BLITAR KAWENTAR - Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membuka fakta mengejutkan tentang harta kekayaannya yang mencapai miliaran rupiah, meski dikenal luas sebagai sosok pejabat yang bersih, jujur, dan anti korupsi.
Pengakuan jujur ini terungkap dalam perbincangan hangat bersama seniman multitalenta Sujiwo Tejo dan komedian Pandji Pragiwaksono yang sempat tercengang mendengar jumlah fantastis tersebut.
Mahfud MD menceritakan pengalaman pribadinya ketika pertama kali masuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2008. Saat itu, sesuai peraturan, ia harus melaporkan seluruh harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah menghitung dengan teliti, Mahfud sendiri terkejut dengan akumulasi kekayaan yang telah ia miliki. "Waktu masuk MK itu 8 miliar. Iya 8,7 miliar tahun 2008," ungkapnya dengan jujur.
Jumlah tersebut terus bertambah seiring berjalannya waktu dan perpindahan jabatan. Ketika menjabat sebagai Ketua MK dan kemudian diangkat menjadi Menteri, harta kekayaannya meningkat signifikan. "Waktu kita ketemu di Malang itu sesudah saya ketua MK sudah ini 12 ya bukan 18," jelasnya kepada Sujiwo Tejo dan Pandji yang hadir dalam acara tersebut. Dalam kesempatan lain, disebutkan bahwa kekayaannya pernah mencapai sekitar Rp18 miliar.
Mendengar angka-angka tersebut, Sujiwo Tejo dan Pandji Pragiwaksono tidak bisa menyembunyikan kekagetan mereka. "Pokoknya gini, Panji, Panji aja sempat kaget loh, ngapain kita jadi seniman kira-kira gitu loh. Enak jadi dalang dari komika. Jadi, jadi pejabat jujur aja bisa kaya," ujar Sujiwo Tejo sambil berkelakar, namun dengan nada serius di baliknya.
Mahfud kemudian menjelaskan secara rinci dan transparan dari mana sumber kekayaan tersebut diperoleh. Ia menegaskan bahwa seluruh hartanya diperoleh secara sah dan legal dari berbagai sumber pendapatan sebagai pejabat negara. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang pada masa itu merangkap sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), ia menerima gaji pokok yang cukup besar ditambah dengan berbagai tunjangan struktural.
Baca Juga: Rapel Gaji Pensiunan PNS Cair November 2025, Tembus Rp10 Juta Sesuai Perpres 79/2025
"Banyak banget. Apalagi kalau DPR tuh kan ada uang kunjungan kerja, ada uang pembuatan undang-undang, ada tunjangan keluarga, tunjangan rumah, tunjangan ini itu dan sebagainya," papar Mahfud menjelaskan komponen penghasilan seorang anggota legislatif. Belum lagi ketika ia menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi dan kemudian sebagai Menteri, di mana gajinya semakin besar dengan berbagai fasilitas negara.
Lebih lanjut, Mahfud memberikan gambaran tentang penghasilan pejabat negara saat ini yang menurutnya sudah sangat memadai. "Minimal itu sudah di tahun 2000-an ya, apalagi sekarang itu sudah bawa pulang uang bersih itu minimal Rp150 juta Mas. Bersih. Take home pay," jelasnya dengan tegas. Angka tersebut adalah penghasilan bersih yang dibawa pulang setelah dipotong berbagai kewajiban.
Dengan penghasilan yang sedemikian besar, Mahfud menegaskan dengan keras bahwa tidak ada alasan sedikitpun bagi pejabat negara untuk melakukan tindakan korupsi. "Makanya kalau ada pejabat setingkat pejabat negara ya itu masih korupsi, itu memang kurang ajar dan gila," tegasnya dengan nada tegas dan penuh penekanan.
Baca Juga: Rapel Kenaikan Gaji Pensiunan PNS 2025 Cair November, Naik hingga 12 Persen!
Ia menambahkan bahwa pejabat yang jujur, amanah, dan pandai mengelola keuangan dengan baik sudah pasti akan hidup berkecukupan bahkan menjadi sangat kaya. Kekayaan yang dimilikinya adalah bukti nyata bahwa bekerja dengan jujur dan tidak melakukan korupsi justru memberikan hasil yang lebih baik dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Pengakuan terbuka Mahfud MD ini memberikan perspektif dan pencerahan baru di tengah masyarakat yang sering beranggapan bahwa menjadi pejabat yang jujur dan bersih identik dengan hidup pas-pasan atau bahkan miskin. Faktanya, dengan sistem penggajian dan tunjangan yang sudah sangat memadai, pejabat negara seharusnya tidak memiliki alasan ekonomi untuk melakukan tindakan korupsi yang merugikan negara dan rakyat.
Mahfud menjadi bukti hidup dan role model nyata bahwa integritas moral, kejujuran, dan kesejahteraan finansial bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan bisa berjalan berdampingan dengan harmonis. Transparansi yang ia tunjukkan juga menjadi contoh baik tentang akuntabilitas publik yang seharusnya dimiliki oleh setiap pejabat negara. (*)
Editor : M. Subchan Abdullah