BLITAR – Kabar gembira datang bagi para aparatur pemerintah berstatus P3K paruh waktu. Setelah berbulan-bulan menunggu kejelasan, gaji P3K paruh waktu 2025 akhirnya mulai cair secara bertahap pada Oktober ini. Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB memastikan bahwa proses penetapan NIP dan penerbitan SK sudah memasuki tahap akhir di sebagian besar daerah.
Menurut laporan resmi BKN, validasi data ASN P3K paruh waktu kini telah mencapai lebih dari 80 persen dan sebagian besar siap masuk proses aktivasi NIP. Artinya, sejumlah daerah sudah mulai melakukan penggajian tahap pertama bagi pegawai yang datanya dinyatakan lengkap dan aktif di sistem Mola BKN.
BKN menegaskan bahwa proses pencairan gaji P3K paruh waktu 2025 dilakukan secara berjenjang mulai dari BKD daerah hingga kantor regional. Formasi guru dan tenaga kesehatan menjadi prioritas utama karena jumlahnya paling besar dan datanya paling cepat terverifikasi. Sementara daerah yang masih dalam tahap validasi akan menyusul dalam waktu dekat.
Dari sisi Kementerian PAN-RB, penetapan status P3K paruh waktu sebagai pegawai resmi telah selesai untuk daerah yang memenuhi semua syarat administrasi. Surat rekomendasi penetapan jabatan dan gaji pun sudah dikirim ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk proses pembayaran.
Kemenkeu menjelaskan bahwa pencairan gaji pertama dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kelengkapan dokumen dan kesiapan rekening pegawai di tiap daerah. Daerah yang sudah menerima SK dan NIP aktif otomatis masuk daftar prioritas transfer. Dengan begitu, Oktober menjadi bulan awal realisasi pembayaran gaji P3K paruh waktu 2025 secara nasional.
Kabar ini menjadi sinyal positif bahwa status ASN paruh waktu kini mulai berjalan secara resmi dengan payung hukum dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Namun, tidak semua daerah bisa langsung mencairkan gaji pada Oktober. BKN mencatat sejumlah kendala administrasi yang menyebabkan proses masih tertahan di beberapa wilayah.
Pertama, verifikasi data di sistem Mola BKN masih berlangsung karena banyak pegawai belum melengkapi dokumen daftar riwayat hidup (DRH) atau terdapat kesalahan data seperti NIK dan rekening bank. Kesalahan kecil ini membuat proses penetapan NIP aktif harus diulang dari awal.
Kedua, beberapa pemerintah daerah masih menunggu tanda tangan pejabat pembina kepegawaian sebelum menerbitkan SK resmi. Tanpa SK tersebut, sistem keuangan daerah tidak dapat memproses penggajian.
Ketiga, ada daerah yang terkendala penyesuaian APBD Perubahan 2025. Walau Kemenkeu sudah menyiapkan dana transfer umum, realisasi pencairan tetap menunggu kesiapan sistem keuangan lokal seperti SIPD dan SAKD.
Sejumlah daerah dilaporkan telah memulai pencairan tahap pertama. Berdasarkan informasi dari BKD dan BPKAD setempat, provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Barat, DIY, dan Sumatera Selatan sudah menyalurkan gaji Oktober kepada pegawai P3K paruh waktu yang NIP dan SK-nya aktif.
Beberapa kota juga bergerak cepat, antara lain Surabaya, Gresik, Palembang, dan Balikpapan. Daerah-daerah ini telah menuntaskan tahapan verifikasi hingga persetujuan pembayaran.
Selain itu, NTB, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan juga tengah memasuki tahap final verifikasi dan dijadwalkan mencairkan gaji dalam beberapa hari ke depan. Proses nasional ini berlangsung bergelombang sesuai kesiapan administrasi tiap daerah.
BKN mengimbau para P3K untuk memantau status kepegawaian melalui portal resmi Mola BKN (mola.bkn.go.id). Jika status sudah “aktif”, berarti data disetujui dan gaji siap diproses. Namun, bila masih “validasi”, data sedang diperiksa BKN regional.
Selain itu, pegawai juga dapat mengecek situs resmi BKD atau BKPSDM daerah yang biasanya menyediakan fitur pengecekan SK atau daftar nama P3K aktif. Koordinasi dengan bendahara instansi juga penting untuk memastikan jadwal pencairan dan kelengkapan rekening.
BKN mengingatkan agar ASN tidak mudah percaya pada informasi dari grup tidak resmi atau media sosial yang belum terverifikasi. Semua pengumuman resmi hanya disampaikan melalui kanal pemerintah seperti BKN, Kemenpan RB, dan BKD daerah.
Secara umum, pemerintah memastikan pencairan gaji P3K paruh waktu 2025 akan terus berjalan sepanjang Oktober hingga Desember 2025. Walau tidak serentak, seluruh daerah dijamin mendapat giliran sesuai kesiapan masing-masing.
Dengan dimulainya gelombang pertama pencairan, para ASN P3K paruh waktu kini bisa bernapas lega. Setelah penantian panjang, hak mereka sebagai pegawai pemerintah akhirnya mulai terealisasi di akhir tahun ini.
Editor : Anggi Septian A.P.