BLITAR - Pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan pemangkasan dana transfer daerah (transfer keuangan daerah) sebagai bagian dari efisiensi fiskal. Kebijakan ini diperkirakan akan berdampak luas terhadap kinerja pemerintah provinsi, kabupaten, kota, serta pelayanan publik di seluruh Indonesia.
Pada program tersebut, pemerintah menargetkan pengurangan anggaran transfer daerah sebesar Rp226 triliun secara nasional. Khusus untuk Provinsi Jawa Barat, pemangkasan ini akan mencapai ± Rp2,458 triliun, ditambah pemotongan di tingkat kabupaten/kota sekitar Rp2,7 triliun.
Pakar dan anggota parlemen menyatakan bahwa pemangkasan dana transfer daerah semacam ini membawa risiko serius terhadap stabilitas fiskal dan fungsi pemerintahan di daerah.
Perspektif Otonomi Daerah & Kapasitas Fiskal
Dalam dialog via Zoom dengan panel diskusi, Jo Hermansyah, mantan Dirjen Otonomi Daerah (2010–2014), menyampaikan kritiknya. Ia menekankan bahwa banyak daerah di Indonesia memiliki kapasitas pendapatan asli daerah (PAD) yang lemah, sehingga bergantung besar pada dana transfer dari pusat.
“Sekitar 70–80 persen daerah otonom bergantung pada dana transfer. Jika itu dipangkas, pelayanan publik di daerah bisa lumpuh,” ujar Jo Hermansyah.
Menurutnya, semangat desentralisasi dan kesejahteraan masyarakat daerah akan sulit diwujudkan tanpa dukungan finansial memadai.
Reaksi DPR dan Pemerintah Daerah
Ahmad Irawan, anggota Komisi 2 DPR RI, menuturkan bahwa DPR telah menyuarakan penolakan terhadap pemotongan dana transfer daerah. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini lebih merupakan pengalihan belanja pusat ke daerah daripada pemotongan mutlak.
Sebelumnya telah muncul informasi bahwa pemerintah pusat akan menambahkan sekitar Rp43 triliun dana baru untuk daerah dengan kemampuan fiskal lemah, sebagai kompensasi terhadap pemotongan awal.
Sementara itu, perwakilan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apeksi), seperti Masinton Pasaribu, menyoroti kemungkinan tergugatnya program dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan dan irigasi di daerah yang sangat bergantung pada dana transfer daerah.
“Pemangkasan ini akan sangat berdampak bagi daerah-daerah dengan fiskal rendah. Ketergantungan terhadap dana pusat sangat tinggi,” kata Masinton Pasaribu.
Langkah Mitigasi & Saran Kebijakan
Panel diskusi menyepakati beberapa langkah mitigasi agar dampak negatif dapat diminimalkan:
1. Efisiensi belanja pemerintah daerah — pengurangan pos anggaran yang tidak prioritas, pembatasan perjalanan dinas, dan pemangkasan belanja operasional rutin.
2. Kemitraan publik-swasta & model kerja sama investasi — membuka ruang bagi daerah untuk menggali sumber pendapatan alternatif.
3. Pembinaan dan evaluasi belanja daerah — agar penggunaan dana transfer dapat lebih berkualitas dan akuntabel.
4. Alih tahapan pemotongan secara bertahap — agar daerah punya waktu adaptasi dan resiliensi fiskal.
5. Partisipasi DPR dalam kebijakan anggaran pusat-daerah — agar asas keadilan fiskal dan kebutuhan lokal lebih diperhitungkan.
Tantangan & Risiko Utama
Beberapa risiko yang diidentifikasi dalam forum diskusi:
- Stagnasi pembangunan daerah: proyek infrastruktur atau pendidikan bisa tertunda jika sumber dana tak cukup.
- Menurunnya kualitas pelayanan publik: daerah bisa kehabisan anggaran untuk operasional sekolah, puskesmas, atau jalan raya.
- Ketegangan pusat-daerah: karena daerah merasa dirugikan dan otonomi daerah terasa dipersempit.
- Ketidakadilan fiskal: daerah kaya sumber daya alam lebih mampu menyesuaikan, sementara daerah fiskal rendah akan sangat terpukul.
Kesimpulan dan Harapan Ke Depan
Pemerintah pusat dan DPR sedang dalam tahap negosiasi angka final pemotongan dana transfer daerah. Meskipun ada tambahan sekitar Rp43 triliun sebagai kompensasi, sebagian besar panel menilai bahwa langkah pemangkasan tetap harus direvisi atau diimplementasikan secara lebih proporsional.
Kebijakan pemangkasan dana transfer daerah memicu perdebatan serius soal hubungan keuangan pusat-daerah, kapasitas fiskal daerah, dan prioritas pembangunan nasional. Daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap dana pusat menghadapi tantangan besar untuk menjaga operasional dan pelayanan masyarakat.
Semoga kebijakan ini disusun dengan lebih matang, melibatkan daerah secara aktif, dan tidak mengorbankan kesejahteraan publik. Semoga pembahasan antara DPR, Kementerian Keuangan, dan daerah bisa menghasilkan formula anggaran yang adil dan berkelanjutan.
Editor : Anggi Septian A.P.