BLITAR – Pemerintah resmi menyalurkan bantuan pangan non tunai (BPNT) tahap 3 pada September 2025. Penyaluran ini merupakan bagian dari periode Juli–September 2025 dan diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Program ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam BPNT September 2025, setiap KPM berhak menerima bantuan senilai Rp200 ribu per bulan. Karena mencakup tiga bulan sekaligus (Juli, Agustus, dan September), total bantuan yang bisa dicairkan mencapai Rp600 ribu per keluarga.
Penyaluran dana dilakukan melalui Bank Himbara — yakni BRI, BNI, Mandiri, dan BTN — atau melalui Kantor Pos sesuai domisili penerima. Pemerintah berharap pencairan tahap 3 ini dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok menjelang akhir tahun.
Cek Status Penerima BPNT Secara Online
Untuk memastikan apakah seseorang termasuk penerima BPNT September 2025, masyarakat bisa melakukan pengecekan secara online melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos. Aplikasi ini menampilkan data lengkap mulai dari nama penerima, usia, jenis bantuan yang diterima, hingga status pencairannya.
Cara pengecekannya cukup mudah. Penerima cukup membuka aplikasi Cek Bansos, lalu memasukkan data sesuai KTP seperti nama lengkap dan alamat domisili. Setelah itu, sistem akan menampilkan hasil verifikasi.
Selain aplikasi, pengecekan juga bisa dilakukan lewat situs resmi di alamat https://cekbansos.kemensos.go.id
. Melalui website ini, masyarakat dapat memantau status penyaluran secara real time tanpa harus datang ke kantor kelurahan atau pendamping bansos.
Jadwal Pencairan Berbeda Tiap Daerah
Meski penyaluran BPNT September 2025 sudah dimulai secara nasional, jadwal pencairan di tiap daerah bisa berbeda-beda tergantung kesiapan wilayah masing-masing. Karena itu, pemerintah mengimbau penerima manfaat untuk rutin memeriksa aplikasi atau situs resmi Kemensos agar tidak ketinggalan informasi.
“Penyaluran dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan daerah. Penerima disarankan aktif memantau status pencairan melalui kanal resmi Kemensos,” demikian imbauan dalam keterangan tertulis Kementerian Sosial.
Apabila data penerima belum muncul atau belum diperbarui, masyarakat bisa menanyakan langsung kepada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) atau petugas kelurahan setempat. Pendamping akan membantu memastikan status dan jadwal pencairan di lapangan.
Gunakan Data Terbaru DTSE
Berbeda dari tahap sebelumnya, penyaluran BPNT September 2025 sudah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSE) sebagai pengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penggunaan data baru ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi dan memperbaiki ketepatan sasaran bantuan.
Dengan DTSE, proses verifikasi penerima bantuan dilakukan secara digital dan terintegrasi dengan berbagai data kependudukan nasional. Sistem ini akan meminimalisasi kesalahan pencatatan dan menghindari adanya penerima ganda atau penerima yang tidak berhak.
“DTSE menjadi fondasi baru dalam penyaluran bansos agar bantuan lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran,” ujar pejabat Kemensos dalam keterangan resminya.
Waspadai Penipuan Mengatasnamakan BPNT
Kementerian Sosial juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai berbagai bentuk penipuan yang mengatasnamakan BPNT September 2025. Modus penipuan biasanya berupa pesan palsu melalui SMS atau media sosial yang meminta data pribadi, kode OTP, atau transfer sejumlah uang dengan alasan biaya administrasi.
Pemerintah menegaskan, seluruh proses pencairan bantuan sosial tidak dipungut biaya apa pun dan hanya dilakukan melalui saluran resmi milik Kemensos. Masyarakat diminta untuk melapor ke pihak berwenang jika menemukan indikasi penipuan.
“Jangan pernah memberikan data pribadi atau kode verifikasi kepada pihak yang mengaku petugas bansos. Pastikan hanya menggunakan aplikasi dan situs resmi Kemensos,” tegasnya.
Dengan proses digital yang semakin transparan, pemerintah berharap BPNT September 2025 dapat tersalurkan tepat waktu dan benar-benar membantu keluarga penerima manfaat yang membutuhkan. Transparansi data dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci utama agar program ini berjalan efektif dan dipercaya masyarakat.
Editor : Anggi Septian A.P.