BLITAR - Beredarnya kabar tentang BSU Oktober 2025 yang disebut-sebut akan kembali cair membuat banyak pekerja dan buruh penasaran. Sejumlah unggahan di media sosial bahkan mengklaim bahwa bantuan subsidi upah tahap ketiga sudah bisa dicek melalui tautan tertentu.
Namun, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan kabar tersebut tidak benar alias hoaks.
Dalam klarifikasi resmi, Kemnaker menegaskan bahwa program BSU 2025 (Bantuan Subsidi Upah) hanya diberikan untuk dua bulan, yaitu Juni dan Juli 2025, dengan total bantuan sebesar Rp600.000 per penerima. Artinya, hingga saat ini tidak ada pencairan BSU tambahan di bulan Oktober.
Hoaks Soal BSU Oktober 2025 Kian Marak di Medsos
Informasi palsu terkait BSU Oktober 2025 mulai ramai di berbagai platform, terutama di WhatsApp, Facebook, dan TikTok. Banyak akun anonim membagikan link yang mengklaim sebagai situs resmi untuk mengecek penerima BSU tahap ketiga.
Namun faktanya, sebagian besar tautan tersebut adalah situs palsu yang berpotensi mencuri data pribadi masyarakat. Dalam video yang diunggah kanal YouTube Edgar Tutorial, disebutkan bahwa link semacam itu biasanya meminta pengguna mengisi NIK, nomor HP, hingga nomor rekening bank, padahal situs resmi pemerintah tidak pernah meminta data pribadi melalui tautan tidak dikenal.
“Kalau kamu menemukan postingan atau pesan yang mengklaim ada BSU tambahan di bulan Oktober itu bisa dipastikan belum benar alias hoaks,” ujar narator dalam video tersebut.
BSU 2025 Hanya untuk Juni dan Juli
Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa BSU 2025 merupakan program bantuan khusus yang diberikan selama dua bulan pertama, Juni dan Juli, dengan nominal Rp300.000 per bulan atau Rp600.000 sekaligus.
Program ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah untuk menjaga daya beli pekerja berpenghasilan rendah di tengah tekanan ekonomi.
“Sampai saat ini belum ada pengumuman resmi dari Kemnaker maupun BPJS Ketenagakerjaan soal pencairan BSU tambahan di bulan Oktober,” jelas video tersebut.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa segala informasi mengenai BSU tahap 3 adalah tidak valid dan tidak berasal dari sumber resmi pemerintah.
Baca Juga: CJH Kabupaten Blitar 2026 Mulai Jalani Rekam Bio Visa
Waspadai Link Palsu dan Penipuan Data Pribadi
Maraknya tautan palsu yang mengatasnamakan BSU membuat pemerintah mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap modus penipuan digital. Beberapa situs palsu diketahui meniru tampilan website resmi pemerintah dan mengarahkan pengguna untuk mengisi data pribadi yang sensitif.
“Biasanya link ini meminta kamu mengisi data pribadi seperti NIK, nomor HP, atau rekening bank. Padahal situs resmi pemerintah tidak pernah meminta data lewat link tidak dikenal,” demikian narasi dalam video Edgar Tutorial.
Masyarakat disarankan tidak asal klik tautan yang beredar di media sosial dan selalu melakukan cek fakta sebelum membagikan informasi kepada orang lain.
Cara Aman Cek Status BSU
Untuk memastikan apakah seseorang terdaftar sebagai penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2025, masyarakat cukup mengakses dua sumber resmi yang disediakan pemerintah, yakni:
Situs resmi: https://bsu.kemnaker.go.id
Aplikasi JMO (Jamsostek Mobile)
Keduanya merupakan kanal resmi dari Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. Melalui platform tersebut, pekerja dapat mengecek status penerima dengan mengisi data secara aman dan terenkripsi.
Kemnaker juga mengingatkan, jika memang ada program bantuan baru dari pemerintah, pengumumannya akan selalu dilakukan secara terbuka melalui situs resmi atau kanal media massa terpercaya, bukan lewat pesan berantai di WhatsApp atau akun anonim di media sosial.
Hati-hati Sebarkan Informasi
Video Edgar Tutorial menutup dengan ajakan agar masyarakat tidak mudah percaya pada kabar viral tanpa sumber jelas. “Jangan mudah percaya dengan link mencurigakan dan bantu sebarkan info ini supaya teman-teman kamu juga enggak ketipu,” ujar naratornya.
Kemnaker berharap masyarakat turut berperan aktif memerangi hoaks dengan menyaring informasi dan melapor ke pihak berwenang jika menemukan tautan mencurigakan yang mengatasnamakan BSU atau bantuan pemerintah lainnya.
Dengan meningkatnya kewaspadaan publik, penyebaran hoaks BSU Oktober 2025 diharapkan bisa segera ditekan agar tidak merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.
