BLITAR – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan pentingnya transformasi layanan pertanahan agar lebih adaptif terhadap perubahan karakter generasi muda. Menurutnya, generasi milenial dan generasi Z kini menjadi pengguna utama layanan publik, termasuk layanan pertanahan, sehingga sistem pelayanan harus menyesuaikan ekspektasi mereka yang menuntut kecepatan, kejelasan, dan transparansi.
Hal itu disampaikan Menteri Nusron saat memberikan pembinaan dan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) di Palembang, Jumat (10/10/2025).
“Generasi sekarang ini berbeda. Mereka tidak mau membayar sesuatu yang tidak prosedural, yang tidak ada dasar atau aturannya. Mereka kritis, hasil didikan media sosial, sangat menghargai transparansi, dan ini bagus sekali,” ujar Menteri Nusron.
Baca Juga: Pantai Jumpakis Tulungagung: Surga Tersembunyi Pendaratan Penyu di Tengah Hutan Jengglungharjo
Pelayanan Publik Harus Cepat dan Bersih
Menteri ATR/BPN menjelaskan bahwa perubahan generasi membawa konsekuensi pada pola pelayanan publik. Jika sebelumnya masyarakat lebih menekankan hasil akhir, kini generasi muda lebih memperhatikan proses dan transparansi layanan. Mereka tidak segan melaporkan penyimpangan dan lebih menghargai lembaga yang bersih serta akuntabel.
“Dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan, mayoritas pemohon layanan pertanahan adalah rumah tangga muda. Mereka ingin semua serba cepat, jelas, dan bisa diakses secara digital,” jelasnya.
Karena itu, Nusron meminta jajaran ATR/BPN di seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan, untuk terus melakukan reformasi sistem pelayanan pertanahan agar lebih efisien dan mudah diakses oleh publik.
Baca Juga: Belum Ada Bus Sekolah untuk Siswa Disabilitas di Kabupaten Blitar, Ini Kata Dishub
Menurutnya, dua persoalan klasik yang masih menjadi keluhan masyarakat—yakni lamanya waktu proses layanan dan praktik pungutan liar—harus diselesaikan secara sistemik melalui inovasi dan pengawasan berkelanjutan.
Digitalisasi Bukan Sekadar Teknologi
Menteri Nusron menegaskan bahwa transformasi pelayanan publik tidak hanya sebatas digitalisasi sistem, melainkan juga harus diiringi perubahan budaya kerja di internal BPN. Aparatur pertanahan dituntut untuk memiliki mindset pelayanan yang lebih terbuka, cepat tanggap, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
“Perubahan ini bukan pilihan, tapi keharusan. Kita harus mencari solusi percepatan pelayanan agar sistem pertanahan mampu menjawab kebutuhan generasi masa kini dan masa depan,” tegas Nusron.
Ia mencontohkan, generasi muda kini terbiasa dengan sistem layanan digital seperti perbankan, transportasi, hingga e-commerce yang memberikan hasil instan dan transparan. Karena itu, sektor pertanahan juga perlu beradaptasi agar tidak tertinggal dalam memenuhi harapan publik.
Bangun Budaya Kerja Baru di BPN
Dalam arahannya, Menteri ATR/BPN juga menekankan pentingnya membangun budaya kerja kolaboratif dan berbasis hasil. Menurutnya, perubahan tidak akan terjadi jika hanya mengandalkan sistem, tanpa perubahan perilaku dan integritas pegawai di lapangan.
Baca Juga: Siapa Sekda Terpilih Kabupaten Blitar, DPRD Serahkan Pilihan ke Bupati asal Harus Begini
“Percuma ada sistem digital kalau mentalnya masih manual. Yang kita butuhkan adalah budaya kerja baru yang adaptif, melayani, dan bertanggung jawab,” katanya.
Ia mengajak seluruh jajaran BPN di daerah untuk menjadikan pelayanan publik yang cepat, bersih, dan transparan sebagai komitmen bersama, bukan sekadar slogan. Nusron juga menekankan agar setiap satuan kerja aktif melakukan evaluasi internal terhadap waktu proses layanan dan tingkat kepuasan masyarakat.
Selain itu, ia meminta agar komunikasi publik BPN terus ditingkatkan, baik melalui media sosial maupun kanal digital resmi, agar masyarakat mudah mendapatkan informasi dan merasa dilayani dengan baik.
Baca Juga: Jalan Penghubung Candirejo-Sidorejo di Ponggok Blitar Rusak Parah, Pengendara: Bahaya Banyak Debunya
Dukungan dan Kolaborasi
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Harison Mocodompis serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumsel Asnawati beserta jajaran. Kegiatan pembinaan ini menjadi momentum penting bagi jajaran Kanwil Sumsel untuk memperkuat semangat pelayanan prima yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat modern.
Menteri Nusron juga menegaskan bahwa ke depan, pelayanan pertanahan akan menjadi wajah utama reformasi birokrasi di Indonesia. “Kalau layanan pertanahan bisa cepat dan transparan, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat. Karena masyarakat merasakan langsung manfaatnya,” ujarnya menutup sesi pembinaan.
Baca Juga: Belum Ada Bus Sekolah untuk Siswa Disabilitas di Kabupaten Blitar, Ini Kata Dishub
Melalui arahannya tersebut, Nusron berharap seluruh jajaran ATR/BPN mampu menghadirkan pelayanan yang modern, profesional, dan adaptif terhadap perubahan zaman, sekaligus menjadi pionir dalam mendorong tata kelola pertanahan yang lebih adil dan berintegritas di Indonesia.
Editor : Anggi Septian A.P.