BLITAR – Pemerintah terus berupaya meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial atau bansos dengan menerapkan sistem digital. Melalui program uji coba penyaluran bansos digital, pemerintah mulai mengintegrasikan teknologi finansial (fintech) untuk memastikan bantuan lebih transparan, cepat, dan tepat sasaran.
Uji coba penyaluran bansos digital ini telah dimulai sejak 20 November hingga 12 Desember 2021 dan melibatkan sekitar 2.000 keluarga penerima manfaat (KPM) di tujuh kabupaten atau kota yang tersebar di tujuh provinsi. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi digital sektor kesejahteraan sosial, sejalan dengan agenda besar pemerintah menuju sistem bantuan non-tunai yang terintegrasi secara nasional.
Uji Coba di Tujuh Daerah, Gunakan Teknologi Fintech
Menurut keterangan Kementerian Sosial, sistem bansos digital ini berbasis financial technology (fintech) yang memungkinkan transaksi bantuan dilakukan secara elektronik tanpa perantara tunai. Tiga moda transaksi diperkenalkan dalam uji coba ini, yakni melalui kode QR berbasis standar nasional (QRIS), teknologi pesan singkat (SMS), dan verifikasi biometrik wajah.
Dengan mekanisme tersebut, penerima manfaat dapat mengakses bantuan melalui aplikasi khusus yang dikembangkan pemerintah bekerja sama dengan penyedia layanan keuangan digital. “Kami ingin sistem ini menjamin efisiensi, mengurangi potensi penyimpangan, dan memudahkan masyarakat dalam menerima bantuan,” ujar pejabat Kemensos dalam keterangannya.
Program yang masuk dalam skema digitalisasi ini mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, serta subsidi LPG dan listrik. Artinya, seluruh jenis bantuan yang selama ini disalurkan secara manual kini mulai diuji untuk bisa diakses dalam satu sistem digital yang terintegrasi.
Arah Baru Penyaluran Bansos
Transformasi menuju bansos digital ini bukan hanya sekadar perubahan metode penyaluran, melainkan juga pembenahan total terhadap sistem data penerima bantuan. Pemerintah menilai bahwa integrasi digital akan memperkuat akurasi data penerima manfaat karena sistem mampu memverifikasi identitas secara otomatis menggunakan data biometrik dan nomor induk kependudukan (NIK).
Dengan sistem tersebut, setiap transaksi dapat dilacak secara real time, baik oleh pihak kementerian maupun lembaga pengawasan publik. Hal ini diyakini akan memperkecil kemungkinan adanya duplikasi penerima maupun penyalahgunaan dana bantuan.
“Digitalisasi bansos akan membawa transparansi. Data penerima dan transaksi bisa dipantau publik, sehingga masyarakat ikut mengawasi,” kata sumber dari Kementerian Sosial.
Dukungan dan Tantangan
Meski disambut positif, implementasi bansos digital tetap menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait literasi digital masyarakat di daerah. Banyak penerima bantuan yang belum terbiasa menggunakan aplikasi finansial, terutama di wilayah dengan infrastruktur internet terbatas.
Untuk itu, pemerintah menggandeng pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan aparat kelurahan untuk membantu masyarakat dalam proses aktivasi akun dan penggunaan aplikasi. Sosialisasi juga dilakukan secara bertahap agar penerima manfaat dapat beradaptasi dengan sistem baru tanpa kesulitan.
Di sisi lain, penerapan sistem digital diharapkan mampu memangkas biaya administrasi dan waktu distribusi. Jika sebelumnya bantuan sosial memerlukan waktu berhari-hari untuk sampai ke penerima, kini dana bisa diterima hanya dalam hitungan menit setelah disetujui.
Menuju Digitalisasi Bansos Nasional
Keberhasilan uji coba ini akan menjadi tolok ukur penerapan skala nasional. Pemerintah menargetkan seluruh penyaluran bansos akan beralih ke sistem digital secara penuh pada beberapa tahun mendatang. Langkah ini juga selaras dengan strategi Digital Public Infrastructure (DPI) yang diusung pemerintah untuk memperkuat ekosistem pelayanan publik berbasis teknologi.
Selain memberikan kemudahan, bansos digital juga menjadi bagian dari upaya mempercepat inklusi keuangan di Indonesia. Dengan melibatkan fintech, masyarakat penerima bantuan secara tidak langsung diperkenalkan pada ekosistem keuangan digital, mulai dari transaksi elektronik hingga tabungan digital.
Jika sistem ini berhasil diimplementasikan secara nasional, Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara dengan sistem penyaluran bantuan sosial digital paling maju di Asia Tenggara. Pemerintah optimistis bahwa digitalisasi akan menjadi kunci menuju pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Editor : Anggi Septian A.P.