BLITAR-Pemerintah melalui Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar tengah mengkaji rencana pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi bagi jutaan peserta mandiri yang selama ini kehilangan hak layanan kesehatan akibat status kepesertaan nonaktif.
Menurut Muhaimin, penghapusan tunggakan bukan berarti masyarakat bebas dari kewajiban membayar, melainkan memberikan kesempatan baru bagi mereka untuk kembali aktif dan berkontribusi pada sistem jaminan kesehatan nasional. “Kebijakan ini bagian dari agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat jaring pengaman sosial,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Jumat (10/10).
Rencana Pemerintah Masih Dikaji
Rencana pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan saat ini masih dalam tahap perhitungan dan verifikasi data oleh kementerian terkait. Pemerintah ingin memastikan bahwa langkah tersebut tidak menimbulkan beban fiskal berlebihan bagi APBN.
“Rencananya sedang dipelajari, dihitung dulu. Datanya diverifikasi, nominalnya juga dipertimbangkan. Mohon waktu,” kata salah satu pejabat yang terlibat dalam proses kajian.
Meski belum final, kebijakan ini mendapat dukungan dari sejumlah kalangan. Mereka menilai pemutihan merupakan terobosan penting karena selama ini tunggakan iuran menjadi “penyandera” bagi peserta mandiri, terutama kelas III, yang kesulitan melunasi utang lama untuk kembali aktif.
Tunggakan Capai Rp29 Triliun, 56,8 Juta Peserta Nonaktif
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, pada Maret 2025 terdapat 56,8 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berstatus nonaktif. Dari jumlah itu, 15,3 juta di antaranya menunggak iuran, sedangkan 41,5 juta lainnya merupakan peserta nonaktif mutasi, yakni mereka yang belum mengaktifkan kembali kepesertaan setelah keluar dari segmen sebelumnya.
Kondisi ini berimbas langsung pada meningkatnya piutang iuran BPJS Kesehatan yang kini mencapai Rp29 triliun, naik signifikan dibandingkan tahun 2019 yang hanya Rp12,2 triliun.
Lonjakan ini bukan hanya menjadi persoalan administratif, tetapi juga berdampak pada beban fiskal negara. Pemerintah perlu menyiapkan dana besar untuk menutup defisit yang berpotensi mengganggu keberlanjutan program jaminan sosial kesehatan.
Fokus pada Masyarakat Rentan dan Peserta Mandiri
Kebijakan pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan difokuskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan peserta mandiri, terutama kelas III. Dengan diputihkannya tunggakan, peserta dapat kembali membayar iuran reguler dan mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan.
“Peserta yang tidak mampu harus diarahkan menjadi peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran). Sementara mereka yang mampu harus tetap aktif membayar,” jelas Muhaimin.
Ia menambahkan, setelah diputihkan, peserta wajib kembali disiplin membayar iuran bulanan agar kebijakan ini tidak menjadi preseden buruk atau menimbulkan ketergantungan pada bantuan pemerintah.
Butuh Reformasi Struktural dan Validasi Data
Pengamat kebijakan publik menilai, penghapusan tunggakan harus dibarengi dengan reformasi struktural pada sistem BPJS Kesehatan. Tanpa perbaikan sistem dan validasi data peserta, kebijakan ini berisiko menjadi solusi sementara atau “tambal sulam”.
“Pemerintah bersama BPJS dan Kemenkes perlu duduk bersama untuk memetakan siapa yang benar-benar tidak mampu dan siapa yang sekadar belum teredukasi,” ujar salah satu narasumber.
Pendataan akurat menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan beban baru di kemudian hari.
Menjaga Keseimbangan antara Akses dan Tanggung Jawab
Muhaimin menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga keseimbangan antara akses layanan dan tanggung jawab peserta. Pemerintah juga mempertimbangkan pemberian subsidi iuran seperti diatur dalam Perpres Nomor 64, di mana iuran kelas III disubsidi sebesar Rp7.000 per peserta.
Dengan mekanisme tersebut, diharapkan peserta kelas III tidak merasa terbebani, sementara program JKN tetap berjalan sehat secara fiskal.
“BPJS Kesehatan adalah kebutuhan dasar. Kita ingin masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan tanpa kehilangan rasa tanggung jawab untuk ikut berkontribusi,” tegas Muhaimin.
Jalan Tengah Menuju Keadilan Sosial
Rencana pemutihan tunggakan ini dianggap sebagai langkah berani pemerintah dalam memperluas jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada transparansi data, konsistensi pembayaran peserta, serta dukungan fiskal yang memadai.
Dengan kombinasi kebijakan yang tepat — antara pemutihan, edukasi publik, dan pengawasan iuran — pemerintah optimistis program JKN dapat terus menjadi simbol keadilan sosial di bidang kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Editor : Anggi Septian A.P.