pada integrasi administrasi pertanahan serta perencanaan tata ruang nasional.
Andi mengungkapkan, hingga 30 September 2025, realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN mencapai Rp44,226 miliar atau 9,03% dari total pagu 2025 sebesar Rp0,49 triliun.
Baca Juga: Rocky Gerung dan Mahfud MD: Dua Tokoh yang Kerap Berseberangan Pendapat di Ruang Publik
Dalam kesempatan tersebut, Task Team Leader World Bank, Willem van der Muur, juga menyoroti dua aspek penting yang perlu diperhatikan untuk memperlancar pelaksanaan ILASPP, yakni terkait procurement dan mitigasi risiko. “Kami berharap misi ini berlangsung lancar dan produktif, serta memperkuat komunikasi antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia demi mewujudkan tujuan besar proyek ini,” tuturnya.
Hadir dalam kegiatan ini sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, Deputi Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Nazib Faizal, serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan World Bank.
Kick Off Implementation Support Mission ini diharapkan menjadi momentum memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk mempercepat pencapaian target ILASPP demi terwujudnya tata kelola pertanahan dan ruang yang efisien, transparan, dan berkeadilan.
Editor : Anggi Septian A.P.