BLITAR - Pemerintah memastikan alokasi dana transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan APBN 2026 akan menurun signifikan. Dari total Rp864,1 triliun pada tahun 2025, kini hanya disiapkan sekitar Rp650 triliun, atau turun sekitar 24,7 persen. Angka ini menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir.
Meski penurunan itu dinilai perlu untuk efisiensi anggaran, sejumlah pihak memperingatkan dampak seriusnya terhadap pembangunan daerah, program padat karya, serta daya beli masyarakat di level bawah.
Kebijakan Baru Pemerintah Soal Dana Transfer ke Daerah
Menteri Keuangan Prabowo Yudhoyono menegaskan, pemerintah tidak akan lagi melakukan pemotongan sepihak dana transfer ke daerah. Ia menekankan bahwa fokus kebijakan kini diarahkan untuk memperkuat penyerapan anggaran dan manajemen kas daerah.
“Kita tidak akan melakukan pemotongan lagi. Fokus kita sekarang adalah memperbaiki penyerapan anggaran dan manajemen kas agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga,” ujar Prabowo dalam keterangannya di Jakarta.
Menurutnya, pemerintah tengah menyiapkan strategi fiskal yang lebih mendorong pertumbuhan ekonomi nasional tanpa mengganggu stabilitas keuangan di tingkat daerah. Namun, realisasi anggaran tetap menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Penurunan Dana Transfer ke Daerah dalam Angka
Data historis menunjukkan tren menurun. Pada 2021, realisasi transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp785,7 triliun, naik menjadi Rp816,2 triliun pada 2022. Tahun 2023 meningkat lagi menjadi Rp881,4 triliun, dan 2024 sebesar Rp863,5 triliun.
Namun, untuk tahun 2026, pagu TKD yang disiapkan pemerintah hanya Rp650 triliun, terbagi dalam beberapa pos anggaran:
- Dana bagi hasil: Rp45,1 triliun
- Dana keistimewaan DIY: Rp500 miliar
- Dana desa: Rp60,6 triliun
- Insentif fiskal: Rp1,8 triliun
Besaran tersebut jauh di bawah alokasi tahun-tahun sebelumnya dan dinilai berpotensi menekan kemampuan daerah dalam menjalankan program prioritas.
DPR: Daya Beli Masyarakat Bisa Turun
Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, menyoroti kebijakan ini. Menurutnya, penurunan dana transfer ke daerah bisa menekan program padat karya di tingkat daerah yang berperan besar dalam membuka lapangan kerja untuk masyarakat berpendidikan rendah.
“Walaupun ada program makan bergizi gratis, tetapi kalau padat karya dihapus, maka masyarakat bawah kehilangan pekerjaan. Daya beli bisa menurun, dan itu akan memicu masalah baru,” ujarnya dalam rapat Komisi XI DPR.
Andi menegaskan agar Kementerian Keuangan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi nasional secara makro, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat di daerah. Ia mengingatkan bahwa tanpa lapangan kerja di akar rumput, angka kemiskinan akan sulit ditekan.
Tantangan Fiskal dan Pendapatan Negara
Dalam kesempatan lain, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat bahwa realisasi penerimaan pajak neto hingga Juli 2025 baru mencapai Rp990,01 triliun, atau 45,2 persen dari target APBN 2025. Angka ini turun 5,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan penurunan tersebut terjadi karena tingginya restitusi atau pengembalian pajak kepada wajib pajak. Meski begitu, ia memastikan tren penerimaan mulai tumbuh positif sejak Mei hingga Juli 2025.
“Walau kondisinya sulit, penerimaan pajak tumbuh sedikit positif setiap bulan. Pemerintah akan terus mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak,” ujarnya.
Pelemahan penerimaan pajak disebut bisa menjadi sinyal bagi pemerintah untuk memperbaiki strategi pendapatan negara, terutama di tengah tekanan global dan turunnya daya beli masyarakat.
Program Prioritas: Sekolah Rakyat Jadi Sorotan
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto terus menegaskan pentingnya pemerataan akses pendidikan di tengah penyesuaian anggaran nasional. Dalam kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta, Prabowo menegaskan bahwa program pendidikan gratis ini merupakan bentuk intervensi negara untuk mengangkat anak-anak dari keluarga miskin.
“Kita ingin anak-anak yang berasal dari keluarga miskin bisa belajar di lingkungan terbaik dan percaya diri,” kata Prabowo.
Saat ini, pemerintah telah membuka 63 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, dan menargetkan 100 titik hingga akhir 2025. Program ini menjadi salah satu prioritas sosial di tengah pengurangan dana transfer ke daerah.
Kebijakan penurunan dana transfer ke daerah menjadi ujian besar bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi fiskal dan kesejahteraan rakyat. Meski strategi efisiensi dinilai penting, DPR meminta agar fokus utama tetap diarahkan untuk memperkuat daya beli masyarakat dan mendorong pemerataan ekonomi daerah.
Editor : Anggi Septian A.P.