BLITAR – Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) nasional untuk mengevaluasi progres kinerja dan memperkuat komitmen pencapaian target strategis.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, pada Jumat (17/10/2025), di Aula Prona, Jakarta, dengan format hybrid—menggabungkan tatap muka dan daring. Momentum ini dinilai penting karena bertepatan dengan mendekatnya satu tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo.
“Pada triwulan ketiga ini bertepatan dengan menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo, jadi kita harus melihat bagaimana progres-progres yang ada,” ujar Menteri Nusron membuka rapat.
Evaluasi Capaian dan Arah Kebijakan Nasional
Dalam forum tersebut, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN memaparkan perkembangan kinerja masing-masing direktorat jenderal. Pembahasan mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan program strategis nasional, tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, hingga rencana percepatan kebijakan bidang pertanahan dan tata ruang.
Fokus utama Rapim kali ini adalah memastikan seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN tetap sejalan dengan arah kebijakan nasional yang digariskan Presiden Prabowo. Nusron menegaskan bahwa sinergi dan konsistensi antar-unit kerja menjadi kunci utama agar target kinerja dapat tercapai sesuai tenggat waktu.
“Saya ingin seluruh jajaran di pusat maupun daerah bekerja dalam satu irama. Jangan sampai ada yang berjalan sendiri-sendiri. Ini penting agar dukungan terhadap arah kebijakan nasional tetap solid,” tegasnya.
Percepatan Program Strategis Nasional
Menteri Nusron juga menekankan bahwa menjelang penutupan tahun anggaran 2025, setiap unit kerja di Kementerian ATR/BPN harus mempercepat pelaksanaan program prioritas. Sejumlah agenda besar seperti penyelesaian Reforma Agraria, sertifikasi tanah, dan penataan tata ruang berbasis digital menjadi fokus utama.
Upaya percepatan ini, menurut Nusron, tidak hanya soal menyelesaikan target administratif, tetapi juga tentang memperkuat dampak nyata bagi masyarakat. “Kita ingin hasil kerja Kementerian ATR/BPN benar-benar dirasakan publik. Reforma Agraria bukan sekadar angka, tetapi soal pemerataan keadilan,” katanya menambahkan.
Konsolidasi dan Koordinasi Internal
Dalam arahannya, Nusron mengingatkan pentingnya konsolidasi internal di antara jajaran pimpinan. Ia menilai, komunikasi yang solid antara pusat dan daerah sangat menentukan efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, koordinasi lintas unit kerja harus diperkuat, terutama dalam penyelesaian isu-isu lapangan.
Selain mempercepat penyelesaian target kerja, Nusron juga mengingatkan seluruh jajaran untuk menjaga integritas dan profesionalisme. “Mohon ini menjadi komitmen bersama. Supaya di Desember nanti target kita semua tercapai. Terima kasih atas partisipasinya, semoga rapat ini bermanfaat,” ujarnya menutup rapat.
Rapat Lanjutan dan Partisipasi Daerah
Rapim tersebut merupakan kelanjutan dari pertemuan sehari sebelumnya, Kamis (16/10/2025), yang membahas tindak lanjut program prioritas dan realisasi anggaran di triwulan ketiga. Kegiatan dihadiri pula oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, serta diikuti secara daring oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan kepala satuan kerja daerah di seluruh Indonesia.
Melalui forum ini, Kementerian ATR/BPN berupaya menjaga ritme kerja dan memastikan setiap kebijakan nasional berjalan sesuai target. Rapat juga menjadi sarana sinkronisasi agar arah pelaksanaan program di lapangan tetap seragam, terutama menjelang evaluasi akhir tahun.
Dengan demikian, menjelang satu tahun Pemerintahan Presiden Prabowo, Kementerian ATR/BPN menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung visi besar pembangunan nasional di bidang agraria dan tata ruang. Nusron Wahid menegaskan bahwa keberhasilan kementeriannya bukan hanya diukur dari capaian fisik, tetapi dari sejauh mana hasil kerja dapat memperkuat kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.
Editor : Anggi Septian A.P.